Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALYSIS OF BATIK INDUSTRY AS A CENTER OF ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS INTERNATIONAL LEVEL Kaila Ismail; Mia Sulistianti; Nisrina Luthfiah; Rachma Ditia; Farahdinny Siswajanthy
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 7 No. 2 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v7i2.10595

Abstract

The Batik Industry in Indonesia is one of the textile and ready-made clothing industry commodities which is a heritage and a wealth of the Indonesian nation that characterizes the diversity of cultures in Indonesia. UNESCO recognized Indonesian batik in 2009 and since then batik in Indonesia has developed very rapidly in terms of fashion or mode used by the general public and indigenous peoples in Indonesia. The development of the batik industry in Indonesia still has obstacles where these obstacles are not far from batik printing technology. The purpose of this study is to analyze the batik industry in Indonesia, as well as what potentials Indonesia has so that it can improve this batik culture to the international level. If batik which is a cultural wealth in Indonesia can move internationally, then batik can be better known by foreign communities and even batik can become an iconic symbol of Indonesia internationally.
LEGALITAS DAN EFEKTIVITAS LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH INDONESIA Rachma Ditia; Mia Sulistianti; Syadza Luthfiyyah; Kaila Ismail; Nisrina Luthfiah; Mahipal
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i8.12347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek legalitas dan efektivitas lembaga amil zakat (LAZ) dalam konteks sistem ekonomi syariah di Indonesia. LAZ berperan sebagai institusi yang bertugas mengelola penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada penerima yang berhak (mustahik). Keberadaan LAZ telah memperoleh legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur secara rinci mengenai dasar hukum, struktur kelembagaan, serta wewenangnya dalam pengelolaan zakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan mengkaji berbagai regulasi dan konsep hukum terkait, serta ditunjang oleh analisis pustaka dari berbagai sumber sekunder seperti literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa meskipun secara hukum LAZ memiliki kedudukan yang jelas, efektivitas pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor, di antaranya terbatasnya penggunaan teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat melalui lembaga resmi, serta kurangnya integrasi antara LAZ dan lembaga keuangan syariah lainnya. Selain itu, penyaluran zakat yang masih cenderung bersifat konsumtif belum sepenuhnya mampu mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, pembaruan sistem, dan penguatan regulasi agar peran LAZ dapat berjalan secara optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah nasional.
Integrasi Prinsip Climate Resilience Dalam Hukum Tata Ruang Sebagai Mitigasi Risiko Iklim Dan Bencana Alam Di Indonesia Nisrina Luthfiah; Muhammad Ramadhani; Mia Sulistianti; Kaila Ismail; Rachma Ditia; Ilham; Muhammad Said Ridho; Rifqi Hidayat; Diego; Syadza Luthfiyyah; M Alvian Reza; Bintang Ibnu Zaidan; Mahipal
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i1.982

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang menimbulkan dampak serius terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologis, membutuhkan sistem hukum tata ruang yang adaptif terhadap risiko iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip climate resilience (ketahanan iklim) ke dalam hukum tata ruang sebagai instrumen mitigasi risiko iklim dan bencana alam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikaitkan dengan Paris Agreement dan Sendai Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip climate resilience telah tersirat dalam sistem hukum nasional, namun belum diatur secara eksplisit dan operasional. Fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kapasitas daerah menyebabkan implementasinya belum efektif. Penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai instrumen adaptasi juga masih bersifat administratif. Diperlukan reformulasi asas hukum tata ruang nasional yang menjadikan climate resilience sebagai dasar