Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.167
P-Index
This Author published in this journals
All Journal El-Mashlahah Jurnal Ius Constituendum Jurnal HAM Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum VARIA HUKUM: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan Sultan Jurisprudence : Jurnal Riset Ilmu Hukum Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Definisi: Journal of Religion and Social Humanities Jurnal Keadilan Pemilu Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Ulil Albab
Iskandar Iskandar
Universitas Muhammadiyah Kuningan
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal HAM Vol 12, No 3 (2021): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (87.203 KB) | DOI: 10.30641/ham.2021.12.385-404

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tahun 2019, KPPA mencatat 213 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Kondisi ini mewajibkan negara mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak agar tidak terjebak dalam perdagangan orang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mengatasi persoalan perdagangan orang, peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta upaya perlindungan kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan perdagangan orang melalui fasilitasi pembuatan regulasi, diplomasi antar negara transit dan negara tujuan, koordinasi antar kementerian dan kepolisian untuk penindakan secara cepat dan tepat. UU TPPO tidak menimbulkan efek jera karena memberikan sanksi rendah. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban, serta menetapkan hukuman yang dapat menjerakan pelaku.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRIWATI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren) Iskandar Iskandar; Nursiti Nursiti
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 4, No 2: Mei 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – jurnal ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Santriwati Korban Kekerasan Seksual(studi penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren). Adapun yang melatar belakangi penulisan jurnal ini adalah bahwa adanya seorang pimpinan pesantren di kabupaten gayo lues yang melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya yang masih berstatus sebagai anak, dimana santriwati(anak) ini wajib diberikan suatu perlindungan baik terhadap fisik maupun emosional anak tersebut, sebagaimana yang sudah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban serta apa hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Adapun metode yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian yang sudah dilakukan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada korban berupa jaminan keselamatan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, memberikan bantuan hukum serta dana integrasi kepada korban dan pelaku diadili dengan menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.Kata Kunci : anak korban, kekerasan seksual, perlindungan hukum, santriwati.  Abstract- this journal is entitled Legal Protection Against Victims of Sexual Violence (research studies in the jurisdiction of Blangkejeren District Court). The background of this journal writing is that there is a pesantren leader in the gayo lues regency who commits sexual violence against his students who are still children, where these students must be given a protection both physically and emotionally to the child, as already regulated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of writing this journal is to find out how the legal protection of victims and what are the obstacles in providing protection to victims. The methods used in this paper use the literature and field methods. The results of the research have been carried out that the protection provided to victims in the form of guaranteed safety of victims, health services, social rehabilitation, providing legal assistance and integration funds to victims and perpetrators were tried using law number 35 of 2014 concerning child protection.Keywords: child victims, sexual violence, legal protection, santri.
Fulfillment of The Right to Protection Guarantee for Witnesses and Victims of Crime in Indonesia Lailatul Masrurah; Ali Ridwan; Iskandar Iskandar
Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol 1, No 2 (2022): Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/djash.v1i2.17977

Abstract

Because the testimony of witnesses and victims is the primary evidence in criminal law, the rules and regulations control how witnesses and victims' rights are to be fulfilled. Victims-as-witnesses have rights guaranteed by law, but in practice, these rights are seldom honored by authorities, and many witnesses are subjected to threats and intimidation from the offender, my family, and even law enforcement officials. As a result, the protection of witnesses and victims' rights becomes a concern. Using the legal definition of a witness, as well as the rights and duties of victims who serve as witnesses, this paper examines how Indonesian courts ensure the rights of witnesses and victims are upheld. Qualitative research is utilized in the study of normative law. Legal documents of both major and secondary importance are used as the basis for this research. To be a witness, a person must fulfill the formal and material standards, and must have personal knowledge of the events they are reporting. Physical and psychological security from threats and intimidation as well as monthly pay for traveling expenses are among the rights given by the law against witnesses. In many laws and regulations, particular provisions are included for the protection of victim-witness rights. Keywords: Rights, Witnesses, Victims
KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN BARANG-BARANG PUBLIK Hudayat Cahyono Putra; Iskandar Kandar
Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 2, No 2 (2022): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/japk.v2i2.11016

Abstract

ABSTRAKPengelolaan terhadap keuangan dan barang publik menjadi kewenangan dan tanggung jawab negara melalui pemerintah, karena hal tersebut menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan suatu rakyat sehingga terwujudnya tujuan dari suatu negara. Tujuan pengelolaan keuangan dan barang public adalah semata-mata untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Regulasi keuangan negara termasuk didalamnya tentang barang publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan dan barang publik sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, karena penelitian menelaah terhadap buku-buku dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa keuangan negara adalah suatu kekayaan yang dikelola oleh pemerintah yang termasuk didalam nya adalah barang publik. ruang lingkup keuangan public meliputi mobilisasi sumber dana, pembelanjaan anggara, dan pengaruh dari kedua tersebut. Keuangan negara dan barang publik membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat. APBN menjadi salah satu jangkar pengaman perekonomian nasional. Adapun pengelolaan terhadap keuangan negara dan barang publik meliputi perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. pengelolaan ini mutlak dijalankan oleh pemerintah. Pengelolaan negara bertujuan untuk mendukung pembangunan agar masyarakat adil dan sejahtera.Kata Kunci: Keuangan, Negara, Barang Publik
Islamic Fanatism and Terrorism Cases in Indonesia the Perspective of Islamic Criminal Law Ahmad Kamaludin; Iskandar Iskandar
El-Mashlahah Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23971/el-mashlahah.v12i2.4397

Abstract

Acts of terrorism are often associated with Islamic teachings, which lead to a bad stigma against Islam. Cases of terrorism in Indonesia occur almost every year, which the shocking case of terrorism is the Bali bombing which killed 202 foreigners. The research aimed to analyze the problems of Islamic fanaticism and terrorism in Indonesia from the perspective of Islamic criminal law. The research used descriptive analysis, with the type of normative juridical research. The approach was historical and conceptual. The study showed that acts of terrorism defending Islam cannot be justified because terrorism has political intentions. Islam is a religion of raḥmatan lil ‘Ālamīn which loves good and hates evil. The government’s efforts to mitigate acts of terrorism in Indonesia are by making preventive efforts in the form of legal protection for someone suspected of adhering to terrorist radicalism. Prevention efforts are intended for, national preparedness, counter-radicalization, deradicalization, and fostering religious insight. In addition, the efforts made are by giving the role of society and mass organizations to perform moral movements.
Pelanggaran Hak Asasi dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat di Indonesia Husni Abdul Azis; Iskandar Iskandar; Khaerul Anwar
Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora Vol 2, No 1 (2023): Definisi: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1557/djash.v2i1.24981

Abstract

Masyarakat adat Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah sering kali menjadi korban dari kejahatan, di mana sumber daya alam dan pengalihfungsian hutan masyarakat adat Kinipan telah menyebabkan terganggunya keberlangsungan dan kepentingan dasar dari masyarakat. Apa yang terjadi di tanah adat Kinipan tentu bertentangan dengan pasal 18B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang tanggung jawab negara dalam melindungi warga negaranya, khususnya dalam pemenuhan hak agraria sebagai hak konstitusional. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptis analisis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data kepustakaan (library research). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaturan tentang hak dan keberadaan masyarakat telah diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun regulasi itu belum cukup untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan masyarakat adat. Tanggung negara terhadap konflik tersebut yaitu pemerintah memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Kinipan Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah.
DYNAMICS OF MONEY POLITIC LAW ENFORCEMENT BY SENTRA GAKKUMDU IN THE E-MONEY ERA Iskandar; Qolbi, Latifatul
Jurnal Keadilan Pemilu Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Keadilan Pemilu
Publisher : Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55108/jkp.v4i1.420

Abstract

The operation of a democratic system with the implementation of general elections to search for and elect candidates for leaders and public officials cannot be separated from the issue of criminal violations committed. The issue of support is a problem for candidates for office who run in electoral contests, both in holding elections and elections, so that many try to gain votes instantly to influence voters by providing material rewards, be it money or other materials, so that their choice is given to a particular candidate. Integrated Law Enforcement Centers which are mandated by law, both by election and election laws, to carry out handling of criminal violations often have difficulty in proving cases of money politics. Today's problems are increasingly becoming because transactions are carried out not only by carrying out conventional transactions but have entered the era of electronic transactions. The issue of limited authority is an obstacle in itself because the complexity of proof in electronic transactions cannot be easily carried out.
THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF POLITICAL DOWRY PRACTICES IN REGIONAL HEAD NOMINATIONS Iskandar, Iskandar; Hadad, Alwi Al
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 17 No 2 (2024): Volume 17 Nomor 2: Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v17i2.4679

Abstract

Political money practice in regional head nominations poses a serious threat to the integrity of democracy and political stability in Indonesia. Political money undermines the electoral process by prioritizing money over competence, resulting in leaders who are more focused on recovering their political investments rather than on public service. This research aims to analyze the impact of implementing criminal sanctions on political money practitioners in maintaining political stability and the quality of democracy at the regional level. The method used is normative juridical, with a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that the application of criminal sanctions acts as a deterrent, enhances electoral integrity, strengthens public trust in democracy, reduces corruption, and promotes equal opportunities for competent candidates. However, challenges such as difficulties in proving violations and weak oversight remain obstacles to the effective implementation of sanctions. Therefore, strict and consistent law enforcement is necessary to create fair, clean, and transparent elections and to maintain local political stability.
Political and Legal Dimension of the Implementation of the Tapera Program in the Protection of Private Workers' Rights: A Study in Urban Areas Iskandar, Iskandar; Lesmana Putra, Ryan Fachryan; Sudrajat, Shinta Azzahra
Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 Desember 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/sjp.v4i2.30481

Abstract

The People's Housing Savings Program (Tapera) is a solution for people's welfare provided by the government with the aim of helping financial welfare related to decent housing. Law Number 4 of 2016 concerning People's Housing Savings (Tapera Law) is present as a legal basis for the community, especially private workers who have the right to have decent and affordable housing, where the government and other parties will be bound. However, problems occur when the Government sets a contribution of 2.5% which is deducted every month from workers' salaries. This study aims to regulate the management of Tapera funds in an accountable and professional manner to realize transparency in every management of funds collected from the community to be used for the purposes that have been set. The research method used is empirical research, with a statute approach, a conceptual approach and a sociological approach to law. Data sources are obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are collected through interview techniques, documentation, and decisions. Then, the data is analyzed prescriptively. The results of this study show that long-term welfare is not owned by private workers, because the impact of the reduction in obtaining decent and affordable housing creates an unstable financial impact.
Role of Law Enforcement in Implementing Action Against Recidivist Performers Anwar Nurjali; Iskandar Iskandar
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 10: September 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime is a social phenomenon that occurs in society, not a few criminals who have been sentenced to repeat crimes. The recidivist perpetrators are very disturbing to the community, so legal action must be taken against the perpetrators so that they perpetrators no longer commit crimes. This study aims to identify and analyze the factors causing the occurrence of recidivists and the efforts of law enforcement to tackle recidivist perpetrators. The method used in this paper is normative juridical. As for the study results that the factor causing the occurrence of recidivism is economic factors, criminologists and sociologists agree that the economy is the basic cause of crime. Currently, not a few criminals repeat their actions because of economic influence. Moreover, due to social and cultural factors, a person who is given a stigma or labeled a criminal will tend to commit a crime and repeat his actions. In addition to economic, social, and cultural factors, law enforcement factors also affect the occurrence of recidivists, and ineffective law enforcement will lead to repelling the tition of criminal acts. As for law enforcement efforts to prevent recidivists, namely with maximum guidance provided by prisons, this guidance can be in the form of providing spiritual guidance, care, and independence training are given to prisoners, so it is hoped that by being given guidance, prisoners who have served their sentences can return to socializing and join forces with others. Society as appropriate.
Co-Authors Ahmad Kamaludin Ali Ridwan Anwar Nurjali Azzahra Sudrajat, Shinta Cipto, Tryantoro Diah Nurafifah Diah Nurafifah Didin Nurul Rosidin fadli m Fahrul Umam Hadad, Alwi Al Hamdan Purnama Hamdan Purnama Hudayat Cahyono Putra Husni Abdul Azis Irsan, Muhammad Irsan Khaerul Anwar Lailatul Masrurah Lesmana Putra, Ryan Fachryan Muhammad Irsan Muhammad Rosyid Ridho Nurafifah, Diah Nursiti Nursiti Nursiti Nursiti Permani, Intan Purnama, Hamdan Qolbi, Latifatul Risman Nuryadi Rosyid Ridho, Muhammad Ryan Fachryan Lesmana Putra Ryan Fachryan Lesmana Putra Shinta Azzahra Sudrajat Shinta Azzahra Sudrajat Uu Nurul Huda, Uu Nurul