Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Jurnal Hukum Samudra Keadilan JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan) JANITA
Herry Wahyudi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Nabila Suha Bahmid; Herry Wahyudi
Jurnal Riset AKuntansi dan Bisnis Vol 18, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jrab.v18i1.2046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pemungutan, dan ada atau tidaknya pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik dokumentai dan kepustakaan. Hipotesis diuji dengan menggunakan uji t. Hasil penelitian yang di lakukan di BPPRD Kota Medan menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel dan hiburan mengalami peningkatan tetapi masi ada yang tidak mencapai target. Variabel yang digunakan adalah pajak hotel dan pajak hiburan sebagai variabel bebas dan pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat. Untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t -.433 dengan probabilitas sig 0,666>0,05 dengan demikian maka disimpulkan bahwa tidak menemukan adanya pengaruh positif signifikan pemungutan pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan dan nilai thitung berbentuk negatif. Dan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan, dilakukan pengujian hipotesis statistik t 2.129 dengan probabilitas sig 0,038<0,05 dengan demikian H2 diterima maka disimpulkan bahwa pemungutan pajak hotel berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Medan.
Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur Herry Wahyudi; Novansah Arditio
Jurnal Riset AKuntansi dan Bisnis Vol 18, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jrab.v18i2.3305

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tax amnesty dan sosialisasi perpajakan terhadap realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian tersebut dengan teknik analisis jalur tetapi dalam praktiknya pengolahan data penelitian ini tidak diolah secara manual,namun menggunakan software statistik SPSS. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak. Dari hasil penelitian ini variabel tax amnesty dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak  
Keterlibatan WALHI dalam Politik Lingkungan Hidup terhadap Kasus Kabut Asap di Riau Herry Wahyudi; M Fajar Anugerah; Muhammad Arif
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 4 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v4i2.1659

Abstract

This research examines Walhi's involvement in environmental politics in the hazing case in Riau by using Walhi's perspective as a non-governmental organization (NGO) that has a lot of influence in the process of policymaking by the government on environmental issues, especially in Riau during haze disasters. There is an effort to use the power relations by Walhi as a non-governmental organization (NGO) through the concept of political opportunity in raising the issue of the haze disaster in Riau so that it becomes an environmental issue on an international scale. The transnational advocacy strategy was used by Walhi Riau to show the line of power relations as a non-governmental organization (NGO) to influence the policies of the Riau provincial government related to the haze disaster. Starting from the strategy (1) information politics, which is the ability to produce information and direct the impact that will occur from the information obtained. (2) symbolic politics, namely the ability to call symbols and actions that can bring public opinion and framing and construction of an issue, (3) leverage politics, is the ability to influence certain situations when one party is unable to exert influence, and (4 ) accountability politics, is an effort to keep the powerful actors to keep upholding the policies that have been set.
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Community Based Fishing System Management di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga Ardi Putra; Darmawan, Eki; Herry Wahyudi
JANITA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/pengabdian.v2i2.607

Abstract

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup beragam tergantung potensi pesisir suatu wilayah. Pada Pemberdayaan masyarakat pesisir juga penting adanya keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Pelaksanaan pemberdayaan ini juga dilakukan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tindakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi pesisir yang ada secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan alternatif. Menggunakan pendekatan partisipatif, penyuluhan secara perorangan dan kelompok, dengan Metode dalam kegiatan melakukan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat serta perangkat Desa Resun pesisir dengan melakukan penggalian potensi pesisir yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga menekankan pada Community Based Fishing System Management, antara lain: 1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability). 2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (equity and social justice). 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (self reliance).
DISKREPANSI PRAKTIK HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP STANDAR HAM INTERNASIONAL: ANALISIS REFORMASI KUHP 2023 DAN IMPLIKASINYA BAGI KEBIJAKAN PIDANA NASIONAL Harmain, Irfan; Dian Mustika Intan; Ilhamda Fattah Kaloko; Herry Wahyudi; Irman
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 20 No 1 (2025): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v20i1.11360

Abstract

Penelitian ini menganalisis ketidaksesuaian praktik hukuman mati di Indonesia, khususnya untuk kejahatan narkotika, dengan standar hukum internasional seperti ICCPR dan General Comment No. 36 Komite HAM PBB. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan interpretatif-komparatif, penelitian mengungkap bahwa Indonesia masih menerapkan hukuman mati untuk kejahatan non-kekerasan, bertentangan dengan prinsip “kejahatan paling serius” dalam hukum internasional. Temuan baru menunjukkan bahwa reformasi KUHP 2023, meski memperkenalkan masa percobaan 10 tahun, belum mengarah pada penghapusan substantif hukuman mati, melainkan hanya modifikasi prosedural. Analisis ini juga mendalami konsekuensi moratorium dan potensi status hukuman mati di masa depan, termasuk implikasi diplomatik dan hambatan ekstradisi. Penelitian menyoroti perlunya harmonisasi kebijakan nasional dengan norma HAM global serta rekomendasi untuk moratorium eksekusi.
Co-Authors ARDI PUTRA Dian Mustika Intan Eki Darmawan Irfan Harmain Irman Kaloko, Ilhamda Fattah M Fajar Anugerah Muhammad Arif Nabila Suha Bahmid Novansah Arditio