Articles
<![CDATA[THE POLICY OF CRIMINAL LAW FORMULATION CONCERNING ERADICATION OF RELIGIOUS OFFENSE IN ORDER OF CRIMINAL LAW REFORMATION ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Vol 2, No 6 (2014): PLURALISME HUKUM ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal IUS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.319 KB)
|
DOI: 10.12345/ius.v2i6.186
<![CDATA[Indonesia is the country that believes in God and having a philosophy of divinity, therefore, thetranquility of religious life is of a legal matter as well as public interest that should be protected.Therefore , since the legal protection on the legal matter is for all citizens, the stipulation of religionoffense must be regulated and protected within criminal law. Based on the above consideration there are several problems to be formulated. These are what is the formulation policy of the available criminal law in overcoming the religious offense. And, how the formulation policy of criminal law in the future in overcoming of religious offense in terms of the renewal of criminal law in Indonesia ?. This research is an analytical descriptive research with normative juridical approach. The data is a secondary data derived from primary, secondary, and tertiary law materials that are obtained through bibliography and documentary studies from secondary data that have been analyzed. The research concluded that a criminal law that is currently used to overcome religious offense is Criminal Code (KUHP) but still with several weaknesses that this offense is considered as the crime over public interest. There is disharmony between status and explanation of offense by either text or formulation. The religious offense within Criminal Code concept 2005 is formulated as Criminal Act for religion and relating to either religion or religious life. The formulation of criminal law in the future should consider the integrating of religion offense in Criminal Code concept 2005 by considering several things as follows: 1). harmonization of criminal act matter, 2). formulation policy of criminal responsibility, and 3) formulation policy of criminal and criminalizing systems.Keywords : Formulation Policy, Religion Offense, and Law Renewal]]>
<![CDATA[Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Mambalan Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombokbarat ]]>
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Parman, Lalu]]>;
<![CDATA[Natsir, Nanda Ivan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.54
<![CDATA[Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat yang tidak saja membawa dampak positif juga membawa dampak negative bagi perkembangan kehidupan masyarakat sebagai dampak negative yaitu munculnya berbagai macan kejahatanyang salahsatunyakejahatankekerasanseksualterhadapanak.Kejahatankekerasanseksual terhadap anak harus segera kita cegah dan ditanggulangi mengingat bahwa anak itu harus dilindungi dan diayomi sesuai dengan peraturan perintah Undang-Undang kita sebagaisalahsatuupayayangkitalakukanyaitudenganmelakukanpenyuluhanhukum kepada masyarakat dengan materi yang berkaitan dengan upaya bagaimana mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Fungsi Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Polda NTB) ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.60
<![CDATA[Fokus permasalahan dalam penelitian penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi fungsi Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Polda NTB dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan narkotika?. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, disebut juga penelitian hukum sosiologis, terdiri dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data Primer dalam penelitian ini adalah data lapangan di Polda NTB, dan data sekunder dari bahan hukum kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumen dan wawancara. Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Ditresnarkoba Polda NTB, penyidik Subdit Ditresnarkoba Polda NTB, Bagian Hukum, Bhabinkamtibmas dan Bagian Perencanaan. Sampel penelitian tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini bahwa sampel memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik untuk menjawab permasalahan penelitian.]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum Tentang Peran Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren Al-Istiqomah Dasan Poto Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Terara, Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Hamid, Abdul]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.61
<![CDATA[Virus Corona (Covid-19) yang terhitung mulai mewabah di Indonesia pada bulan Maret 2020, memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Di samping dampak kesehatan, dampak sosial, ekonomi sampai pada dampak terhadap peningkatan penyalahgunaan narkotika. Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan hampir di semua daerah, hal itu dapat dilihat dari data penangkapan kasus narkoba yang dilakukan baik oleh Kepolisian, maupun Badan Nasional Narkotika pada 2020. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan terdapat peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika selama masa pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia pada 2020. BNN menyatakan pula bahwa kondisi Covid-19 justru dimanfaaatkan untuk terus mengedarkan narkoba kepada masyarakat. Jaringan pengedar narkoba mencari celah kondisi saat petugas sedang berkonsentrasi menangani permasalahan pandemi Covid-19. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu,Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penguatan Kapasitas Komunitas Pencegahan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Kawasan Wisata Dusun Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Saepudin, Lalu]]>;
<![CDATA[Taufan, Taufan]]>
<![CDATA[ Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.73
<![CDATA[Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika perlu dilakukan secara komprehnesif dengan melibatkan berbagai komponen. Di samping penegak hukum, berdasar amanat UU, peran masyarakat sangat penting untuk menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Untuk itu, usaha penanggulangan tindak pidana narkotika, disamping penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana oleh BNN dan Kepolisian, juga harus diarahkan pada usaha-usaha untuk mencegah dan menghapus faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat dikedepankan upaya nonpenal atau upaya preventif melalui peran masyarakat. Untuk memberikan pemahaman yang baik terhadap masyarakat luas mengenai upaya pencegahan terutama dari peran masyarakat maka perlu memberikan penyuluhan agar mersyarakat mengetahui serta memahami dengan benar tentang perannya dalam bagian pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pada bidang lembaga pendidikan.]]>
<![CDATA[Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Meminimalisir Kejahatan ]]>
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/jkh.v8i1.128
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang dalam meminimalisir kejahatan dan bentuk-bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan manusia (human trafficking). Metode penelitian ini yaitu yuridis normative. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan manusia dapat dilakukan dengan cara melakukan peningkatan pengawasan kepada penyalur tenaga kerja dan memperketat administrasi mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat kecamatan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban perdagangan manusia yaitu mulai dari restitusi (ganti kerugian), kompensasi dan yang terakhir adalah rehabilitasi.]]>
<![CDATA[PENGARUH BUDAYA HUKUM DI LOMBOK TENGAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESUSILAAN ]]>
<![CDATA[WULANDARI, LAELY]]>;
<![CDATA[AMIN, IDI]]>
<![CDATA[ GANEC SWARA Vol 18, No 3 (2024): September 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mahasaraswati K. Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35327/gara.v18i3.986
<![CDATA[Lawrence M. Friedman stated that the effectiveness of law enforcement depends on three elements of the legal system, namely legal structure, legal substance, and legal culture. Criminal Acts Against Morality are one of the fairly complex acts in terms of law enforcement. Lombok Tengah was once in the spotlight regarding several criminal acts against morality that were not fully investigated. Empirical legal research methods were used to find answers to the questions of what factors influence law enforcement and the role of legal culture in enforcing criminal acts against morality. Legal regulation factors and legal understanding of law enforcement officers are part of the inhibiting factors, while adequate facilities and infrastructure are supporting factors in enforcing the law on Criminal Acts Against Morality in Lombok Tengah. The patriarchal legal culture of society, victims who are embarrassed to the point of withdrawing their reports, and slow performance factors from officers make law enforcement on criminal acts against morality not run as it should. Socialization of regulations on crimes against morality, increasing the capacity of law enforcement officers and strengthening victims, victims' families and the community are part of the solution in enforcing the law on crimes against morality in Lombok Tengah]]>
<![CDATA[Determination of Flocculant Concentration to Increase Quality of Dilute SAP in Sugar Mills ]]>
<![CDATA[Junianti, Fitri]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>;
<![CDATA[Salsabila, Sahira]]>;
<![CDATA[Lestari, Rianti Indah]]>
<![CDATA[ INTEK: Jurnal Penelitian Vol 11 No 1 (2024): April 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Politeknik Negeri Ujung Pandang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31963/intek.v11i1.4750
<![CDATA[The quality of the sugar produced at a sugar factory depends on the dilute sap from the refining station process stages. The quality of the diluted liquid is influenced by the amount of impurities present. The more impurities contained in the diluted sap, the lower the rate of the diluted fluid obtained. To separate the contaminants present, process aids are needed, and one of them is flocculant. The concentration of flocculant used must be precise to maximize the separation process of sugar and impurities. The determination of flocculant addition has traditionally been based on visual observations of the dilute sap obtained. The results of the research show that the addition of flocculant that has the most influence in improving the quality of diluted sap is a flocculant concentration of 3 ppm, which has a turbidity of 28.69 NTU, pH 7, pol 10.82%, brix 12.88%, and a purity value of 84.01%. ]]>
<![CDATA[KORELASI ANTARA LATAR BELAKANG PENDIDIKAN FORMAL NARAPIDANA TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBINAAN DI LAPAS MATARAM : THE CORRELATION BETWEEN THE FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND OF PRISONERS ON THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT IN MATARAM PRISONS ]]>
<![CDATA[Rizqi, Farid]]>;
<![CDATA[Wulandari, Laely]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini betujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk pembinaan bagi warga binaan di Lapas Klas IIA Mataram serta dan menganalisis mengenai hubungan atau korelasi latar belakang pendidikan formal narapidana terhadap efektivitas pembinaan di Lapas Klas IIA Mataram. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk pembinaan narapidana di Lapas Klas IIA Mataram dilakukan melalui dua bentuk yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hubungan antara latar belakang pendidikan formal narapidana dengan efektivitas pembinaan narapidana di lapas Klas IIA Mataram berbanding lurus dengan kecendrungan mereka untuk berbuat kejahatan kembali atau menjadi residivis yang menjadi indikator dalam penelitian ini. Kata Kunci : Korelasi, Pendidikan Formal, Efektivitas THE CORRELATION BETWEEN THE FORMAL EDUCATIONAL BACKGROUND OF PRISONERS ON THE EFFECTIVENESS OF HUMAN DEVELOPMENT IN MATARAM PRISONS The research purpose is to find out the type of development for inmates in Class IIA Mataram prison and analyze the relationship or correlation of the formal educational background of convicts to the effectiveness of coaching in the Mataram Class IIA prison. The research is an empirical legal research method taken from primary data from interviews. Based on the results of the study, the type of human development for prisoners at the Mataram Class IIA prison is carried out in two forms, namely personality development and independence development. The relationship between the formal educational background of prisoners and the effectiveness of prisoners' human development at Class IIA Mataram prison is directly proportional to their tendency to commit crimes again or become recidivists which is an indicator in this study. Keywords: Correlation, Formal Education, Effectiveness]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN RESTORATIVE JUSTICE (Studi Kasus Polres Mataram): SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTS OF THEFT WITH RESTORATIVE JUSTICE (Case Study Of Mataram Police) ]]>
<![CDATA[LUZIA, LUZIA HOMISA]]>;
<![CDATA[Hidayat, Syamsul]]>;
<![CDATA[Amin, Idi]]>
<![CDATA[ Parhesia Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Parhesia Universitas Mataram ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penyelesaian kasus tindak pidana pencurian dengan metode restorative justice serta hambatan yang dialami kepolisian pada saat penerapan restorative justice di wilayah polresta Mataram. Analisis data dilakukan dengan mengkaji data yang telah diperoleh, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi, kemudian data-data tersebut dihubungkan dengan teori peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada di penelitian ini. Dari penelitian ini diperoleh bahwa penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polresta Mataram merupakan cara alternatif penyelesaian hukum agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Namun didalam penerapan restorative justice terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum polresta Mataram masih ada yang menyimpang dari aturan yang telah di tetapkan,oleh karena itu masih terdapat hambatan dan kendala dalam penyelesaiannya. Sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap beberapa oknum yang terkait dan diperlukannya pemahaman lebih dalam lagi tentang restorative justice Kata kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Restorative Justice ABSTRACT This study aims to find out and understand the settlement of criminal cases of theft using the restorative justice method and the obstacles experienced by the police when implementing restorative justice in the Mataram Polresta area. Data analysis was carried out by examining the data that had been obtained, then described in narrative form, then the data was linked to the theory of laws and regulations to obtain answers to the problems in this study. From this research it was found that the application of restorative justice to criminal acts of theft in the Mataram Polresta jurisdiction is an alternative way of legal settlement so that it can be resolved amicably between the perpetrator and the victim. However, in the application of restorative justice to criminal acts of theft in the jurisdiction of the Mataram Police there are still those who deviate from the rules that have been set, therefore there are still obstacles and obstacles in their settlement. So it is necessary to carry out an evaluation of several related persons and the need for a deeper understanding of restorative justice Keywords: Crime, Theft, Restorative Justice]]>
