Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM ANALISIS PUTUSAN NO.1/PID.SUS/2018/PT.BGL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI INDONESIA Basir, Aprilia; Badu, Lisnawaty W.; Achir, Nuvazria
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 12 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Desember 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/5gr6x775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak serta mengevaluasi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas keadilan substansial bagi korban dan bagaimana hak-hak anak sebagai korban terlindungi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan yang diangkat meliputi aspek pemenuhan kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman pidana selama 17 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi aspek kepastian hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Hakim dalam putusan ini tidak mencantumkan kewajiban restitusi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiadaan restitusi menyebabkan hak-hak anak sebagai korban, baik untuk pemulihan psikologis maupun kerugian materiil dan immateriil, tidak terpenuhi secara maksimal. Pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku, sementara aspek keadilan restoratif yang mencakup pemulihan korban terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak, yang tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban secara konkret dan menyeluruh.
Challenges Faced by the Police in Resolving Theft Offenses Committed by Ali, Apriyansha Putra; Badu, Lisnawaty W.; Kadir, Muhamad Khairun Kurniawan
Damhil Law Journal Volume 5 Issue 2 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56591/dlj.v5i2.2978

Abstract

This study discusses the role of the police in handling criminal acts of theft committed by minors, with a focus on the implementation of diversion as an alternative dispute resolution in accordance with the mandate of Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System. The research employs a juridical-empirical method with a qualitative descriptive approach, using literature study, interviews with law enforcement officers, and field data analysis. The findings of the study reveal several key points: first, the police play a strategic role as the initial gatekeepers in determining the course of cases; however, they are still constrained by a lack of competent juvenile investigators, specialized detention facilities, and limited support from psychologists or social workers. Second, the implementation of diversion in juvenile theft cases has not been optimal, due to resistance from victims or their families who perceive justice can only be achieved through formal criminal prosecution. Third, the legal culture that remains retributive, the lack of understanding among law enforcement officers and the public regarding restorative justice, and the weak coordination between institutions (police, prosecutors, judges, and social institutions) lead to many juvenile cases continuing to court, even though they meet the criteria for diversion. Nevertheless, the research also finds that successful diversion can have a significant positive impact: children are spared from criminal stigma, victims receive recovery, and social order is restored to harmony. Therefore, comprehensive reform is needed through capacity building for law enforcement, strengthening supporting facilities, and public education, so that the implementation of diversion truly becomes an instrument of justice that protects the future of children.