Articles
<![CDATA[The ANALISIS YURIDIS PERBARENGAN PERBUATAN (CONCURSUS REALIS) DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 44/PID/SUS-ANAK/2022/PN/MKS) ]]>
<![CDATA[Farida, Abd. Rahma Syarif]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT This study aims to examine the judge's basic considerations in imposing criminal punishment and how the criminal punishment is applied to concurrent criminal acts (concursus realis) in the crime of sexual intercourse committed by a child against a child in Decision Number: 44/Pid/Sus-Anak/2022/PN/Mks. The type of research used is normative research. The results of this study indicate that the actions of child perpetrators, besides meeting the elements of intercourse in Article 81 paragraph (2), also met the elements of concurrent acts in Article 65 of the Criminal Code. The implementation of the criminal sentence given by the judge is much lighter than the prosecutor's demands. The judge provides an opportunity for the child defendant to be able to rehabilitate himself and avoid repeating acts that violate the law. The judge should utilize his "substantive justice" by considering the concurrent acts (Concursus Realis) committed by the child. Keywords: Child, Concurrent Acts, Sexual Intercourse.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SOPIR TRUK TAMBANG YANG MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS (Studi di Kec. Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur) ]]>
<![CDATA[Aryatama, Bagas]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap sopir truk tambang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan bagaimana upaya satlantas Polres Lombok Timur dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas sopir truk tambang. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris melalui pendekatan sosiologis. Hasil penelitian upaya penegakan hukum adalah dengan upaya represif yaitu memberikan Tindakan langsung kepada pelaku yaitu sopir truk yang melakukan pelanggaran dan upaya menanggulangi yang dilakukan Satlantas polres Lombok Timur adalah dengan memberikan penyuluhan dan himbauan secara langsung dan poster himbauan di pinggir jalan. Kata kunci : Penegakan hukum, Menanggulangi, Pelanggaran Lalu Lintas Truk Tambang. ABSTRACT This research aims to analyze the law enforcement against mining truck drivers who commit traffic violations and an attempt conducted by the East Lombok Police Traffic Unit to traffic violations by mining truck drivers. This research was carried out at the East Lombok Police Station. The method used in this research is empirical research using a sociological approach. The results determined that law enforcement efforts are repressive and preventive actions. The repressive efforts are by direct law action against the truck driver who committed the violation. The preventive efforts are lowering the number of traffic violations by providing direct counseling and appeals and warning posters on the side of the road. Keywords : Law enforcement, mining truck drivers, traffic violations]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA PRAYUDISIAL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA Jo. PERMA NO 1 TAHUN 1956 DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 ]]>
<![CDATA[Agung Sukarma]]>;
<![CDATA[Grindulu, Lewis]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2511
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menemukan dan memahami rumusan formulasi hukum yang tepat sebagai pedoman tunggal pada penyelesaian perkara prayudisial serta menjelaskan secara teoritis dan ilmiah mengenai keberlakuan perkara prayudisial. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini adalah terjadinya perkara prayudisial adalah keniscayaan dan rasional terjadi berdasarkan kekuasaan kehakiman indonesia yang bersifat desentralis. Teknis penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana, navigasi hukum acara untuk diterapkan tidak cukup optimal dan usang pada dinamika sosial modern. Solusi yang dapat dilakukan dengan kondisi kelemahan hukum positif tersebut adalah mendayagunakan peraturan yang relevan dengan mengandalkan interpretasi hukum yang komprehensif untuk penyelesaian perkara prayudisial.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM ]]>
<![CDATA[Nurhadhrami Rizvy, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rodliyah, Rodliyah]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus]]>
<![CDATA[Kajian Kriminologi Perang Antar Kampung Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang ]]>
<![CDATA[Afran, Afran]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2581
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung serta faktor-faktor penghambat kepolisian dalam upaya penanggulangan perang antar kampung yang dilakukan oleh masyarakat setempat di Polres Bima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun hasil penelitian yang diperoleh yakni upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan perang antar kampung di wilayah Polres Bima melalui tiga metode, yaitu, pre-emtif, metode preventif, dan metode represif. Sementara faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi perang antar kampung yakni tidak adanya keterangan baik dari pelaku maupun korban, dan hadirnya keterangan dan saksi palsu dan, serta kurangnya barang bukti.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Kelalaian Dokter Yang Menyebabkan Matinya Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nugraha, Aldino]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.2849
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk kesalahan dokter yang dapat pertanggungjawabankan secara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya yang dapat dipertangunggjawabkan secara pidana dapat dikelompokan menjadi kesengajaan (dolus) dan kelalaian (culpa) Adapun bentuk kesalahan dokter dalam menjalankan profesinya meliputi: aborsi, euthasia, pemalsuan surat keterangan, membuka rekam medik, dan kelalaian baik yang menyebabkan luka-luka maupun kematian. Pelanggaran dokter atas kewajiban melakukan tindakan medis tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan Pasal 359, 360, dan 362 KUHP maupun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Selain dokter, pihak rumah sakit juga bisa menanggung beban tanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan oleh dokternya, hal tersebut mengacu pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara ]]>
<![CDATA[Alfharizi, Muhammad]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3166
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana sistem pemidanaan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jenis penelitian yang digunakan adalah pebelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan konseptual, sumber data dari data kepustakaan. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa dalam sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memiliki permasalahan sehingga pemidanaan terhadapa korporasi seperti yang dicantumkan dalam Pasal 163 tidak dapat dilaksanakan dengan baik permasalahannya adalah perumusan identitas terdakwa, tidak adanya hukum yang mengikat apabila korporasi tidak membayar pidana denda, serta KUHAP belum mengatur tentang acara pidana korporasi. Sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Jayakusuma, Putra Alif]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 2 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i2.3642
<![CDATA[Peneltian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber data hukum diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diwilayah Lombok Timur dapat dikatakan sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2020 sebanyak 35 kasus dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 6 kasus. Dalam penanggulangan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, Kepolisian Resort Lombok Timur menitikberatkan pada langkah penal (represif) dan non penal (prevetif). Dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tentu adanya dukungan dan hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resort Lombok Timur.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PERKARA PRAYUDISIAL BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA Jo. PERMA NO 1 TAHUN 1956 DAN SEMA NOMOR 4 TAHUN 1980 ]]>
<![CDATA[Agung Sukarma]]>;
<![CDATA[Grindulu, Lewis]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2511
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mencari, menemukan dan memahami rumusan formulasi hukum yang tepat sebagai pedoman tunggal pada penyelesaian perkara prayudisial serta menjelaskan secara teoritis dan ilmiah mengenai keberlakuan perkara prayudisial. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Hasil Penelitian ini adalah terjadinya perkara prayudisial adalah keniscayaan dan rasional terjadi berdasarkan kekuasaan kehakiman indonesia yang bersifat desentralis. Teknis penyelesaiannya melalui sistem peradilan pidana, navigasi hukum acara untuk diterapkan tidak cukup optimal dan usang pada dinamika sosial modern. Solusi yang dapat dilakukan dengan kondisi kelemahan hukum positif tersebut adalah mendayagunakan peraturan yang relevan dengan mengandalkan interpretasi hukum yang komprehensif untuk penyelesaian perkara prayudisial.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK MATARAM ]]>
<![CDATA[Nurhadhrami Rizvy, Muhammad]]>;
<![CDATA[Rodliyah, Rodliyah]]>;
<![CDATA[Ivan Natsir, Nanda]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/parhesia.v1i1.2529
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan beromotor di wilayah hukum Polsek Mataram. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris dan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian efektivitas penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Mataram, upaya penangulangan yang dilakukan oleh Kepolisian sektor Mataram dengan melakukan patroli, memberikan himbauan dan kerjasama dngan lembaga masyarakat,melakukan penyelidikan dan penyidikan serta razia sehingga upaya dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah laporan kasus yang masuk sejak 2021 hingga 2022 mengalami penurunan kasus]]>
