Bintang Ibnu Zaidan
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KONTRIBUSI HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM MENGATASI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SEKTOR INDUSTRI HALAL Ilyas Josadi; Afrisyal Chandra Permana; Fajar Juniar; Bintang Ibnu Zaidan; Abian Farhan Alfahrezy Hasibuan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i6.12157

Abstract

Hukum ekonomi syariah memiliki peran penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan beretika, termasuk dalam mengatasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor industri halal. Prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (‘adl), transparansi (syafafiyah), dan keseimbangan (mizan), memberikan landasan normatif dalam mencegah dominasi pasar oleh segelintir pelaku usaha yang merugikan kompetisi yang sehat. Studi ini menganalisis kontribusi hukum ekonomi syariah dalam menanggulangi monopoli dan praktik bisnis tidak etis melalui regulasi serta penerapan mekanisme pasar yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks industri halal, penerapan prinsip syariah dalam persaingan usaha tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan industri yang mengutamakan kepentingan konsumen dan produsen secara seimbang. Melalui pendekatan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, penelitian ini menyoroti bagaimana hukum ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam mengoptimalkan kebijakan persaingan usaha yang sehat di sektor industri halal.
Integrasi Prinsip Climate Resilience Dalam Hukum Tata Ruang Sebagai Mitigasi Risiko Iklim Dan Bencana Alam Di Indonesia Nisrina Luthfiah; Muhammad Ramadhani; Mia Sulistianti; Kaila Ismail; Rachma Ditia; Ilham; Muhammad Said Ridho; Rifqi Hidayat; Diego; Syadza Luthfiyyah; M Alvian Reza; Bintang Ibnu Zaidan; Mahipal
Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara Vol. 2 No. 1 (2026): Menulis - Januari
Publisher : PT. Padang Tekno Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/menulis.v2i1.982

Abstract

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang menimbulkan dampak serius terhadap aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologis, membutuhkan sistem hukum tata ruang yang adaptif terhadap risiko iklim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi prinsip climate resilience (ketahanan iklim) ke dalam hukum tata ruang sebagai instrumen mitigasi risiko iklim dan bencana alam. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dikaitkan dengan Paris Agreement dan Sendai Framework. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip climate resilience telah tersirat dalam sistem hukum nasional, namun belum diatur secara eksplisit dan operasional. Fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kapasitas daerah menyebabkan implementasinya belum efektif. Penguatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai instrumen adaptasi juga masih bersifat administratif. Diperlukan reformulasi asas hukum tata ruang nasional yang menjadikan climate resilience sebagai dasar