Suot, Glorya Meyhoa
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KAJIAN KORUPSI TENTANG PEMAHAMAN DAN STRATEGI DARI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UPN “VETERAN” JAKARTA Wibowo, Faiz Setyo; Risyadi, Mochamad Iqbal; Munif, Sultan Athareza Zaheeruddawlah; Sijabat, Rosa Refananda Aurianti; Azmina, Fayza; Kinanti, Puan Putri; Fachruddin, Alilah Islamay; Suot, Glorya Meyhoa; Marsyalola, Lutfia Setiya; Nawawi, Muhammad Syafa Fatkhurrakhman; Tarina, Dwi Desi Yayi; Satino; Suprima; Bramantyo, Rm. Andreas; Manalu, Ronald
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i9.7039

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Untuk memberantasnya secara efektif, pemahaman mendalam tentang korupsi diperlukan dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa hukum yang kelak akan menjadi penegak hukum. Mahasiswa Fakultas Hukum memiliki peran strategis sebagai calon praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang berkomitmen pada prinsip keadilan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai aspek hukum, etika, dan dampak sosial korupsi sangat penting. Di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (UPNVJ), penting untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami konsep dan dampak negatif korupsi. Penelitian tentang pemahaman korupsi di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pengetahuan dan perilaku mereka, serta menjadi dasar untuk merumuskan program pendidikan yang memperkuat integritas dan kesadaran mereka dalam pemberantasan korupsi di masa depan. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kata Kunci: Korupsi, Mahasiswa, Hukum, Pemahaman
REGULASI BAHAN KIMIA DALAM MAKANAN DI INDONESIA: KELEMAHAN, DAN SOLUSI Wibowo, Faiz Setyo; Suot, Glorya Meyhoa; Ramadhan, Muhammad Naufal; Tarina, Dwi Desi Yayi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i9.7740

Abstract

Pengelolaan bahan kimia di sektor makanan sangat penting untuk kesehatan masyarakat dan keamanan pangan di Indonesia. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur penggunaan bahan kimia dalam produksi dan pengolahan makanan, tantangan seperti penegakan hukum yang lemah, pengawasan yang kurang, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi masalah. Regulasi yang relevan mencakup Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,yang mengatur tentang keamanan pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 33 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida pada Makanan, yang menetapkan batas residu bahan kimia berbahaya dalam makanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum untuk mengevaluasi efektivitas regulasi tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi kelemahan dalam penerapan regulasi, seperti penegakan hukum yang kurang tegas, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Solusi yang diajukan meliputi penegakan hukum yang lebih ketat, peningkatan pelatihan bagi petugas keamanan pangan, kampanye edukasi tentang bahaya kontaminasi bahan kimia, serta penerapan teknologi pemantauan modern. Memperkuat koordinasi antar lembaga regulasi, seperti BPOM dan Kementerian Kesehatan, serta meningkatkan transparansi di industri pangan sangat penting untuk meningkatkan keamanan pangan dan mengurangi risiko kesehatan terkait bahan kimia berbahaya dalam makanan.
Abuse of Power Dalam Kasus Kerangkeng Manusia oleh Mantan Bupati Langkat: Kajian Hukum dan HAM Rizkitiana, Ratu Amelia; Emiliyanti, Nabilla Lutfiah; Qotrunada, Raisya Shafa; Bhaskara, Haryo; Hayya, Aisya Anjani Nurul; Suot, Glorya Meyhoa; M, Mulyadi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 2 (2025): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15513755

Abstract

The unlawful detention case involving former Regent of Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, exemplifies a severe abuse of power leading to significant human rights violations. This article identifies various forms of this abuse and analyzes them from a human rights perspective, referencing national laws, such as Law No. 39 of 1999, and international instruments like the Convention Against Torture and ILO Convention No. 29 on forced labor. Using a qualitative approach and literature review, the study finds that the practices of unlawful detention, torture, and labor exploitation in the private prison constitute serious human rights violations, including potential human trafficking. This case highlights the inadequacies in oversight and accountability among local officials and underscores the urgent need for a comprehensive evaluation of Indonesia's human rights protection systems. The article recommends strengthening supervisory institutions, enforcing strict legal actions against offenders, and formulating policies to prevent similar abuses in the future.