Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOIV : International Journal on Informatics Visualization Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Jurnal Pengabdian Masyarakat Bestari (JPMB) Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam Innovative: Journal Of Social Science Research Rahmah
Ahmidi, Ahmidi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Innovative: Journal Of Social Science Research

 1 
Komparasi Yuridis Kebebasan Berpendapat dalam Perspektif Hukum di Indonesia dan Singapura Ahmidi, Ahmidi; Hairiana, Rizky; Ahmad, Ahmad; Alvianur, Alvianur; Setiarno Putera, Muhammad Luthfi
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16657

Abstract

Artikel ini membahas konsep kebebasan berpendapat dalam dua negara dengan sistem hukum yang berbeda, yakni Indonesia dan Singapura. Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh instrumen hukum di berbagai negara. Di Indonesia diakui dalam Pasal 28E UUD 1945 dan di Singapura diakui dalam Pasal 14 Konstitusi Singapura. Tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana regulasi kebebasan berpendapat diterapkan di kedua negara tersebut. Metode yang digunakan adalah adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur terkait, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU ITE yang membatasi kebebasan tersebut dalam konteks digital. Meskipun kebebasan ini dijamin oleh konstitusi, implementasinya sering terhambat oleh interpretasi peraturan yang tumpang tindih dan pembatasan yang ketat. Di sisi lain, Singapura menerapkan pembatasan yang lebih ketat terhadap kebebasan berpendapat. Konstitusi Singapura mengakui hak tersebut, namun memberikan ruang bagi parlemen untuk membatasi berdasarkan keamanan negara, moralitas, dan ketertiban umum. Pembatasan ini dijabarkan melalui berbagai undang-undang seperti Official Secrets Act dan Sedition Act, yang secara signifikan menghambat kebebasan berekspresi di ranah publik dan digital.
Konsep Negara dan Kepemimpinan dalam Pemikiran Politik Islam Ibnu Taimiyah Ahmidi, Ahmidi; Alhamdani, Alhamdani; Sukti, Surya
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11500

Abstract

Pada masa Ibnu Taimiyah, dunia Islam sedang mengalami keruntuhan. Ia melihat tanda-tanda keruntuhan politik, dislokasi sosial, dan dekadensi akhlak. Artikel ini bertujuan untuk menggali paradigma yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah dalam memberikan pandangan tentang konsep negara dan pemimpin. Penggunaan metode kepustakaan juga dilakukan dalam mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa Ibu Taimiyah berpendapat bahwa untuk menegakkan agama dan dunia harus ada pemerintahan, yang tentu didalamnya ada negara dan pemimpin sebagai wakil tuhan di bumi. konsep negara dalam perspektif Ibnu Taimiyah menekankan penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan yang ada, ini menunjukkan bahwa Ibnu Taimiyah mempunyai paradigma integralistik, di mana agama dan negara tidak dapat diisahkan dan merupakan satu-kesatuan yang utuh.
Co-Authors A.S. Pelu, Ibnu Elmi Ahmad Ahmad Ahmad, Sabarudin Aldo Yanuarto, Aldo Yanuarto Alhamdani, Alhamdani Alvianur, Alvianur Azzahra, Atiqah Amalya Hairiana, Rizky Helmina, Helmina Ibnu Elmi AS Pelu Luqman Hakim, Luqman Hakim Luthfi, Muhammad Muhammad Sahdan Siregar, Muhammad Sahdan Siregar Noor Ihsan, Reza Novita Mayasari, Novita Putera, Muhammad Luthfi Setiarno Rabiatul Adawiyah Setiarno Putera, Muhammad Luthfi Surya Sukti, Surya Yuliana Fatmawati, Yuliana Fatmawati