Garuda - Garba Rujukan Digital

Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya Fajrianto, Fajrianto; Andriyansyah, M. Fahrudin
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 3 (2024): Oktober 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i3.3419

Netralitas ASN dalam pesta demokrasi masih terus terjadi sehingga penting untuk diatasi. Penelitian ini membahas landasan hukum netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 dan upaya penanggulangannya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan pustaka. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum netralitas ASN tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain yaitu UU ASN, UU Pilkada, PP Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan PP tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Dalam menanggulangi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024, terdapat 2 (dua) upaya yang perlu dilakukan, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi optimalisasi pendidikan netralitas secara berkelanjutan terhadap ASN dan penguatan pengawasan. Sedangkan upaya represif yaitu pemberatan sanksi terhadap ASN yang melanggar prinsip netralitas.Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pilkada

MENGURAI POLEMIK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PUSARAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA Fajrianto, Fajrianto
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 8 No. 1 (2023): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2023
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v8i1.3912

Penelitian ini hendak meninjau probabilitas penjatuhan sanksi pidana mati kepada mantan Menteri Juliari P. Batubara jika nantinya hasil penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan memenuhi unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku korupsi hanya dapat dipidana mati apabila jenis korupsi dilakukan merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) UU TPK, memenuhi unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TPK dan ketentuan aspek kesalahan, dampak, serta keuntungan tinggi yang termaktub dalam Pasal 8 PERMA No.1/2020. Berkaitan dengan kasus korupsi yang dilancarkan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, meskipun nantinya hasil penyelidikan KPK menunjukkan bahwa korupsi yang dilakukan memenuhi unsur-unsur delik Pasal 2 Ayat (1) UU TPK, pidana mati sejatinya tidak dapat diterapkan, karena unsur “keadaan tertentu” yang merupakan prasyarat pelaku korupsi dapat dipidana mati tidak terpenuhi.

Relevansi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Hamdhani, Ali Fikri; Fajrianto, Fajrianto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v5i1.2708

Penelitian hendak meninjau bagaimana konsep awal penggunaan metode omnibus law dan bagaimana penerapan di Indonesia melalui UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode omnibus law menjadi pendekatan yang lumrah digunakan dalam tradisi hukum common law yang berfungsi dalam penyederhanaan hukum, berkembang dan diadopsi dalam tradisi civil law. Metode omnibus law memiliki khas berupa penggabungan dari banyak Undang-Undang yang dijadikan dalam satu Undang-Undang. Metode omnibus law menimbulkan masalah baru berupa kerumitan pembahasan dan berpotensi mengurangi hak publik, hal ini biasanya disebabkan karena terlalu kompleks isu hukum yang dibentuk, sehingga beberapa negara menerapkan konsep metode omnibus law dengan syarat relevansi isu (single subject rule). Di Indonesia, UU Cipta Kerja justru menimbulkan banyak masalah yang merugikan hak masyarakat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Karenanya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat.Kata Kunci: Omnibus Law; UU Cipta Kerja; Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Putusan Mahkamah Konstitusi.

Reconstruction of Constitutional Responsibility in Financing Primary Education in Indonesia Fajrianto, Fajrianto; Rizqi, Muhammad; Aryanda, Dhien Favian; Difari, Ahmad Dzaky
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 6, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v6i3.4775

This study examines the reconstruction of the State’s constitutional responsibility in financing primary education in Indonesia following Constitutional Court Decision No. 3/PUU-XXII/2024. The ruling corrected the narrow interpretation of Article 34(2) of Law No. 20 of 2003 on the National Education System (Sisdiknas Law), which had limited free education to public schools and caused discrimination against students in private schools. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes two issues: the Court’s reasoning in expanding the meaning of “free primary education” to include private schools, and the constitutional implications of the decision for realizing the right to education. The findings show that the Court’s decision rests on five key grounds: the constitutional guarantee of primary education under Article 31(2) of the 1945 Constitution; misinterpretation of the Sisdiknas Law conflicting with justice; the strategic role of private schools; the principles of non-discrimination and equality before the law; and consistency with Article 13 of the ICESCR. The decision strengthens equitable access to education, expands State funding to private schools, and redefines the State’s role as the guarantor of every citizen’s constitutional right to education. Keyword: Financing; Primary Education; Constitutional Court

Implementasi Peran E-government Dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah Pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai Fajrianto, Fajrianto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 3, No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v3i3.1316

Penelitian ini meninjau bagaimana implementasi peran e-government dalam mendukung keterbukaan infromasi pengelolaan anggaran daerah Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan amanat Instruksi Mentri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) juncto Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015. Tahun anggaran yang menjadi objek penelitian ini yaitu tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan dokumentasi pada website resmi Pemerintah Kabupaten Banggai yang dapat akes di laman www.banggaikab.go.id serta telaah pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 10 indikator yang digunakan dalam penelitian yang wajib dipublikasikan pada website resmi pemerintah, tidak satu pun yang tersedia dan dapat diakses oleh publik khususnya masyarakat Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai belum melaksanakan tuntutan Instruksi Mentri Dalam Negeri Nomor 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikKata Kunci: E-government; Keterbukaan Anggaran; Kabupaten Banggai

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia Fajrianto, Fajrianto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v4i3.2347

Penelitian ini mengurai urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menggunakan hak konstitusional warga negara sebagai pijakan utama. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT menjadi peraturan yang mendesak untuk segera diberlakukan. Sebab kekosongan hukum terhadap PRT saat ini telah mencederai hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak persamaan dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dari hubungan kerja. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terdiri atas dua, yaitu faktor sosiologis berkaitan dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa PRT bukan sebagai pekerja, sehingga dukungan terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terlihat belum maksimal dan faktor politik berkaitan dengan rendahnya kemauan dan dukungan politik kekuasaan untuk memberlakukan pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai hukum positif di Indonesia.Kata Kunci: PRT; Hak Konstitusional; di Indonesia.

Pembaruan Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia Fajrianto, Fajrianto
Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol 4, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Al Azhar Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36722/jaiss.v4i2.1870

Penelitian ini meninjau bagaimana pengaturan hak pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan implikasinya terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang dipilih yaitu penelitian hukum normatif, dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan undang-undang (statute approach). Bahan hukum dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (library research), kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pembebasan bersyarat dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2021, yang memberikan persamaan hak antara narapidana kejahatan luar biasa seperti korupsi dengan narapidana tindak pidana biasa dalam memperoleh pembebasan bersyarat. Dengan penghapusan Justice Collaborator sebagai syarat pembebasan bersyarat terhadap narapidana korupsi, pengungkapan tindak pidana korupsi yang sebenarnya akan lebih sulit karena tidak adanya bantuan dari saksi pelaku. Selain itu, kebijakan ini juga akan melemahkan fungsi efek jera pemidanaan bagi koruptor karena adanya kemudahan dalam mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Secara tidak langsung, kebijakan ini akan memicu meningkatnya angka korupsi di Indonesia.Kata Kunci: Narapidana Korupsi; Pembebasan Bersyarat; Di Indonesia

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search