Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Efektivitas Jenis Umpan dan Spesies Tikus di Pabrik Gilingan Gabah Desa Malonas Kecamatan Dampelas Kabupaten Donggala Shadiq, Moh; Syukur S, Djuanidil; Respito, Andi; Santriana, Santriana; Agustiany, Dessy
Banua: Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Poltekkes Kemenkes Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33860/bjkl.v4i2.4074

Abstract

Latar Belakang: Leptospirosis dan pes adalah penyakit zoonosis yang sering ditularkan oleh tikus, terutama di lingkungan industri seperti pabrik penggilingan gabah. Pemilihan umpan yang efektif dalam perangkap tikus merupakan langkah penting untuk mengurangi populasi tikus dan risiko penyebaran penyakit ini. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efektivitas berbagai jenis umpan (gabah, kelapa bakar, dan jagung manis) dalam menangkap tikus serta mengidentifikasi spesies tikus yang dominan di pabrik penggilingan gabah. Metode: Menggunakan jenis penelitian eksperimen semu (quasi eksperiment). Desain penelitian yang digunakan post test only non equivalent control group. Populasi adalah seluruh tikus yang berada di penggilingan gabah, sampel diambil secara accidental sejumlah 45 ekor tikus, dengan menggunakan jenis umpan gabah, kelapa bakar dan jagung manis. Variabel penelitianya adalah umpan gabah, kelapa bakar dan jagung manis serta tikus hidup. Hasil: Hasil menunjukkan bahwa umpan jagung manis memiliki efektivitas tertinggi (42,5%), diikuti oleh gabah (37,5%) dan kelapa bakar (32,5%). Spesies tikus yang dominan adalah Rattus rattus diardii (91%). Temuan ini menunjukkan pentingnya pemilihan umpan yang sesuai untuk meningkatkan keberhasilan pengendalian tikus. Kesimpulan: Penggunaan jagung manis sebagai umpan utama dapat menjadi strategi efektif dalam program pengendalian tikus di lingkungan industri. Selain itu, hasil ini mendukung pentingnya pendekatan berbasis spesies dalam pengelolaan populasi tikus. Fokus pada Pengelolaan Lingkungan dengan menutup akses tikus dan mengurangi sumber daya yang menarik mereka.
Pengaruh Faktor Lingkungan Biologik terhadap Kejadian Filariasis di Daerah Endemis Kabupaten Sigi Santriana, Santriana; Gunawan, Gunawan; Agustiany, Dessy
Banua: Jurnal Kesehatan Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Poltekkes Kemenkes Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33860/bjkl.v5i1.4072

Abstract

Latar Belakang: Filariasis adalah penyakit parasit yang juga dikenal sebagai penyakit kaki gajah atau filariasis limfatik. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi cacing filaria. Kabupaten Sigi merupakan salah satu daerah endemis filariasis yang belum berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% dan masih menjadi kabupaten yang belum bebas dari eliminasi filariasis. Tujuan: Menganalisis besar risiko faktor lingkungan biologik yang terdiri dari Breeding place dan keberadaan kandang terhadap kejadian filariasis pada daerah endemis di Kabupaten Sigi. Metode: Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan menggunakan rancangan studi kasus kontrol (case control study). Lembar kuesioner dengan menggunakan aplikasi Kobocollect. Analisis data hasil penelitian menggunakan program Statistical Software For Data Science (Stata). Hasil: Ada hubungan yang signifikan antara faktor lingkungan biologik yang berupa keberadaan breeding place dan keberadaan kandang ternak terhadap kejadian filariasis pada daerah endemis di Kabupaten Sigi. Kesimpulan: upaya pengendalian filariasis di daerah endemis perlu memperhatikan dan mengelola faktor-faktor lingkungan biologik ini untuk mengurangi risiko dan prevalensi penyakit. Ini bisa dilakukan melalui pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan intervensi berbasis komunitas untuk mengurangi tempat pembiakan nyamuk dan meminimalkan kontak manusia dengan vektor. Diharapkan upaya pengendalian dapat memperhatikan faktor biologik yakni breeding place dan keberadaan kendang ternak di Kabupaten Sigi.
Implementation of the Principle of Non-Refugee in Handling Rohingya Refugees in Indonesia Zildjianda, Raesitha; Santriana, Santriana; Nurul Atika , Biyes
Civic Education Perspective Journal Vol 5 No 1 (2025): Civic Education Perspective Journal
Publisher : Citizenship Education, Faculty of Education, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/cepj.v5i1.41844

Abstract

Rohingya refugees face significant legal uncertainty regarding their status in Indonesia. One of the main issues faced is the implementation of the principle of non-refoulement, which is an international principle that prohibits a country from returning refugees to their home country if they are at risk of torture, inhumane treatment, or the death penalty. This principle is stated in the 1951 Refugee Convention and its 1967 Protocol, which protects refugees worldwide. The methodology of this research is based on a normative legal research approach. This research will also explore the obstacles and constraints to implementing the Principle of Non-Refulement for Rohingya Refugees in Indonesia and the role of international institutions in supporting the implementation of the Principle of Non-Refulement in Indonesia. Indonesia has a relatively weak implementation of the principle of non-refoulement because until now, Indonesia has not ratified the 1951 Refugee Convention and its 1967 Additional Protocol.On the other hand, Indonesia has not made the refugee issue a top priority in state policy. The support of international institutions in supporting the implementation of the non-refoulement principle in Indonesia is vital. Although Indonesia does not yet have comprehensive legal regulations on refugees, global institutions such as UNHCR, IOM, and other non-governmental organizations play an essential role as partners in helping the Indonesian government implement better policies on refugee protection. With technical assistance, advocacy, and funding, international institutions can help Indonesia fulfill its international obligations more effectively and ensure that refugees in Indonesia receive protection by the principle of non-refoulement
INTERVENSI KEMANUSIAAN (HUMANITARIAN INTERVENTION) MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KONFLIK BERSENJATA Atika, Biyes Nurul; Santriana, Santriana
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 2 (2024): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i2.212

Abstract

Intervensi kemanusiaan merupakan salah satu konsep kontroversial dalam hukum internasional, terutama ketika dihadapkan pada konflik bersenjata. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, legitimasi, serta implementasi intervensi kemanusiaan dalam konteks hukum internasional. Melalui metode penelitian normatif yang memadukan pendekatan konseptual dan studi kasus, penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip dasar seperti kedaulatan negara, non-intervensi, dan tanggung jawab untuk melindungi (Responsibility to Protect/R2P). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun intervensi kemanusiaan sering kali didasarkan pada alasan moral dan kemanusiaan, pelaksanaannya sering kali memicu perdebatan terkait pelanggaran kedaulatan, bias politik, dan kepentingan strategis negara-negara pelaku intervensi. Studi ini menyimpulkan bahwa intervensi kemanusiaan harus dilakukan berdasarkan kerangka hukum internasional yang tegas dan melalui mekanisme kolektif seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menghindari penyalahgunaan. Artikel ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika antara hukum internasional dan realitas politik dalam mengatasi krisis kemanusiaan global.
The Influence of Population Behavior and Settlement Environment on the Incidence of Filariasis in Sigi Regency, Central Sulawesi, Indonesia Santriana, Santriana; Ramadona, Aditya Lia; Gunawan, Gunawan
JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN Vol. 16 No. 2 (2024): JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jkl.v16i2.2024.118-124

Abstract

Introduction: A health issue is filariasis including in Sigi Regency, brought on by filarial worms and spread by mosquito bites. Filariasis is a parasitic infection that threatens about one-third or 1.3 billion of the world's population in 83 countries that are vulnerable to filariasis. This research intends to examine the impact of behaviour and environment on the occurrence of filariasis in the Sigi Regency. Methods: The study used an observational analytic method with a case control approach, involving 114 people from 13 villages in Sigi Regency, of whom 38 were cases and 76 were controls. The control group is people who live in the same environment as the case group. The data collection methods were a survey and an environmental assessment. Results and Discussions: The logistic regression analysis revealed that the most influential factors for the occurrence of filariasis in endemic regions in Sigi Regency were mosquito breeding sites with Odds Rasio (OR) value =8.57 (2.43-34.33), p-value = <0.001, existence of animal pens with OR value=5.16 (1.15-29.44), p-value = 0.044, and not using anti-mosquito medication with OR value = 6.06 (1.54-27.56), p-value = 0.013. Conclusion: The breeding habitats of disease-transmitting mosquitoes, the presence of animal pens and the habit of not using anti-mosquito medication are the dominant risk factors related to the occurrence of filariasis in endemic regions in the Sigi Regency.
KEDAULAN NEGARA ATAS WILAYAH UDARA : BATASAN HUKUM INTERNASIONAL DALAM ERA TEKNOLOGI DRONE Santriana, Santriana; Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 2 (2025): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i2.300

Abstract

Abstrak Kedaulatan negara atas wilayah udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang memberikan hak eksklusif kepada negara untuk mengatur ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Perkembangan teknologi modern seperti drone dan satelit telah menimbulkan tantangan baru terhadap implementasi prinsip tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip kedaulatan udara diatur dalam hukum internasional serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi negara dalam menegakkannya di era penggunaan drone dan satelit. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun prinsip kedaulatan udara telah diatur secara tegas dalam instrumen internasional seperti Chicago Convention 1944, batas antara ruang udara dan ruang angkasa belum ditentukan secara pasti dalam hukum internasional. Hal ini menciptakan ambiguitas hukum, khususnya dalam menghadapi lintas batas oleh satelit dan pelanggaran wilayah udara oleh drone yang sulit dideteksi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma hukum internasional agar mampu menjawab tantangan teknologi masa kini dan tetap menjamin kedaulatan negara secara utuh.