Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Journal Equity of Law and Governance
Rafika Amalia
Universitas Pendidikan Nasional
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Protecting Well-Known Marks Related to Territorial Principle: From Substantive Similarity to the Distinctiveness Theory Ni Ketut Supasti Dharmawan; Putu Aras Samsithawrati; I Gede Agus Kurniawan; Rafika Amalia
Journal Equity of Law and Governance Vol. 7 No. 1 (2025): Journal Equity of Law and Governance
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/elg.7.1.11436.1-9

Abstract

Well-known marks are vulnerable to violations, including in Indonesia. Registered trademark disputes often occur between well-known and local mark owners regarding substantive similarities with well-known marks. Ironically, the dominant dispute resolution protects local marks with the rationality of mark protection based on Territorial Principles. This study aims to elaborate the protection of well-known marks related to the exception applying the Territorial Principle to substantively similar marks and to examine the advantages of the Distinctiveness Theory for more legal certainty. The study used a normative legal research method. Study reveals that the Territorial Principle applies to mark protection through Article 6 of the Paris Convention, Article 15 of TRIPs, Article 3 of Indonesian Law No.20/2016 on Mark and Geographical Indication. Protection of Well-Known Marks is excluded from the Territorial Principle as agreed in 1925 by member countries of the Paris Convention. The exception arrangements are through Article 6bis of the Paris Convention, Article 16 of the TRIPs Agreement, and Article 21 of Law No.20/2016. Marks that are substantively similar with similar elements in visuals, phonetics, and concepts are important for mark examiners, law enforcers, and the public to understand. Understanding the mark distinctiveness theory from the weakest to the strongest, namely: Generic, Descriptive, Suggestive, Fanciful, and Arbitrary as an alternative solution for advantages in mark registration. That will also minimize mark disputes. Good faith in the mark registration is capable of distinguishing goods or services products, it refers to distinctiveness theory.
PENGARUH DIGITAL BRANDING DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA DI DESA TARO GIANYAR I Putu Edi Rusmana; Kadek Julia Mahadewi; Bagus Gede Ari Rama; Made Sinthia Sukmayanti; Rafika Amalia; Dewa Ayu Putri Sukadana
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.38086

Abstract

Perlunya sebuah media promosi suatu pariwisata agar industri pariwisata di Bali semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia hingga mancanegara, selain itu media promosi juga mempengaruhi eksistensi industri pariwisata tersebut agar tetap hidup. Industri pariwisata di Bali memerlukan suatu branding yang tidak hanya branding konvensional tetapi juga digital branding yang memerlukan media sosial untuk mempromosikan branding tersebut. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tersebut adalah branding adalah sebuah upaya atau proses aktif untuk membangun brand dan termasuk salah satu hal yang terpenting dalam memasarkan produk apalagi yang berkaitan dengan destinasi wisata dan termasuk juga salah satu prioritas pariwisata nasional karena mempengaruhi pangsa pasar domestik dan internasional. Adanya sebuah digital branding dimasa kini adalah bagian dari pemasaran suatu objek wisata melalui foto dan video yang diunggah ke media sosial sebagai sarana memperkenalkan dan mempertahankan eksistensi suatu industri pariwisata khususnya di Desa Taro, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Abstrak harus diakhiri dengan komentar tentang pentingnya hasil atau kesimpulan singkat.
IMPLEMENTASI KEARIFAN LOKAL DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN DALAM PEMBANGUNAN HUKUM LINGKUNGA Kadek Julia Mahadewi; Putu Sawitri Nandari; Anak Agung Intan Puspadewi; Rafika Amalia; Made Sinthia Sukmayanti
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 3 (2025): Volume 6 No 3 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i3.46435

Abstract

Dalam era pembangunan yang semakin pesat, tantangan terhadap kelestarian lingkungan menjadi semakin kompleks. Pembangunan yang tidak terkontrol sering kali mengabaikan aspek lingkungan dan budaya lokal, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti degradasi sumber daya alam, pencemaran, dan hilangnya nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana kearifan lokal seperti penggirisingan dapat diimplementasikan dalam proses pembangunan agar pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya.Dari perspektif hukum lingkungan, penggirisingan dapat dipandang sebagai bagian dari hukum adat yang memiliki kekuatan mengikat di tingkat lokal. Kegiatan  pengabdian  masyarakat  dilaksanakan  pada  Rabu 30 Mei  2025  di  Desa  Tengangan  Pegrisingan. Adapun  rumusan  masalah  dalam  laporan  ini pertama, Bagaimana  Bentuk Implementasi Kearifan Lokal Yang Diterapkan Di Desa Tenganan Dalam Konteks Pengelolaan Lingkungan Hidup? dan Kedua, Apa upaya yang dilakukan Desa Tenganan dalam penyelarasan kearifan lokal mewujudkan pengelolan lingkungan berkelanjutan ? Tujuan  dari  laporan  ini  perwujudan  kearifan  lokal  dalam pengelolaan  lingkungan. Metode  pelaksanaan  ini  menggunakan  sosialisasi  dimana  pelaksaanaan  yang  dilakukan melalui ceramah  yang  dilakukan  oleh  para  narasumber  dengan  tujuan  mengedukasi  mahasiswa  dan  masyarakat  akan  penyelenggaran  kearifan  lokal  dalam  pembangunan  lingkungan.Hasil  dari  kegiatan  pengabdian masyakat  Desa Tenganan melakukan berbagai upaya strategis dalam menyelaraskan kearifan lokal untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya utama yang dilakukan adalah penerapan dan penegakan hukum adat awig-awig yang mengatur tata kelola sumber daya alam secara ketat dan berkelanjutan.
SOSIALISASI DESTINASI DANAU BUYAN CAMP BEDUGUL DALAM BINGKAI UNDANG-UNDANG KEPARIWISATAAN Kadek Julia Mahadewi; Rafika Amalia; I Gede Sadia Dwi Ratmaja; Bagus Gede Ari Rama; Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 5 (2025): Vol.6 No. 5 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i5.51761

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keterkaitan  destinasi  pariwisata  dalam  kepatuhan  akan  Undnag-Undang  Kepariwisataaan,  mmilihat posisi  dari  Danau  buyan  sebagau  destinasi  wista  dalam  hal  ini  penyelenggara  produk  pariwisata  Bali  dalam  penyelenggaran  pengabidan  masyarakt  memastikan  kegiatan  oprasional  selaras  dengan  prinsip  keberlanjutan  seseuai  amanat  pasal  4  Undang-Undang  Kepariwisataan  keberadaan  Danau  Buyan  dalam  keberadaan   sesuasi  standar  wisata. Metode  dalam  penulisan  ini  menggunakan  metode  observasi  dengan  datang  kelokasi  yang  dipilih  untuk  mematangkan topik  yang  diangkat  dan  melihat  kegiatan  sekitar  dan  memberikan  sosialisasi destinasi  wisata Danau  Buyan  di  Undang-  Undang  Kepariwisataan .  Kegiatan sosialisasi  dilakukan pada  Jumat  10 Oktober  2025  di  Wantilan Danau Buliran.  Komponen  yang  dilihat  dalam  pengelolaan  Lokal  dalam  kebutahan  standar  penyelenggaran  usaha,  kedua  wisatawan  dalam  pemanfaatan  wisata  dan  Pemerintah  dan  Lembaga  Adat  dalam penguatan  kawasan  strategis  dalam  perwujudan  destinasi  wisata.  Temuan  ini  menjadikan  sosialisasi  sebagai  media  promosi  akan  pesona  Danau  Buyan  dalam  perwujudannya  pengembangan kepariwisatan  di  Bali  sehingga  pentingnya  terlaksananya  kegiatan  ini,  agar  memberikan  edukasu  ke  masyarakat, mahasiswa  dan  civitas  akademik.  Peran  serta  dalam  mewujukan  amanat  Undang-Undang  Kepariwisataan  dalam  kemajuan  Danau  Buyan  tidak  secara  Nasional  tetapi  Juga  dalam  sekup  Internasional. 
The Ineffectiveness of Consumer Legal Protection in Overcoming Irregularities in Our Oil Distribution in Indonesia Kadek Julia Mahadewi; Rafika Amalia; Tania Novelin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol. 8 No. 2 (2026): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v8i2.10550

Abstract

This study aims to analyze the gap between consumer protection regulations and the irregular practices of Minyak Kita distribution in Indonesia, as well as examine the legal liability of business actors and the state from a civil law perspective. This study uses normative legal methods with legislative, conceptual, and case approaches, and is analyzed qualitatively. The results of the study show that normatively, Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection has provided a strong legal basis in protecting consumer rights. However, in practice, there are still various irregularities in the distribution of Minyak Kita, such as volume reduction, smuggling, hoarding, and sales above the highest retail price. This shows that there is a gap between law as a norm (das sollen) and reality (das sein). From a civil perspective, business actors can be held accountable based on the principles of unlawful acts and strict liability. However, these mechanisms have not been effective due to limited consumer access to legal remedies and low legal awareness. On the other hand, the state as a regulator and supervisor has also not carried out its functions optimally in supervising distribution and enforcing the law. Thus, consumer protection in the case of Minyak Kita is still formalistic and has not provided substantive protection. It is necessary to strengthen law enforcement, distribution supervision, and consumer empowerment so that the consumer protection system can run effectively.
Co-Authors Anak Agung Intan Puspadewi Bagus Gede Ari Rama Dewa Ayu Putri Sukadana I Gede Agus Kurniawan I Gede Sadia Dwi Ratmaja I Putu Edi Rusmana Kadek Julia Mahadewi Made Sinthia Sukmayanti Ni Ketut Supasti Dharmawan Ni Putu Ega Maha Wiryanthi Putu Aras Samsithawrati Putu Sawitri Nandari Tania Novelin