Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Management Accounting, Tax and Production Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Putri, Tasya Amanda
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
WHAT IS THE ANSOFF MATRIX AND HOW TO UTILIZE IT IN BUSINESS ANALYSIS? Pahlefy, Muhamad Reza; Putri, Tasya Amanda
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 13 No. 10 (2025): Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v13i10.10064

Abstract

In the dynamic era of globalization and competitive markets, businesses face multifaceted challenges in achieving sustainable growth and adaptability. The Ansoff Matrix, developed by Igor Ansoff in 1957, serves as a pivotal strategic framework for identifying growth opportunities by focusing on product and market dimensions. This study explores the theoretical underpinnings and practical applications of the Ansoff Matrix, providing insights into its four strategic options: market penetration, market development, product development, and diversification. Utilizing a structured literature review methodology, this research critically examines the matrix's relevance, benefits, and limitations in contemporary business scenarios. Findings reveal that while the matrix offers simplicity and strategic clarity, its application demands integration with dynamic market analysis and agility. This study underscores the matrix's value as a decision-making tool for aligning growth strategies with organizational capabilities and market demands, ensuring competitive advantage and long-term success.
Analisis Kenaikan Tarif Pajak Bumi dan Bangungan Pedesaan dan Perkotaan Ditinjau dari Aspek Keadilan Apsari, Aliyya Winnie; Leonanda, Anastasia Bela; Putri, Tasya Amanda; Ahsa, Vira Andirozse
Journal of Management Accounting, Tax and Production Vol 3, No 1 (2025): Maret 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/mantap.v3i1.5073

Abstract

UU HKPD merupakan regulasi yang disusun pemerintah sebagai upaya untuk penguatan local taxing power dan meningkatkan penerimaan daerah. Berbagai perubahan terkait pajak daerah diakomodir dalam UU HKPD, termasuk mengenai tarif PBB-P2 yang mengalami kenaikan dibanding yang telah ada sebelumnya dalam UU PDRD. Kenaikan tarif PBB-2 membuat beberapa masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah dan pengusaha properti merasa tidak adil karena regulasi baru terkait tarif PBB-P2 yang ada di dalam UU HKPD dianggap malah menguntungkan masyarakat golongan atas sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Diperlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatasi hal ini agar tidak ada kesenjangan dan ketidakadilan yang terjadi akibat sebagian masyarakat yang merasa dibebani dari pembayaran pajak.
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA MENGENAI KEKERASAN ANTARA INDONESIA DENGAN SINGAPURA Syahnaz, Khinalya Farradiba; Nurulkamila, Khansa Athaya; Irawan, Aisha Alifa; Putri, Tasya Amanda; Lawrent K, Vidya
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12367

Abstract

Perbandingan hukum pidana antara Indonesia dan Singapura dalam menangani tindak pidana kekerasan dan kelalaian menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam aspek perumusan norma hukum, implementasi, serta efektivitas sanksi yang diterapkan. Singapura dikenal dengan sistem hukum yang ketat dan berbasis deterrence (pencegahan), yang tercermin dalam penerapan hukuman berat bagi pelaku tindak pidana kekerasan, termasuk hukuman cambuk bagi kejahatan tertentu seperti penyerangan dengan senjata tajam dan kekerasan seksual. Sementara itu, Indonesia memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, dengan mempertimbangkan aspek keadilan restoratif dalam beberapa kasus kekerasan dan kelalaian, seperti yang tercermin dalam sistem diversi untuk anak pelaku tindak pidana. Dari sisi implementasi, Singapura memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih cepat dan tegas, didukung oleh sistem peradilan yang efisien dan kepatuhan terhadap aturan yang tinggi. Sebaliknya, di Indonesia, meskipun regulasi mengenai tindak pidana kekerasan dan kelalaian telah diatur dalam KUHP, implementasinya sering menghadapi tantangan seperti birokrasi yang lambat dan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan dalam sistem hukum pidana kedua negara serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan hukuman. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif di Indonesia. The comparison of criminal law between Indonesia and Singapore in handling violent crimes and negligence reveals significant differences in the formulation of legal norms, implementation, and the effectiveness of imposed sanctions. Singapore is known for its strict legal system based on deterrence, reflected in the application of severe punishments for violent crimes, including caning for certain offenses such as assault with a weapon and sexual violence. Meanwhile, Indonesia adopts a more flexible approach, incorporating restorative justice in some cases of violence and negligence, as seen in the diversion system for juvenile offenders. In terms of implementation, Singapore enforces laws more swiftly and firmly, supported by an efficient judicial system and high compliance with regulations. In contrast, although Indonesia's Criminal Code (KUHP) regulates violent crimes and negligence, its implementation often faces challenges such as bureaucratic inefficiencies and inconsistencies in law enforcement. This study aims to examine the similarities and differences in the criminal justice systems of both countries, as well as the factors influencing the effectiveness of law enforcement. The findings of this research are expected to contribute to the development of a more effective criminal law policy in Indonesia.
ANALISIS MEKANISME PENYELESAIAN KONFLIK MELALUI HUKUM ADAT CEMPALO TANGAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASINYA DI PROVINSI BENGKULU Aprianti, Agrez; Kamila, Khansa Athaya Nurul; Khasanah, Vidya Lawrent; Putri, Tasya Amanda; Utami, Ria Anggraeni
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v12i3.12779

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian konflik melalui hukum adat Cempalo Tangan yang masih dipraktikkan di berbagai komunitas adat di Provinsi Bengkulu. Cempalo Tangan, yang berkaitan dengan perbuatan fisik atau tindakan nyata yang melanggar norma dan nilai adat, memiliki proses penyelesaian yang khas melalui jalur musyawarah adat. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap tokoh adat, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi, penelitian ini menganalisis tahapan-tahapan penyelesaian konflik mulai dari identifikasi pelanggaran, investigasi adat, musyawarah, hingga pemberian sanksi dan pemulihan keseimbangan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian konflik melalui Cempalo Tangan masih memiliki relevansi dan efektivitas dalam menjaga keharmonisan sosial. Namun, implementasinya menghadapi beberapa tantangan seperti benturan dengan sistem hukum formal, berkurangnya pengetahuan generasi muda tentang adat, modernisasi dan perubahan nilai dalam masyarakat, serta inkonsistensi dalam penerapan sanksi adat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya integrasi yang harmonis antara hukum adat dan sistem hukum formal, serta revitalisasi nilai-nilai adat melalui pendidikan dan pemberdayaan lembaga adat untuk mempertahankan eksistensi dan fungsi hukum adat Cempalo Tangan dalam kehidupan masyarakat modern di Bengkulu.
Co-Authors Ahsa, Vira Andirozse Aprianti, Agrez Apsari, Aliyya Winnie Irawan, Aisha Alifa Kamila, Khansa Athaya Nurul Khasanah, Vidya Lawrent Lawrent K, Vidya Leonanda, Anastasia Bela Nurulkamila, Khansa Athaya Pahlefy, Muhamad Reza Syahnaz, Khinalya Farradiba Utami, Ria Anggraeni