Garuda - Garba Rujukan Digital

Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak Nurdin Bakri, Nurdin Bakri; Antoni, Antoni
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 1, No 1 (2017): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v1i1.1570

Terdapat konstruksi hukum yang berbeda antara fatwa MPU Aceh yang menyatakan sahnya talak di luar pengadilan, dengan konstruksi hukum dalam UU Perkawinan dan KHI, dimana talak harus di depan sidang pengadilan. Untuk itu, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan menurut MPU Aceh, metode istinbaá¹ hukum apa yang digunakan oleh MPU Aceh terkait kedudukan talak di luar pengadilan, serta dampak fatwa tersebut. Untuk menjawab permasalahan ini, digunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis. Hasil riset menunjukkan kedudukan talak yang dilakukan di luar pengadilan dapat dilihat/ditinjau dari dua sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam, talak tersebut tetap berlaku atau dipandang telah jatuh. Ketentuan ini dengan tidak menghilangkan syarat-syarat penjatuhan talak dalam Islam. Namun, menurut perspektif hukum positif, talak hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, penjatuhan talak dapat dikatakan berlaku dan mempunyai kekuatan hukum ketika perceraian tersebut diputus di pengadilan. Adapun metode dan dalil hukum yang digunakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam menetapkan kedudukan talak di luar pengadilan merujuk pada beberapa ketentuan, di antaranya yaitu al-Qurâ€™an dan Hadis, serta pendapat para ulama berikut dengan kesepakatan ulama dengan ketentuan bahwa talak telah dipandang jatuh menurut hukum Islam ketika telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Di antara dampak talak di luar pengadilan adalah memberi peluang kepada suami dalam mempergunakan hak talaknya secara semena-mena, dan berakibat pada tidak tertibnya pelaksanaan proses perceraian, disamping tidak adanya usaha menerapkan asas perceraian dipersulit.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengangkatan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak Nurdin Bakry; Yournal Arnas
Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum Vol 6, No 2 (2017)
Publisher : Islamic Criminal Law Department, Faculty of Sharia and Law, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/legitimasi.v6i2.3961

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan di dalam hukum Islam, melarang praktik pengangkatan anak untuk menjadikan anak angkat dan menjadi anak kandung. Pertanyaan artikel ini, adalah bagaimana ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tinjauan hukum Islam terhadap ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ancaman pidana pada proses pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan pidana menyebutkan setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (5) para orang tua angkat dengan maksud baik sekalipun, tetapi ingin memutuskan hubungan anak yang mereka adopsi dengan orang tua kandungnya. Walaupun, kesepakatan tersebut dibuat antara orang tua angkat dengan orang tua kandung si anak. Pasal 79 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan di dalam tinjauan hukum Islam terhadap ancaman pidana pada proses pengangkatan anak menurut ketentuan hukum Islam termasuk dalam kategori ta’zīr yakni setiap perbuatan yang tidak dikenakan hukuman had.

EFEKTIFITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA MELALUI TERAPI ISLAMI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) BANDA ACEH Nurdin Bakri; Barmawi Barmawi
Psikoislamedia : Jurnal Psikologi Vol 2, No 1 (2017): Psikoislamedia : Jurnal Psikologi
Publisher : State Islamic University (UIN) Ar-Raniry

The purpose of this research is to improve the understanding, appreciation and use of Islamic values in all aspects of life. This discussion entitled "The effectiveness of the rehabilitation of narcotic addicts through Islamic therapy in the national narcotics agency (BNN) Banda Aceh". As for the purpose of this research is to know the process of da'wah and efforts and obstacles faced by National Narcotics Agency of Banda Aceh in rehabilitating drug addicts. This research is qualitative with descriptive approach that is doing observation, interview and documentation. The results showed that the implementation of rehabilitation through da'wah in BNN Aceh Province, there are activities that are given are follow religious study activities, listening to spiritual (religious lecture), praying in congregation, reading the Qur'an or short letters, and Do'a together every Monday after inshaa. The tasks of the counselor of rehabilitation through da'wah are: Teaching the science of Islamic religion to the patient, forming a strong Muslim personality, reinforcing the spirit of faith and devotion in the soul, educating patients to beristiqwaan in running the religion, instilling Islamic values through individual approach, Or provide deeds that can awaken drug addicts from the bad habit of taking drugs. The obstacles faced by BNNP Aceh in the rehabilitation of drug addicts are the lack of staff in dealing with victims, the number of victims of narcotics abuse and the non-acceptance of drug abuse victims in the community.

DISPUTE SETTLEMENT BETWEEN THE ACTIVITY EXECUTION TEAM AND THE GOODS PROVIDER REGARDING THE USE OF VILLAGE FUNDS Nurdin Bakry; Faisal Fauzan
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 1 (2023): MAINTAINING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS TO CREATE A BETTER SOCIETY
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i1.164

According to Law Number 6 of 2014 concerning Villages, villages have a strategic and vital role in development which is carried out using the development budget in the form of Village Fund Allocation (ADD). Villages can self-manage the use of village funds by procuring goods and services. Procurement of goods or services using village funds often experiences problems because the providers do not hand over the product to the activity execution team. This situation happens even though the provider has received a down payment for purchasing goods the village needs. As a result, development in the village is constrained. This condition gave rise to disputes between the activity execution team and the appointed goods or service provider, which may be reported to the authority. Disputes between the activity execution team and the provider in procuring goods and services using village funds are settled through administrative and civil law because the act is a default. The settlement is carried out through discussions to achieve consensus. If it fails, the settlement is carried out through discussions led by the village head. If it fails again, the procurement contract resolution service will conduct the settlement. The final way of settlement is by filing a lawsuit in court, not through criminal law. Abstrak: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menempatkan desa mempunyai peran strategis dan penting dalam pembangunan, melalui anggaran pembangunan secara dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan menggunakan dana desa yang melibatkan penyedia barang/jasa sering mengalami permasalahan yang disebabkan penyedia barang/jasa tidak menyerahkan barang yang dibutuhkan oleh desa kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sementara penyedia barang/jasa sudah menerima dana dalam bentuk panjar, untuk kebutuhan pembelian barang yang dibutuhkan oleh desa, sehingga pelaksanaan pembangunan di desa menjadi terkendala. Kondisi ini menimbulkan perselisihan antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di Desa dengan pihak penyedia barang/jasa yang sudah ditunjuk, bahkan sampai membuat laporan ke penegak hukum. Penyelesaian perselisihan antara Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan Penyedia dalam pengadaan barang dan jasa yang menggunakan dana desa dilakukan melalui hukum administrasi dan hukum perdata karena perbuatan tersebut adalah wanprestasi. Sehingga penyelesaian sengketa yang terjadi antara penyedia dan TPK dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak berhasil, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa. Apabila tidak berhasil juga maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan dan jalan terakhir penyelesaian tersebut dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan. Jadi bukan melalui jalur hukum pidana. Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Hukum Penyedia Barang, Dana Desa, Penegakan Hukum, Gugatan Di Pengadilan

THE STRUGGLE BETWEEN SALAFI SCHOLARS AND ISLAMIC BOARDING SCHOOL SCHOLARS: THE CONTROVERSY OVER THE PRACTICE OF FIQH HADITH IN ACEH AND NORTH SUMATRA, INDONESIA Tarmizi M. Jakfar; Nurdin Bakry; Safria Andy; Muhammad Habibi MZ
Islam Futura Vol 23, No 1 (2023): Jurnal Ilmiah Islam Futura
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/jiif.v23i1.17733

The Da'wah of the Salafi School aims to purify Islamic teachings by eradicating all kinds of deviations from Islamic practices that have mixed with non-Islamic cultures, giving rise to bid'ah. The salafi school invites them to return to the Al-Qur'an and hadith, where hadiths are only understood textually and in their sermons the salafi scholars openly attack Islamic boarding school scholars. ? How is the resistance carried out by Islamic boarding school scholars to salafi preaching, especially in understanding hadith? What is the influence that occurred on the implementation of Fiqh by the people in Aceh and North Sumatra Medan? This research is qualitative, namely a way of research and understanding that is based on how to investigate environmental conditions and community problems. The method of qualitative research is usually stated as a naturalistic research method because the research is carried out when the circumstances are as they are, also known as the ethnographic method. The approach used is an anthropological approach. To get the data, structural analysis, historical analysis, and ideological criticism were carried out. Based on the results of the research, it can be seen that the proselytizing of the Salafi sect which is carried out by attacking Islamic boarding school scholars openly, aims to really practice shari'ah which has the basis of Rasulullah SAW. Because they think that the Islamic boarding school scholars have left the Sunnh of Rasulullah SAW, so if it is not sunnah, don't do it because it will enter into bid'ah acts. However, the method adopted by the Salafi sect has actually departed from the provisions of the Koran itself, which wants da'wah to be carried out gently. Islamic boarding schools/dayah scholars should show their resistance to the salafi school (wahabi), because the salafi school is wrong in understanding hadith, because it only relies on textual understanding. Whereas hadith as the second source of Islamic law must be understood correctly, both textually and contextually, so that the messages of the Messenger of Allah through hadith, especially in interpreting the verses of the Koran which are still common, reach the community correctly. Salafi da'wah carried out both in Aceh and in North Sumatra has not had an impact on the community in practicing fiqh as expected by the salafi sect, because the community still commemorates Islamic holidays and understands hadith based on the Shafi'i school of thought. It is hoped that the salafi sect will carry out da'wah in ways that are gentle and willing to communicate in two directions, so that the messages to be conveyed can be accepted by the community. It is hoped that Islamic boarding schools/dayah scholars will maintain communication with the Salafi school, so that divisions can be avoided in an effort to maintain unity among fellow Muslims. It is hoped that the community will always maintain conditions so that they remain conducive even though they face ridicule and insults in practicing fiqh in everyday life.

Sibling Rivalry And Aggressiveness On The Student Of MTSN 4 Banda Aceh Ria Muranda; Nurdin Bakrie; Rawdhah Binti Yasa
Prophetic guidance and counseling journal Vol 3 No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/pro-gcj.v3i2.15159

One of the conflicts that often arises in fraternal relationships is sibling rivalry. Sibling rivalry is a competition or an effort to outperform each other among siblings that also occurs during adolescence, to fight over things like attention, and love of parents. Sibling rivalry in adolescents can lead to aggressiveness. One serious aspect in sibling rivalry is that the pattern of bad relationships such as showing aggressive behavior which becomes a pattern of social relations that teenagers will take out of the house to be applied in relationships with peers. This study aimed to determine how the relationship between sibling rivalry and aggressiveness on the students of MTsN 4 Banda Aceh. This research used quantitative methods with the technique of determining non-random sampling samples, namely purposive sampling. The population in this study were all students of MTsN 4 Banda Aceh totaling 314 students with 117 students as the samples. The results showed that there was a positive relationship between sibling rivalry with aggressiveness on the students of MTsN 4 Banda Aceh. With analysis based on the Pearson correlation test shows that the value of r = 0.423 is a positive correlation, p = 0,000 (p <0.05). From the results of the analysis, it can be stated that there is a significant positive relationship between sibling rivalry with aggressiveness on the students of MTsN 4 Banda Aceh. Abstrak Salah satu konflik yang sering timbul pada hubungan persaudaraan adalah sibling rivalry. Sibling rivalry merupakan persaingan atau usaha saling mengungguli antar saudara kandung yang juga terjadi pada masa remaja, untuk memperebutkan sesuatu seperti perhatian, dan cinta orang tua. Sibling rivalry pada remaja dapat memicu timbulnya agresivitas. Salah satu aspek yang serius dalam sibling rivalry, bahwa pola hubungan buruk seperti menunjukkan perilaku agresif ini sering menjadi pola hubungan sosial yang akan dibawa remaja keluar rumah untuk diterapkan dalam hubungannya dengan teman sebaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan sibling rivalry dengan agresivitas pada siswa MTsN 4 Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penentuan sampel non random sampling yaitu purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MTsN 4 Kota Banda Aceh berjumlah 314 siswa dengan diperoleh sampel 117 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara sibling rivalry dengan agresivitas pada siswa MTsN 4 Kota Banda Aceh. Dengan analisis berdasarkan uji korelasi Pearson dan menunjukkan bahwa nilai r= 0,423 merupakan korelasi positif, p=0,000 (p<0,05). Dari hasil analisis tersebut dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara sibling rivalry dengan agresivitas pada siswa MTsN 4 Kota Banda Aceh.

SEXUAL HARASSMENT BY CHILDREN IN THE ACEH PROVINCE: A CASE STUDY ON THE JINAYAT BYLAW Muhammad Nur; Harun Harun; Nurdin Bakry
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i2.183

The Aceh province is a special autonomous region with the authority to carry out Islamic Sharia. Article 125 of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government emphasizes that the Sharia implemented in Aceh includes aqidah (creed), syar'iyah, and akhlaq (disposition). However, Sharia implementation in Aceh has not fully affected the social conditions of its people, especially since child crimes, such as sexual harassment, still happen. Acehnese people are religious and view the relationship between men and women as sacred and can only happen through marriage. Hence, sexual harassment is against the Acehnese people's Islamic life views and beliefs. This study aims to explain the factors that cause children to commit sexual harassment in Aceh Province. This study is empirical legal research that collects primary and secondary data. Data analysis employed a descriptive-analytical approach. The study shows that children commit sexual harassment in Aceh due to two factors, namely internal factors, i.e., children's lack of religious knowledge and sexual desire, and external factors, i.e., lack of parental supervision as well as influence from communication and social media. Abstrak: Propinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi khusus mempunyai kewenangan untuk menjalankan syari’at Islam, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pada Pasal 125 ditegaskan bahwa Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Namun kebijakan penerapan syari’at Islam di Provinsi Aceh belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kondisi social masyarakatnya, terutama masih terjadi tindak criminal yang dilakukan oleh anak yaitu Pelecehan seksual. Pada dasarnya masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius, dan memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang sakral. Hubungan tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga perkawinan. Sehingga tindak pidana pelecehan seksual sangat bertentangan dengan pandangan hidup dan keyakinan masyarakat Aceh yang Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal, berupa; anak kekurangan ilmu pengetahuan agama dan dorongan nafsu birahi. Adapun faktor eksternal, anak melakukan pelecehan seksual karena kurang mendapatkan pengawasan orang tua dan pengaruh media komunikasi dan media social. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Anak Sebagai Pelaku, Hukum Jinayat

INFAQ FUND GOVERNANCE SYSTEM AND ITS EFFECTIVENESS ON THE PERFORMANCE OF ZAKAT MANAGERS IN BAITUL MAL BANDA ACEH, INDONESIA Al Nasya Nurfajri; Nurdin Bakri; Yusriaina Yusuf
JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 6 No. 1 (2022): JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan
Publisher : Centre for Adat and Legal Studies of Aceh Province (CeFALSAP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1234/jurista.v6i1.4

Baitul Mal is a financial institution that manages Muslim funds for social activities. The language is formal, objective, and value-neutral, and clear structure with logical progression is maintained. Grammatical correctness is observed, and precise word choice is employed when needed. This study aims to assess infaq fund governance policies and provisions, its impact on 'amil performance, and its compliance with Aceh Qanun No.10 of 2018. Descriptive analysis and Allocation to Collection Ratio (ACR) are the research methods employed. Technical term abbreviations are explained when first introduced and causal connections between statements are ensured. The author's research findings indicate that the implementation of governance in Baitul Mal of Banda Aceh City is carried out by the commissioners and the Shari'ah Supervisory Board in accordance with Qanun Aceh provisions. Their role is to assess, direct and monitor policies and provisions in accordance with the principles of 'amil governance to ensure effective implementation. (2) The ACR measurement indicates a 58% effectiveness rating, which is considered quite effective. The program's effectiveness is determined by activities that were not realized due to insufficient budget, despite the availability of adequate infrastructure for implementing planned activities. (3) The percentage of infaq funds managed by Baitul Mal exceeds the provisions outlined in Aceh Qanun No.10 of 2018 regarding Baitul Mal. The program's effectiveness is determined by activities that were not realized due to insufficient budget, despite the availability of adequate infrastructure for implementing planned activities. (3) The percentage of infaq funds managed by Baitul Mal exceeds the provisions outlined in Aceh Qanun No.10 of 2018 regarding Baitul Mal. Based on the preceding explanation, it is evident that Baitul Mal in Banda Aceh City has performed its responsibilities and functions proficiently.

PROTECTION RELIGIOUS RIGHTS FOR CHILDREN BASED ON ISLAMIC LAW AND LEGISLATION IN INDONESIA Mukhsin Nyak Umar; Nurdin Bakry; Iwan Alfitra
Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 13, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/dusturiyah.v13i2.20573

This research discusses the importance of the application of religious rights protection for children based on the perspective of Islamic Law and legislation in Indonesia. Religious rights are human rights that must be guaranteed and protected, especially for children as a vulnerable group. This study examines the norms of Islamic Law that emphasize the need to protect children's religious rights from an early age. The study also analyzes the relevance between Islamic teachings and national legal provisions related to the protection of children's religious rights. This understanding is directed at efforts to prevent potential violations of religious rights that may occur in the context of everyday life. In addition, this study evaluates the effectiveness of existing legal and regulatory mechanisms in Indonesia in providing guarantees and protection of children's religious rights.The research method used includes analysis of legal literature, normative studies, The results of this study are expected to contribute to an in-depth understanding of the implementation of religious rights protection for children in the context of Islamic law and legislation in Indonesia. The implications of the findings of this research can provide a basis for the development of more effective policies in ensuring children's religious rights in the future.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI HEWAN KURBAN MENURUT HUKUM ISLAM Jumaika Zwana; Nurdin Bakri; Muslem Abdullah
Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol 5 No 1 (2024): Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/al-mudharabah.v5i1.4538

This article aims to examine the legal protection for consumers in the sale and purchase of qurban animals provided by Kutaraja Aqiqah as a business actor to its customers (consumers) according to Islamic law. The research method used is qualitative research, namely solving problems by collecting, compiling, analysing, and interpreting the data that has been obtained. The phenomenon that occurs about consumer protection in Kutaraja Aqiqah demands descriptive analysis and answers. This can be fulfilled by describing the conditions and situations, as well as answers related to the problems in the phenomenon. The results of this study conclude that first, the mechanism of buying and selling transactions in kutaraja aqiqah follows the teachings of Islamic law, several types of livestock buying and selling transactions in kutaraja aqiqah such as cash, salam contracts, down payments, and qurban arisan. Second, the form of protection provided by kutaraja aqiqah according to Islamic law is in accordance with sharia which is also beneficial for business actors in attracting the attention and interest of purchasing power of customers

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search