Articles
<![CDATA[PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN: EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN LAUT DI KABUPATEN BINTAN ]]>
<![CDATA[Ardi Putra]]>;
<![CDATA[Rizky Octa Putri Charin]]>;
<![CDATA[Khairi Rahmi]]>
<![CDATA[ T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 7 No 1 (2024): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Abdurrab ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36341/jdp.v7i1.4404
<![CDATA[Bintan Regency is one of the districts included in the border development priority of 4 Lokpri sub-districts, there are still obstacles that affect the effectiveness of this policy. This research aims to analyze the effectiveness of border area management in Bintan Regency. The method used is a literature study by collecting and analyzing data from various sources. The results of the research show that from 2020-2024 the central government and regional governments have carried out development activities for community welfare, both for basic services and improving the community's economy. There are also major challenges faced by the border management section which is still under the coordination of the regional secretariat (Setda ) and do not yet have full authority in managing budgets and programs, limitations in decision making, complex coordination, limited human resources, and financial limitations.]]>
<![CDATA[Solidaritas Sosial Antar Pedagang Kaki Lima di Taman Batu 10 Kota Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Bagus Prasetiyo, Endri]]>;
<![CDATA[Putra, Ardi]]>;
<![CDATA[Setia Darmawan, Awan]]>;
<![CDATA[Husni, Alfi]]>;
<![CDATA[Anissa Putri, Vika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[STISIPOL Raja Haji ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56552/jisipol.v5i2.125
<![CDATA[Relationships that can strengthen fellow individuals or groups require a sense of togetherness that arises in the soul of each individual so that a moral bond is formed between each individual. Street vendors are traders who mostly sell by using the roadside area. With the number of traders in Taman Batu 10 as many as 30 people, including 22 men and 8 women, the street vendors also have different ethnicities, namely Javanese, Minangkabau, Sundanese and Malay. One manifestation of this form of street vendor solidarity is providing assistance to assist with buying and selling transactions if one of the traders is going to perform prayers or has a momentary need. In the Taman Batu 10 PKL community there is a structure, namely chairman, deputy chairman, treasurer and secretary. This research method was qualitative by interviewing 10 street vendors. The results of this research show that the solidarity that exists between street vendors in Taman Batu 10 is more dominant in organic solidarity than mechanical. Organic solidarity is a structured division of labor, where the street vendor community in Taman Batu 10 has a management structure which includes a chairman, deputy chairman, secretary and treasurer. In giving punishment or sanctions it is restitutive, namely providing sanctions in the form of returning the situation to its original state. If there is a problem within the Taman Batu 10 PKL community, it will be resolved through deliberation. The feeling of dependency is high as street vendors need other traders to help them lend small money.]]>
<![CDATA[Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau ]]>
<![CDATA[Putra, Ardi]]>;
<![CDATA[Eki Darmawan]]>;
<![CDATA[Sayed Fauzan Riyadi]]>
<![CDATA[ NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 5 No. 2 (2024): Edisi Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/neores.v5i2.152
<![CDATA[Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki potensi maritim yang besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pembangunan industri dan jasa maritim di wilayah ini. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber penelitian terdahulu dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat utama meliputi kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kurangnya koordinasi antara pemangku kepentingan. Solusi yang diusulkan meliputi pengembangan infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau dapat meningkat, sehingga potensi maritim yang dimiliki wilayah ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.]]>
<![CDATA[DAMPAK PERMASALAHAN GLOBAL REFUGEE DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[Akbar, Dhani]]>;
<![CDATA[Setiawan, Azhari]]>;
<![CDATA[Putra, Ardi]]>;
<![CDATA[Triyana, Nadya]]>
<![CDATA[ JURNAL TRIAS POLITIKA Vol 8, No 1 (2024): April 2024, Jurnal Trias Politika ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Riau Kepulauan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33373/jtp.v8i1.5663
<![CDATA[Abstract: Indonesia is eager to cooperate, in this case with the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), the International Organization for Migration (IOM) and the International Committee of the Red Cross (ICRC), to achieve world peace and improve the welfare of the world's people. This research aims to examine the problems faced by the Indonesian government, especially in border areas. Concept of securitization which divided several focuses to a case study in the Riau Archipelago Province where there are approximately 500 refugees on Bintan Island and 1,000 in Batam City under the supervision of IOM and UNHCR. The refugee situation in the Riau Islands is a complex and serious problem. Our research reveals the perceptions of local communities as part of civil society who feel the impact and attitudes towards regulations that are still felt to be lame and ineffective in dealing with this problem. Academic contribution of this research is to solve the issue of border area in the perspective of non-traditional security. Abstrak: Indonesia berkeinginan untuk melakukan kerjasama, dalam hal ini dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), International Organization of Migration (IOM) dan International Committee of Red Cross (ICRC), untuk mencapai perdamaian dunia dan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia khususnya di wilayah perbatasan. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sekuritisasi yang dipecah pada beberapa fokus pada studi kasus di Provinsi Kepulauan Riau yang kurang lebih ada 500 pengungsi di Pulau Bintan dan 1.000 di Kota Batam di bawah pengawasan IOM dan UNHCR. Situasi pengungsi di Kepulauan Riau terbuka sebagai masalah yang kompleks dan serius. Penelitian kami mengungkap persepsi masyarakat lokal sebagai bagian dari civil society merasakan dampak dan sikap terhadap regulasi yang masih dirasa timpang dan kurang efektif dalam menangani problematika ini. Kontribusi akademik yang diperlukan setelah penelitian ini adalah pemecahan masalah dalam sudut pandang keamanan non-tradisional di wilayah perbatasan.]]>
<![CDATA[Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan Community Based Fishing System Management di Desa Resun Pesisir Kabupaten Lingga ]]>
<![CDATA[Ardi Putra]]>;
<![CDATA[Darmawan, Eki]]>;
<![CDATA[Herry Wahyudi]]>
<![CDATA[ JANITA : JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36563/pengabdian.v2i2.607
<![CDATA[Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan proses pembelajaran yang cukup beragam tergantung potensi pesisir suatu wilayah. Pada Pemberdayaan masyarakat pesisir juga penting adanya keterlibatan yang kuat dari berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat itu sendiri dan stakeholders lainnya untuk memberikan peluang dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang ingin dicapai. Pelaksanaan pemberdayaan ini juga dilakukan dengan konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat people-centered, participatory. Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan tindakan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi pesisir yang ada secara berkelanjutan sebagai sumber pendapatan alternatif. Menggunakan pendekatan partisipatif, penyuluhan secara perorangan dan kelompok, dengan Metode dalam kegiatan melakukan metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) dengan masyarakat serta perangkat Desa Resun pesisir dengan melakukan penggalian potensi pesisir yang ada. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir ini juga menekankan pada Community Based Fishing System Management, antara lain: 1. Memelihara fungsi lingkungan dengan memanfaatkan sumberdaya di dalamnya secara lestari (sustainability). 2. Meningkatkan pendapatan (income generating) anggota komunitas yang taat pada prinsip pemerataan dan keadilan sosial (equity and social justice). 3. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal yang dilandasi pada adanya keswadayaan ekonomi dan politik (self reliance).]]>
<![CDATA[Efektivitas Program E-Payment One Stop Service Dalam Menunjang Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kabupaten Karimun ]]>
<![CDATA[Fitran Sah]]>;
<![CDATA[Novi Winarti]]>;
<![CDATA[Ardi Putra]]>
<![CDATA[ TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2025): TUTURAN: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Nalanda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.47861/tuturan.v3i1.1467
<![CDATA[The E-Payment one-stop service program is an electronic tax payment designed by the regional revenue agency to make it easier for the public to make land and building tax payments. However, this program faces various challenges, including a lack of public understanding of the existence and mechanism of using the E-Payment program in utilizing devices such as smartphones to access the E-Payment website or application, as well as network constraints that often cause system disruptions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the E-Payment one-stop service program in supporting the PBB collection in Karimun Regency. By using Sutrisno's theory (2010) with indicators of program understanding, target accuracy, timeliness, goal achievement, and real improvement. The research method used is a qualitative approach with data collection through in-depth interviews and documentation. The results of the study show that, first, the E-Payment program by regional revenue agencies shows significant progress in modernizing public services, by involving the community and focusing on ease of access.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Usaha Perikanan di Kabupaten Karimun (Studi Tetang Perizinan Usaha Perikanan di Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Kundur, Kabupaten Karimun) ]]>
<![CDATA[Muhayat, Asrul]]>;
<![CDATA[Trifiwidyana, Ica]]>;
<![CDATA[Putra, Ardi]]>
<![CDATA[ Jurnal Archipelago Vol 1 No 1 (2022): Jurnal Archipelago ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.69853/ja.v1i1.7
<![CDATA[Fishery is one of the marine natural resources owned by Indonesia, the utilization of fishery resources is carried out by means of fishery business. The implementation of fisheries business must pay attention to its sustainability so that it is not carried out excessively and has a good impact on the surrounding environment. Karimun Regency is an area that has abundant fishery resources. concerning fishery business has been regulated in the Karimun Regency Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Fishery Business. One of them is licensing. In this study, to find out about the implementation of regional regulations regarding fishery business licensing and the Government and regional fisheries business actors work together in finding solutions to the obstacles that occur in the fisheries business licensing process. By using descriptive-analytical method associated with the theory and practice of implementing positive law. In the implementation of licensing there are obstacles such as profile data, and inappropriate data matching by business actors. The conclusion in this study is that in implementing policies, obstacles and efforts to overcome government problems applying submissions for fishery business permits can be accessed online in the form of the ARAH-KAN application.]]>
<![CDATA[Secondary Foreign Policy: The Cooperation Role of Local and Regional Actors in Border Issues in Riau Islands ]]>
<![CDATA[Wahyudi, Herry]]>;
<![CDATA[Setiawan, Azhari]]>;
<![CDATA[Putra, Ardi]]>
<![CDATA[ Indonesian Perspective Vol 9, No 2 (2024): (Juli-Desember 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/ip.v9i2.68830
<![CDATA[The Riau Islands Province is a province that directly faces the borders of the Republic of Indonesia. The existence of the Riau Islands as a province on the border and northern gateway to Indonesia makes the Riau Islands face the dynamics of border issues. The dynamics of border issues which are in direct contact with the development of the discipline of International Relations with the presence of new actors in International Relations make border issues worthy of study. This research tries to examine the existence of new actors in international relations that have direct contact with border issues in the Riau Islands province. One of the development dynamics raised by researchers is the presence of new actors in the regions who have an important role in carrying out foreign sub-policies related to border issues, especially in the Riau Islands province. This research will discuss this phenomenon by examining the concept of secondary foreign policy used by local and regional actors in the Riau Islands province in building and designing border cooperation. This research use a descriptive qualitative approach with a literature study that focuses on a thematic approach by organizing data through bibliometric analysis. This technique is expected to be able to discover and measure secondary foreign policy concepts used by local and regional actors in the Riau Islands province in building border cooperation.]]>
<![CDATA[Pengaruh Fasilitas dan Kualitas Pelayanan Pengguna Trans Batam terhadap Kepuasan Masyarakat Kota Batam ]]>
<![CDATA[Melda Melda]]>;
<![CDATA[Yudhanto Satya Adiputra]]>;
<![CDATA[Ardi Putra]]>
<![CDATA[ Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 2 No. 1 (2025): Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/sosial.v2i1.1329
<![CDATA[This study aims to determine the Influence of Facilities and Service Quality of Trans Batam Users on Satisfaction of Batam City Community. The population in this study were people who use Trans Batam public transportation using nonprobability sampling, namely accidental. The criteria used as samples in this study were users who had used Trans Batam public transportation, so that the number of samples was 100 respondents. This type of research is Quantitative. Validity and reliability tests were carried out on the questionnaire. Data were analyzed using multiple linear regression analysis, including t-test, F-test and coefficient of determination. This study was conducted using SPSS version 29. The results showed that partially the variables of Facilities and Service Quality had a significant effect on Satisfaction in Batam City. The results of the F Test obtained an Fcount value of 294,306 with Ftable 3.09 identifying that the variables of Facilities and Service Quality simultaneously had a significant effect on Satisfaction in the community. Based on the coefficient of determination test, around 85.6% of the satisfaction variables in the community were influenced by the variables of Facilities and Service Quality. The remaining 14.4% is influenced by other factors not explained in this study.]]>
<![CDATA[Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Banjir di Kota Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Esti Sulistiowati]]>;
<![CDATA[Yudhanto Satyagraha Adiputra]]>;
<![CDATA[Ardi Putra]]>
<![CDATA[ Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2025): Maret: Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/progres.v2i1.1331
<![CDATA[Implementing disaster management is a series of efforts that include establishing development policies that are at risk of disasters, disaster prevention activities, emergency response and rehabilitation. Currently several areas in Tanjungpinang City have the potential for flooding, only the Tanjungpinang City District and Bukit Cermin sub-district are free from flooding. According to him, there are many causes of waterlogging, such as inadequate drainage, rubbish blocking ditches, and housing that does not have drainage channels, the water drainage system needs to be repaired. The flow of water in the drainage must be clear so that it does not overflow onto the roads and into residential areas. The aim of the research is to determine the efforts made by the local government in dealing with floods in Tanjungpinang City. Then in this research the researcher refers to Ndraha (Labolo, 2010:36). The method in this research is that the author uses a qualitative descriptive research type using interview and observation data collection techniques. Based on the research, it can be concluded that the Regional Government in Flood Management in Tanjungpinang City has played a role. The following research results show that the government's role as a regulator is by making rules or regulations in disaster management, which are stated in the Tanjungpinang City Regional Regulation (PERDA) Number 03 2016 concerning the Implementation of Disaster Management. The role of the dynamist is to provide intensive and effective guidance and direction to agencies and communities related to disaster management. The government's role is as a facilitator by carrying out prevention efforts and providing facilities due to the impact of flooding.]]>
