Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Harmonisasi Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Desa Popaya Bakung, Dolot Alhasni; Apripari, Apripari; Hadju, Zainal Abdul Aziz; Kamba, Sri Nanang Meiske; Thalib, Mutia Cherawaty; Mantali, Avelia Rahmah Y; Sarson, Moh Taufiq Zulfikar
Jurnal Abdidas Vol. 5 No. 5 (2024): October 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v5i5.1033

Abstract

Pengabdian masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat lokal memahami dan mengatasi sengketa tanah waris yang kerap terjadi di wilayah mereka. Program ini dimulai dengan observasi lapangan untuk mengidentifikasi pola-pola konflik dan pendekatan penyelesaian yang ada, diikuti oleh penyuluhan hukum yang melibatkan dosen fakultas hukum dan tokoh adat. Metode dialog interaktif digunakan untuk mendorong partisipasi aktif dari 40 peserta, termasuk pemerintah desa, masyarakat, dan mahasiswa. Selain itu, pendampingan langsung diberikan kepada warga yang terlibat dalam sengketa tanah waris untuk membantu mereka memahami proses hukum formal dan mediasi adat. Monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi Google Forms dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan dan pemahaman masyarakat, yang hasilnya menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. Dengan pendekatan yang menggabungkan hukum formal dan kearifan lokal, program ini berupaya menciptakan solusi yang berkelanjutan dan harmonis dalam penyelesaian sengketa tanah waris. Solusi berkelanjutan dalam penyelesaian sengketa tanah waris di Desa Popaya didasarkan pada penguatan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria dan nilai-nilai adat yang berlaku. Dengan memberikan penyuluhan yang komprehensif, masyarakat diharapkan dapat mengenali hak-hak mereka sebagai ahli waris serta memahami langkah-langkah hukum yang perlu diambil untuk menyelesaikan konflik secara damai
Implementation of Legal Protection for Child Victims of the Crime of Sexual Intercourse in terms of the Fulfillment of the Right to Restitution Mantali, Avelia Rahmah Y
Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services Vol. 4 No. 2 (2022): Mainstreaming Justice through Advocacy in Various Aspects
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijals.v4i2.29825

Abstract

The fulfillment of the right of restitution against child victims of criminal acts is regulated in Article 71 letter d of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. In order to make it easier for victims to get compensation without having to go through the usual civil lawsuit process, the state provides a way through merging cases of compensation claims to criminal cases regulated in Articles 98-101 of the Criminal Procedure Code. In fact, the fulfillment of the right of restitution as stated in the provisions has never been implemented. This study aims to analyze the implementation of legal protection for child victims of the crime of sexual intercourse in terms of the fulfillment of the right of restitution and find the formulation of the concept of legal protection which is expected to be able to provide legal protection through the fulfillment of the right of restitution in the future. This study uses a normative juridical research method, with a law approach and a case approach. The results of this study are: 1) Legal protection in the form of fulfilling victims' restitution rights, especially in the Gorontalo District Court in practice has not been implemented properly. This is because victims do not know their rights in Article 98 of the Criminal Procedure Code, and the lack of regulation and authority of law enforcement officers in determining the amount of immaterial losses. 2) In order to realize the optimal fulfillment of victims' restitution rights, the provisions regarding restitution in the Witness and Victim Protection Law should be stated in the Criminal Procedure Code so that there is a harmony of arrangements regarding the submission procedure and other provisions regarding restitution. The Draft Criminal Procedure Code must also contain coercive power for the defendant to pay compensation to the victim.
The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice Ismail, Dian Ekawaty; Mantali, Avelia Rahmah Y; Moha, Mohamad Rivaldi
Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.635 KB) | DOI: 10.33756/jlr.v5i2.11682

Abstract

This article examines data and facts related to implementing and functionalizing traditional institutions as living laws in society. It presents the concept of revitalizing traditional institutions in the criminal law system to realize restorative justice. According to indigenous peoples, justice is a complex concept because formal courts and other forums, such as customary courts, can administer it. This study aims to analyze the contribution of traditional institutions and restorative justice in the criminal law system in Indonesia. The approaches used in this research are conceptual, historical, statutory, and case approaches. The study results from show that customary institutions and restorative justice in Indonesia have been carried out through the participation of community members with traditional legal characteristics, cultural pluralism, moral values, and religion to solve problems through consultation to reach an agreement. Customary institutions and restorative justice in Indonesia are carried out by mediation for an agreement to reach an agreement in the best interests of victims, perpetrators, families, and other parties related to the traditional characteristics of law, cultural pluralism, moral values, and religion.
TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERMUATAN PELANGGARAN ASUSILA Dano, Siti Nurfadilah M; Puluhulawa, Fenty U.; Mantali, Avelia Rahmah Y
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/n2p8t203

Abstract

Penelitian ini mengkaji fenomena tindak pidana pendistribusian dokumen elektronik bermuatan pelanggaran asusila, dengan fokus pada perspektif viktimologi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dan menganalisis upaya perlindungan hukum bagi korban di wilayah Polres Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional eksploratif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder didapatkan dari dokumen, buku, dan peraturan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi korban adalah kurangnya perhatian orangtua dan minimnya pendekatan keagamaan, yang berujung pada tindakan yang merugikan diri sendiri. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban termasuk restitusi, merahasiakan identitas korban, hak untuk dilupakan, penghapusan konten, dan mempertahankan pekerjaan. Studi ini menekankan pentingnya edukasi mengenai privasi data dan etika penggunaan media sosial serta perlunya aturan yang lebih jelas dan tegas dari pemerintah terkait tindak pidana asusila.
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PENYANDANG DISABILITAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN(STUDI KASUS POLRES GORONTALO) Ketcil, Novita; Badu, Lisnawaty W.; Mantali, Avelia Rahmah Y
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 5 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Mei 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/z56rmg94

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyandang disabilitas yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dengan studi kasus di Polres Gorontalo. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari sumber primer dan sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pelaku penyandang disabilitas sering kali menghadapi hambatan dalam komunikasi dan aksesibilitas, yang memerlukan perlakuan khusus oleh penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan memerlukan penyesuaian khusus untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penggunaan perangkat komunikasi yang sesuai dan pendampingan oleh ahli. Selain itu, hambatan utama yang ditemukan adalah keterbatasan sumber daya dan ketertundaan waktu dalam memperoleh hasil pemeriksaan medis dari rumah sakit, yang memperlambat proses penyidikan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, disarankan agar penyidik dilatih secara khusus dalam menangani penyandang disabilitas dan institusi kepolisian meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas.