Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : RIO LAW JURNAL

Analisa Sistem Presidensial Threshold di Indonesia Dilihat dari Negara Hukum Pancasila Hanafi, Imam; Arum, Fitri Atur Arum; Gusman, Angga Aldila; ,, Suyanto; Permana, Deni Yusup
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1223

Abstract

Pasangan calon presiden dan wakil presiden  wajib untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan minimum perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional secara keseluruhan pada pemilu anggota DPR sebelum dilaksanakannya pemilu Presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini telah termuat dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan presidential threshold (ambang batas pencalonan Presiden) dengan model pemilu serentak yang diterapkan di Indonesia masih menuai pro dan kontra di kalangan publik. Penerapan batas minimum ini membuat partai kecil yang ada seakan dibatasi untuk terlibat dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden dari partainya, dikarenakan tidak memenuhi syarat batas minimum yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah berupa, Bagaimana konsep Presidential Threshold di Indonesia? dan Bagaimana Penerapan Konsep Presidential Threshold di Indonesia sesuai dengan Negara Hukum pancasila?. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (state approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian menunjukkan hasil bahwa tujuan dan penerapan ambang batas adalah sebagai jumlah suara atau dukungan minimal yang diperlukan untuk mendapatkan hak-hak tertentu dalam pemilihan umum. Penerapan Presidential threshold di Indonesia berkaitan dengan adanya kebijakan ambang batas parlemen atau parlementary threshold dan merupakan pengganti dari electoral threshold. Sebagai negara hukum yang menganut sistem presidensial, Presiden dan pemerintahan Indonesia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tanpa bergantung terhadap dukungan parlemen dan tetap dijalankan secara efektif.
Co-Authors Aditya, Mohammad Patra Agusetiyawati, Eka Andri, Gusti Yosi Ardila Putra, Abimanyu Rizki Ardiyansyah, Salwa Armansyah Armansyah Arum, Fitri Atur Arum Bentara, Beben Darmawan, Mohamad Rafli Dikrurahman, Diky Diky Irdianto Pratama Pratama Dinda , Eka Kurnia Dudung Hidayat Fadil, Fathan Dhony Faitri, Anastasya Al Farid, Mochamad Febrian, Gilang Adi Febriyanti , Indri Ferdhiyanto, Muhammad Annas Firmansya, Aldi Firmansyah, Fajri Arie Fitriani, Desy Ghaffar , Zelfi Ghoni, Ahmad Abdul Giyosi, Giyosi gunawan, moh. sigit Gusman, Angga Aldila hakim, Meutia ainul Harmono, Harmono Hasanah, Annisa Uswatun Hidayah, Ilfa Luthfia Hidayah, Siti Aisyah Nur Idris Idris Imam Hanafi Imamulhadi Iqbal Saputra, Mohamad Iskandar Iskandar Junaedi Junaedi Karina , Siska Karmenita, Karmenita Khotimah, Lisa Chusnul Khumairoh, Talitha Kusumah, Nur Hadi Mariana, Montisa Maulani, Adien Trisha Mihaila, Stefan Miranda, Yosvania Nabilah, Salma Elvia Nafiansyah, Hilman Yahya Nugraha, Alpian Mega NURWAHIDAH NURWAHIDAH Pamungkas, Dewa Popa, Radu Prayitno, Vito Rekso Prayoga, Bayu Lesmana Purwanto, Ilham Rahardjo, Adhinda Maharani Rahmandito, Evan Ramadhan, Mohammad Zidan Ratu Mawar Kartina Rizkha, Ikrima Istiqomah Sanjaya, Luqman Rofiq Saputra, Adyatma Setianingrat, Erwin Sigit Gunawan Stephanie, Putri Jeihan Sudrajat, Rohmat Suyanto , Tinura, Dea Fadilla Tri Wulandari Trideta, Reynaldi Alfarisi TW, Mohammad Yaasiin Valentina, Evelyn Azaria Wahyudin, Hafidz Widiyana, Naufal Ahnaf Widiyawati, Wiwi Yudistira, Eka Zahara, Naurah Al