Rizka Ananda Alyan
Universitas Andalas

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Menelaah Tanggung Jawab Pemerintah: Kajian Hukum Lingkungan terhadap Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Rizka Ananda Alyan; Rembrandt Rembrandt2; Anton Rosari
Kaganga:Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 7 No. 2 (2024): Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/kaganga.v7i2.11797

Abstract

Tujuan dari tulisan ini menjelaskan tanggung jawab hukum pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan menggunakan Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan dan regulasi yang efektif untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kebijakan ini harus mencakup peraturan yang ketat terkait penggunaan lahan, pengelolaan hutan, dan pembukaan lahan baru. Untuk mencapai tujuan tersebut, KLHK mengimplementasikan strategi meningkatkan sarana dan prasarana perlindungan hutan serta pengendalian karhutla. Selain itu, KLHK juga memprioritaskan peningkatan dalam hal kuantitas dan kualitas personel Manggala Agni untuk memperkuat upaya penanggulangan karhutla. Dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab pemerintah merupakan manifestasi dari tanggung jawab negara. Pemerintah berkewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin hak masyarakat pada konteks kebakaran hutan dan lahan. Tanggung jawab pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan mencakup pencegahan, pengendalian, pemulihan serta penegakan hukum. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan kerjasama dan koordinasi antara beberapa kementerian/lembaga terkait, partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, serta peningkatan penegakan hukum. Kolaborasi antara lembaga dan masyarakat penting untuk respons yang cepat dan efektif. Kata Kunci: Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Perlindungan Lingkungan, Tanggung Jawab Pemerintah
It goes on: Oil Palm Plantations, Local Communities and Land Conflict in West Pasaman District, Indonesia Edi Indrizal; Ermayanti; Ade Irwandi; Hairul Anwar; Rizka Ananda Alyan
Jurnal Sosial Humaniora Vol 17 No 1 (2024)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j24433527.v17i1.20374

Abstract

This research seeks to elucidate the conflict over PT PHP I's CultivationRights Title (HGU), claimed as customary land by some communities inNagari Kapa. It aims to detail the customary elements that legitimized the1997 land rights transfer to the West Pasaman Regency government. Theissue stems from internal conflicts among Nagari Kapa's customary elites,impacting PT PHP I as the HGU holder. The disputed area encompasses 315hectares of PT PHP I's land, occupied by the community since 2020. Usingethnographic methods, the study explores community and tribal leaders'(Ninik Mamak) perspectives on customs and land status. Interviews wereconducted with 10 groups of tenant farmers on PT PHP I's core HGU landand 5 Ninik Mamak. Findings reveal that land status, under the BabingkahAdat system, is determined by the Pucuk Adat and transferred according toAdat Diisi Limbago Dituang and Siliah Jariah customary requirements.However, some community members oppose this mechanism, occupying landdesignated as PT PHP I's HGU, and thus, they collectively claim the land ascustomary territory of the Nagari Kapa community.