Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Analisis Yuridis terhadap Mekanisme Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Elektronik Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana di Indonesia Silalahi, Johan Alfred Sarades; Purba, Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly
Jurnal Minfo Polgan Vol. 14 No. 1 (2025): Artikel Penelitian
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v14i1.14810

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mekanisme perlindungan data pribadi dalam sistem informasi elektronik berdasarkan perspektif hukum pidana di Indonesia. Dalam era digital yang ditandai oleh meningkatnya penggunaan data pribadi oleh berbagai platform elektronik, pelanggaran terhadap hak privasi individu semakin marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif terhadap 20 artikel ilmiah yang dipilih dari 30 publikasi awal yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur sanksi pidana, masih terdapat kelemahan normatif, seperti ketidakjelasan unsur-unsur delik, disharmoni antarperaturan, serta minimnya efektivitas penegakan hukum. Kajian ini didukung oleh teori hukum pidana klasik dan modern serta diperkuat oleh studi kasus kebocoran data BPJS dan IndiHome sebagai ilustrasi konkret lemahnya implementasi hukum pidana dalam praktik. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap ketentuan pidana dalam UU PDP, harmonisasi dengan undang-undang terkait, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif dan adil bagi pemilik data pribadi di Indonesia.
Implications of Technological Evolution on Human Resource Management Strategies and Legal Compliance Purba, Yuspika Yuliana
Jurnal Minfo Polgan Vol. 12 No. 2 (2023): Artikel Penelitian 2023
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/jmp.v12i2.13337

Abstract

Technological evolution, particularly in the realms of digitization and automation, has had a profound impact on how companies conduct their business. The use of artificial intelligence systems, data analytics, and collaborative platforms has transformed work processes and expedited business operations. This research aims to analyze the implications of technological evolution on human resource management strategies and legal compliance. The study utilizes a comprehensive analysis of previously published literature, employing a qualitative analysis approach to gain a thorough understanding of the issues at hand. The research period spans from 2000 to 2023. The study's findings indicate that technological evolution has significantly affected human resource management strategies and legal compliance, especially within the context of Indonesia's Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. The integration of technology into human resource management processes has enhanced efficiency and productivity but has also posed new challenges related to employee privacy, data protection, and changes in work dynamics.
The Impact of ChatGPT Technological Innovation on Civil Law Practices: Challenges, Opportunities, and Implications of Article 1338 of the Civil Code Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 2 (2024): JUPIN Mei 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.383

Abstract

In the continuously evolving digital era, technological innovation increasingly influences various aspects of human life, including civil law practices. One intriguing technological innovation is ChatGPT, an artificial intelligence-based language model capable of generating high-quality text closely resembling human capability. This research aims to provide a deeper understanding of the impact of ChatGPT technological innovation on civil law practices, considering the challenges, opportunities, and implications of Article 1338 of the Civil Code. This study is a literature review employing a qualitative approach and descriptive analysis. Data for this research were gathered from Google Scholar within the timeframe of 2019-2024. The study's findings indicate that the introduction of technological innovations such as ChatGPT has significantly transformed the landscape of civil law practices. Despite posing several challenges, such as technological skill availability, data security, and questions regarding legal validity, ChatGPT also presents substantial opportunities to enhance efficiency and accessibility in civil law practices. Considering the legal principles underpinning civil law practices, particularly within the context of Article 1338 of the Civil Code, is crucial in evaluating the impact and utilization of technologies like ChatGPT. The necessity for collaboration between legal experts and technologists to develop guidelines and standards that guide the ethical and effective use of technology is also highly imperative.
Peran Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak di Indonesia Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Van Lodewijk
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7480

Abstract

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menawarkan paradigma baru yang berfokus pada rehabilitasi pelaku, pemulihan korban, dan harmonisasi sosial, berbeda dengan pendekatan retributif yang menitikberatkan pada hukuman. Penelitian ini, yang berbasis tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis peran restorative justice dalam penyelesaian kasus tindak pidana anak di Indonesia. Data dikumpulkan dari 25 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2002–2024, dan setelah seleksi ketat, digunakan 14 artikel yang relevan. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa restorative justice mendukung perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan mekanisme diversion yang mencegah dampak negatif pemenjaraan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur pendukung, dan resistensi kultural masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan restorative justice perlu ditingkatkan melalui pelatihan aparat, penguatan fasilitas pendukung, dan edukasi masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini dapat lebih optimal dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang adil, inklusif, dan berbasis pemulihan.
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Yuspika Yuliana; Silalahi, Johan Alfred Sarades; Purba, Van Lodewijk
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i2.7481

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia memberikan peluang besar bagi pelaku usaha dan konsumen untuk melakukan transaksi dengan lebih cepat dan efisien. Namun, dinamika ini juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti penipuan, pelanggaran privasi data, serta ketidakpastian mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dengan pendekatan kualitatif melalui analisis deskriptif terhadap 15 artikel ilmiah yang dipilih dari Google Scholar dan sumber terpercaya lainnya periode 1999–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen di sektor e-commerce menghadapi tantangan utama berupa rendahnya literasi hukum konsumen, lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, dan kurangnya integrasi regulasi antara UUPK dan undang-undang lain, seperti UU Perlindungan Data Pribadi. Studi ini merekomendasikan penguatan pengawasan, edukasi hukum bagi konsumen, peningkatan transparansi pelaku usaha, serta pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang berkeadilan.
PENYULUHAN TENTANG TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ONLINE DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KALANGAN MAHASISWA UNIVERSITAS SIMALUGUN Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba, Desmi Triyanti; Purba, Yuspika Yuliana; Tarigan, Vitryani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/qd8scf37

Abstract

Keabsahan perjanjian sama - sama sepakat dan adanya kesepakatan antar para pihak.Perjanjian jual beli harus memenuhi Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Kekuatan mengikat transaksi jual beli menurut KUH Perdata dan UU ITE keterkaitan dengan perjanjian yang sah dari kekuatan mengikat transaksi jual beli antara para pihak dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 18 ayat (1) UU ITE. Serta Perbandingan perbuatan hukum akibat terjadi perbuatan hukum dalam KUH Perdata dan UU ITE memiliki kesamaan jika terjadinya perbuatan hukum maka dari diajukan gugatan dalam Pasal 1365 KUH Perdata Pasal 39 UU ITE dan perbedaanya mengenai ganti rugi di pasal 1234 KUH Perdata dan tuntutan di Pasal 45A UU Nomor 19 tahun 2016
Penyuluhan Hukum Atas Keabsahan Perjanjian Pembelian Emas Yang Berbentuk Digital Di Kelurahan Kerasaan I Kabupaten Simalungun Silalahi, Johan Alfred Sarades; Kristianto, Kristianto; Purba, Yuspika Yuliana; Nasution, Muhammad Fadly; Purba, Desmi T; Sinaga, Nursahrina; Damanik, Yesni Riana
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 2 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/h4pvh839

Abstract

Dalam bertransaksi seharusnya pembeli berhak untuk mendapatkan rasa nyaman dan aman. Berangkat dari problematika diatas, maka muncullah beberapa pertanyaan yaitu: Bagaimana keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital? Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital?. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat yuridis normative dimana data akan diperoleh dari membaca dan menganalisa bahan- bahan yang tertulis, pendekatan yang dilakukan meliputi pendekatan perundang-undangan dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data yang terkumpul kemudian dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari analisa tersebut bahwa terkait dengan keabsahan dalam metode pembelian emas yang berbentuk digital pada dasarnya adalah sah secara hukum serta perlindungan hukum terhadap pembeli emas yang berbentuk digital sendiri telah diatur dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata.