Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Borneo International Journal of Islamic Studies QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Lutfi Fahrul Rizal
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
Religion Humanities Chemistry Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Regulasi Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 Abiyyu Mufid Jadid Pasya; Idzam Fautanu; Lutfi Fahrul Rizal
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 8 (2025): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1642

Abstract

Public financial policy broadly regulates the income, management, and expenditures of state finances while considering the welfare of society. One source of funding in Sharia is zakat. In its implementation, the state plays a role in optimally managing zakat funds, in Indonesia, the provisions concerning zakat are regulated under Law No. 23 of 2011 on the Management of Zakat, where BAZNAS becomes a semi-autonomous body directly responsible to the president. The presence of BAZNAS serves as both a regulator and an operator that collects zakat funds, which has led to various viewpoints in Indonesia. Ultimately, the Zakat Management Institutions (LAZ) that are part of the Zakat Forum (FOZ) conducted a judicial review at the Constitutional Court to obtain legal certainty.
Diplomatic Appointments and Competency Standards in Indonesia: A Siyasah Dauliyah Analysis of Meritocracy and Ambassadorial Selection Marha Awanis Syamlina; Muhammad Asro; Lutfi Fahrul Rizal; Tarmidzi Tarmidzi
Borneo International Journal of Islamic Studies Vol 8 No 1 (2026): Borneo International Journal of Islamic Studies, Vol. 8(1), May 2026
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/bijis.v8i1.13153

Abstract

The appointment of ambassadors is crucial to a state's diplomatic effectiveness and representation in international forums. In Indonesia, the appointment of non-career diplomats to strategic ambassadorial positions has raised concerns regarding compliance with meritocratic governance and competency requirements. This study examines whether Indonesia's regulatory framework governing diplomatic appointments adequately ensures diplomatic competence and aligns with the principles of Siyasah Dauliyah. Employing normative legal research, the study uses statutory, conceptual, and comparative approaches to analyze the 1945 Constitution, Law No. 37 of 1999 on Foreign Relations, Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus, and Presidential Regulation No. 56 of 2021. The findings reveal that the existing framework grants broad discretion over ambassadorial appointments while lacking measurable, enforceable competency standards. This gap weakens the implementation of merit-based governance and may affect diplomatic effectiveness. Drawing on the principles of amanah (trustworthiness), kifayah (competence), and 'adalah (justice), this study proposes an integrated evaluative framework for diplomatic appointments. It argues that legal reform is necessary to establish objective competency benchmarks and transparent selection mechanisms for both career and non-career diplomats.
TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PENGATURAN VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PADA PEMILU 2024 DI KABUPATEN GARUT Muhammad Agpa Nugraha; Lutfi Fahrul Rizal; Muhammad Amin
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 5 No. 1 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v5i1.1412

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan data pribadi dalam pelaksanaan verifikasi faktual partai politik pada Pemilu 2024 di Kabupaten Garut dalam perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik pencatutan identitas masyarakat dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanpa persetujuan pemilik data, yang menunjukkan lemahnya perlindungan hak privasi dan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi dalam tahapan pemilu. Penelitian bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual partai politik serta menelaahnya berdasarkan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap KPU Kabupaten Garut, Bawaslu, serta masyarakat yang mengalami pencatutan data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi dalam verifikasi faktual partai politik belum terlaksana secara optimal, khususnya terkait pelanggaran hak kontrol subjek data atas identitas pribadinya. Bentuk pelanggaran tersebut tampak dari penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pencantuman status keanggotaan partai politik tanpa persetujuan, tanpa pemberitahuan, serta tanpa mekanisme validasi langsung kepada pemilik data. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kehilangan kendali atas penggunaan identitas politiknya dan berpotensi menimbulkan kerugian administratif maupun sosial. Penelitian ini menemukan bahwa kelemahan perlindungan data tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sistem digital SIPOL, tetapi juga lemahnya akuntabilitas partai politik dan belum adanya sanksi yang memberikan efek jera terhadap praktik pencatutan data pribadi.Dalam perspektif siyasah dusturiyah, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan perlindungan kehormatan manusia (hifdz al-‘ird) sebagai bagian dari maqashid syariah. Kegagalan negara dalam melindungi data pribadi masyarakat dipandang bukan sekadar maladministrasi administratif, melainkan bentuk pengingkaran terhadap amanah publik sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan data pribadi harus menjadi prasyarat utama dalam menjaga legitimasi pemilu yang demokratis dan berkeadilan.
Co-Authors Abiyyu Mufid Jadid Pasya Bintang Andhika Idzam Fautanu Marha Awanis Syamlina Muhammad Agpa Nugraha Muhammad Amin Muhammad Asro Saebani, Beni Ahmad Tarmidzi Tarmidzi