Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Nabila Suha Bahmid; Herry Wahyudi
Jurnal Riset AKuntansi dan Bisnis Vol 18, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jrab.v18i1.2046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemungutan, dan ada atau tidaknya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentai dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian yang di lakukan di BPPRD Kota Medan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masi ada yang tidak mencapai target. Variabel yang digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan sebagai variabel bebas dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t -.433 dengan probabilitas sig 0,666>0,05 dengan demikian maka disimpulkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai thitung berbentuk negatif. Dan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t 2.129 dengan probabilitas sig 0,038<0,05 dengan demikian H2 diterima maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Herry Wahyudi; Novansah Arditio
Jurnal Riset AKuntansi dan Bisnis Vol 18, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jrab.v18i2.3305

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual,namun menggunakan software statistik SPSS. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak  
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Community Based Fishing System Management di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga Ardi Putra; Darmawan, Eki; Herry Wahyudi
JANITA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/pengabdian.v2i2.607

Abstract

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup beragam tergantung potensi pesisir suatu wilayah. Pada Pemberdayaan masyarakat pesisir juga penting adanya keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Pelaksanaan pemberdayaan ini juga dilakukan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tindakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi pesisir yang ada secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan alternatif. Menggunakan pendekatan partisipatif, penyuluhan secara perorangan dan kelompok, dengan Metode dalam kegiatan melakukan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat serta perangkat Desa Resun pesisir dengan melakukan penggalian potensi pesisir yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga menekankan pada Community Based Fishing System Management, antara lain: 1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability). 2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (equity and social justice). 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (self reliance).
DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL Harmain, Irfan; Dian Mustika Intan; Ilhamda Fattah Kaloko; Herry Wahyudi; Irman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11360

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian praktik hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk kejahatan narkotika, dengan standar hukum internasional seperti ICCPR dan General Comment No. 36 Komite HAM PBB. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan interpretatif-komparatif, penelitian mengungkap bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, bertentangan dengan prinsip “kejahatan paling serius” dalam hukum internasional. Temuan baru menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2023, meski memperkenalkan masa percobaan 10 tahun, belum mengarah pada penghapusan substantif hukuman mati, melainkan hanya modifikasi prosedural. Analisis ini juga mendalami konsekuensi moratorium dan potensi status hukuman mati di masa depan, termasuk implikasi diplomatik dan hambatan ekstradisi. Penelitian menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan nasional dengan norma HAM global serta rekomendasi untuk moratorium eksekusi.
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEBIJAKAN TAX AMNESTY Herry Wahyudi; Satria Mirsya Affandi Nst
Jurnal Riset Akuntansi Vol 17 No 2 (2018): Aksioma - Accounting Journal Research, Desember 2018
Publisher : Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/aksioma.v17i2.42

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan terhadap kebijakan tax amnesty di KPP Pramata Medan Timur. Berdasarkan jenis data yang telah diperoleh pada kuantitatif maka teknik pengalolaan data atau analisis data yang dipergunakan adalah data kuantitatif, yaitu dengan mengelolah kemudian disajikan dalam bentuk tabel untuk mempersentasekan hasil perolehan data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur, dan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kebijakan tax amnesty.
Paradiplomasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau–Johor Bahru melalui Sosek Malindo dalam Program Jiran Istimewa (Jiwa) Amelia Amelia; Herry Wahyudi; Rizqi Apriani Putri
Perspektif Administrasi Publik dan hukum Vol. 3 No. 3 (2026): Juli: Perspektif Administrasi Publik dan hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/perspektif.v3i3.1217

Abstract

This study examines the paradiplomacy of the Riau Islands Provincial Government with Johor Bahru through the Malaysia–Indonesia Socio-Economic Cooperation (Sosek Malindo) in the Jiran Istimewa (JIWA) Program. The study aims to understand how the cooperation is implemented, including the roles of actors, coordination patterns, outcomes, and supporting and inhibiting factors. This research uses a descriptive qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews, documentation, and literature study, with informants selected purposively from the Consulate General of the Republic of Indonesia in Johor Bahru, the Riau Islands Regional Border Management Agency, and the Riau Islands Tourism Office. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings indicate that JIWA represents a form of subnational paradiplomacy that emerged through a bottom-up and collaborative initiative. The program was formulated in 2024, discussed in the Sosek Malindo forum in 2025, and launched in Batam on 17 May 2025. Its implementation includes digital tourism promotion, special offers for residents of the Riau Islands and Johor, participation of local businesses, and strengthening socio-economic interaction across the border. The program involved 120 tenants, consisting of 84 in the Riau Islands and 36 in Johor. However, implementation is constrained by regulatory and jurisdictional limitations, coordination challenges, and the absence of a clear roadmap and shared performance indicators. The study implies that sustainable paradiplomacy requires stronger coordination, clearer institutional arrangements, and measurable long-term planning.
Diplomasi Selancar: Dampak Nias Pro 2025 dalam Strategi Smart Power Indonesia di Kawasan Indo-Pasifik Febriyanti Halawa; Herry Wahyudi; Azhari Setiawan
Tamasya : Jurnal Pariwisata Indonesia Vol. 3 No. 3 (2026): September : Tamasya : Jurnal Pariwisata Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/tamasya.v3i3.1212

Abstract

 This Research aims to analyze the impact of the Nias Pro international event on the south Nias region and its role in supporting Indonesian diplomacy as part of the smart power strategy in the Indo-Pasific region. Indonesia as a strategic archipelagic coutry between the Indian ocean and the pacific ocean, utilizes maritime potential through sport tourism to strengthen its bargaining position in the international arena. The research method used is an explanatory qualitative approach. Primary data was obtained through direct observation at sorake beach. The results show that Nias Pro has a significant impact on three main aspects. Economic, in the form of a surge in income for MSMEs and homestay entrepreneurs that increased during the event, as well as the creation of new jobs. Social, through the formation of internasional networks and crosscultural interactions between local communities and foreign tourists. Cultural, by introducing local identities such as the stone jumping (fohombo)tradition and traditional dances to a global audience through collaboration witg the Word Surf League (WSL). Overall, Nias Pro is a concrete manifesting of surf diplomacy that successfully integrates soft power elements in the form of natural and cultural attractions with hard power in the form of policy support and infrastructure development to strengthen Indonesia’s positive image and strategic position in the Indo-Pasific region.