Cantika, Ghina
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

DINAMIKA SISTEM HUKUM KEWARISAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: ANALISIS KULTURAL DAN SOSIAL Mumtazah, Aina Fairuz; Qodariah, Aulia Noviani; Cantika, Ghina; Saebani, Beni Ahmad
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i8.8749

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai budaya lokal apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam mengimplementasikan hukum kewarisan islam serta apa saja tantangan dalam proses tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif sosiologis untuk memahami dinamika hukum kewarisan dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas, serta bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan praktik sosial di masyarakat. Dalam implementasi hukum kewarisan di Indonesia bahwa nilai-nilai budaya lokal masih lebih kuat daripada sistem kewarisan hukum islam itu sendiri sebab hukum adat sudah lahir jauh sebelum Undang-Undang atau hukum Pancasila diberlakukan oleh penguasa. Namun kedua sistem tersebut dapat berjalan berdampingan dalam konteks masyarakat yang beragam.
DILEMATIKA HUKUM: KONFLIK ANTARA QANUN JINAYAH ACEH DAN NORMA-NORMA HAK ASASI MANUSIA Cantika, Ghina; Alwan, Arif; Permana, Gilang; Najmudin, Deden
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v9i11.9049

Abstract

Pelaku zina diancam dengan hukuman hudud di mana hukumannya telah di tetapkan sebagai hak Allah SWT atau dengan kata lain hukuman ini telah di tetapkan sehingga tidak dapat digugurkan oleh siapapun. Aceh menerapkan hukuman hudud bagi pelaku zina namun hanya hukuman jilid (cambuk atau dera) saja yang di terapkan, sedangkan hukuman rajam tidak di terapkan karena mencakup di kalangan para ahli. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik studi kepustakaan (library Research). Dari penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa adanya pertentangan dengan supremasi hukum dengan konsep Hak Asasi Manusia. Dalam pasal 28 UUD 1945 telah membatasi adanya hukuman rajam di Aceh karena adanya jaminan Hak untuk hidup sebagai hak fundamental yang wajib negara lindungi. Sedangkan hukuman rajam memiliki sifat untuk membunuh seseorang dengan melemparinya dengan batu, sehingga hal ini jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa.