Munif, Sultan Athareza Zaheeruddawlah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN KORUPSI TENTANG PEMAHAMAN DAN STRATEGI DARI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAKARTA Wibowo, Faiz Setyo; Risyadi, Mochamad Iqbal; Munif, Sultan Athareza Zaheeruddawlah; Sijabat, Rosa Refananda Aurianti; Azmina, Fayza; Kinanti, Puan Putri; Fachruddin, Alilah Islamay; Suot, Glorya Meyhoa; Marsyalola, Lutfia Setiya; Nawawi, Muhammad Syafa Fatkhurrakhman; Tarina, Dwi Desi Yayi; Satino; Suprima; Bramantyo, Rm. Andreas; Manalu, Ronald
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i9.7039

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Untuk memberantasnya secara efektif, pemahaman mendalam tentang korupsi diperlukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis sebagai calon praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen pada prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum, etika, dan dampak sosial korupsi sangat penting. Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep dan dampak negatif korupsi. Penelitian tentang pemahaman korupsi di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku mereka, serta menjadi dasar untuk merumuskan program pendidikan yang memperkuat integritas dan kesadaran mereka dalam pemberantasan korupsi di masa depan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kata Kunci: Korupsi, Mahasiswa, Hukum, Pemahaman
BERAKHIRNYA EKSISTENSI ORMAS DENGAN ADANYA PERPU NO. 2 TAHUN 2017 Munif, Sultan Athareza Zaheeruddawlah; Risyadi, Mochamad Iqbal; Mubarok, Rangga Wulung A'
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i5.7452

Abstract

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 membawa perubahan besar terhadap keberadaan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia. Perpu inimenggantikan sebagian ketentuan Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mencabutizin serta membubarkan ormas yang dianggapbertentangan dengan ideologi Pancasila tanpa melaluiproses pengadilan. Langkah tersebut menimbulkan pro dan kontra: di satu sisi, menganggap sebagai upayamenjaga ketertiban umum dan memastikan selarasdengan ideologi negara, sementara di sisi lain beranggapan dapat mengancam hak konstitusional ataskebebasan berserikat dan berkumpul. Penelitian ini menganalisis dampak penerapan Perpu No. 2 Tahun2017 terhadap eksistensi ormas di Indonesia, ditinjaudari perspektif hukum tata negara dan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatifdengan mengkaji aspek legalitas, konsekuensi hukum, serta tanggapan masyarakat terhadap pembubaran ormas tanpa proses pengadilan. Hasil penelitian menunjukkanbahwa Perpu No. 2 Tahun 2017 mengurangi ruangkebebasan berserikat, namun juga menegaskankomitmen negara dalam menjaga stabilitas dan persatuannasional. Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Dampak Penerapan Perpu, Pembubaran Ormas