Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan Jurnal Syntax Imperatif : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Cahaya Mandalika Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Law and Economics Dynamics of Politics and Democracy
Buaton, Tiarsen
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Kepastian Hukum Beracara Dalam Persidangan Keluarga Besar TNI di Pengadilan Umum Buaton, Tiarsen; Jaeni, Ahmad; Wiradinata, Raden Gustaman
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.6959

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji secara mendalam kepastian hukum beracara bagi anggota Keluarga Besar Tentara Nasional Indonesia (KBT) yang berstatus sipil ketika terlibat dalam proses persidangan di pengadilan umum. KBT, yang meliputi pasangan, anak, orang tua, purnawirawan, dan anggota keluarga lainnya, secara yuridis tunduk pada yurisdiksi peradilan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, untuk menelaah landasan hukum, prosedur beracara, hak-hak hukum, serta potensi hambatan dalam penerapan prinsip kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif tidak ada perbedaan perlakuan hukum antara KBT yang berstatus sipil dengan warga negara lainnya. Prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan asas kepastian hukum dijamin oleh UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan KUHAP. Namun, temuan di lapangan mengindikasikan adanya potensi tantangan, seperti intervensi non-hukum, mispersepsi yurisdiksi, tekanan sosial-psikologis, serta sorotan publik yang lebih besar terhadap perkara yang melibatkan KBT. Faktor-faktor ini meskipun tidak diatur dalam norma tertulis, berpotensi memengaruhi dinamika proses peradilan.Penelitian ini merekomendasikan penguatan integritas aparat penegak hukum, peningkatan transparansi peradilan, sosialisasi yurisdiksi secara masif kepada masyarakat dan KBT, serta mekanisme pengawasan yang proaktif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu memastikan implementasi prinsip kepastian hukum secara konsisten, adil, dan non-diskriminatif, sehingga pengadilan umum dapat berfungsi optimal sebagai benteng terakhir penegakan keadilan bagi seluruh warga negara, termasuk KBT.
Co-Authors Agus Suswantoro, Tri Agus Suswantoro Ahmad Jaeni Ani Maryani, Ani Asnawi Asnawi Budi Purnomo Chandra, Purwanto Ivan, Pupung Makbul, Ahmad Parlin, Julius prasetyo, allan hermit Putra, Reynaldo Adi Retnowati, Anis Riyono, Dafid Rohanwi, Fatkur Sagara, Parluhutan Sidiq, Muhamad Fajar Wiradinata, Raden Gustaman Yulius S Soeiono, Immanuel