Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Paulus Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Pasaribu, Muldri Pudamo James
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Hak Para Anak Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dan/atau Persetubuhan Dalam Proses Penyidikan: - Naldo, Rony Andre Christian; Pasaribu, Muldri Pudamo James; Hutasoit, Arianto Suhardhiman
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 11 No. 2 (2024): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM DESEMBER
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v11i2.13358

Abstract

This research aims to examine the rights of children suspected of committing crimes of sexual abuse and/or sexual intercourse. Children's rights are part of human rights, which must be guaranteed, protected and fulfilled. In the event that the investigation process is carried out, the Police as a part of the Government agency, are obliged to guarantee, protect and fulfill the various rights of these children, as stipulated in Article 3 of Law Number 11 of 2012. The problem is focused on the implementation of legal protection of the rights of children. children suspected of committing criminal acts of sexual immorality and/or sexual intercourse in the process of being investigated by the Police. In order to approach this problem, a theoretical reference from Satjipto Rahardjo is used. Data was collected through primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. This study concludes that the legal protection of the rights of children suspected of committing crimes of sexual abuse and/or sexual intercourse during the investigation process at the Police has not been fully implemented. This is because there is no infrastructure in the form of a special detention room for children suspected of committing criminal acts.
EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY TERHADAP PENINGKATAN KESADARAN HUKUM  WAJIB PAJAK Buyung, Buyung; Pasaribu, Muldri Pudamo James; Naldo, Rony Andre Christian
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 1 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, yang salah satunya dengan membuat kebijakan Program Tax Amnesty Jilid 1. Program Tax Amnesty Jilid 1 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kota Pematangsiantar. Program Tax Amnesty Jilid 1 diharapkan efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang secara otomatis efektif pula meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis guna mengetahui efektifitas Program Tax Amnesty Jilid 1 terhadap peningkatan kesadaran hukum WP di Kota Pematangsiantar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif menggunakan metode yuridis normatif holistik, dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara deduktif kualitatif, yang lebih lanjut dianalisis berdasarkan norma hukum dan Teori Efektifitas Hukum yang bersinergis dengan Teori Kesadaran Hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Program Tax Amnesty Jilid 1 di Kota Pematangsiantar belum efektif meningkatkan kesadaran hukum WP, yang terhadap fakta hukum tersebut diajukan 2 (dua) solusi. Abstrac The Government is always traying to increase revenue from the tax sector, one of which is by creating a Tax Amnesty Program Volume 1 policy. The Tax Amnesty Program Volume 1 is implemented in all regions of Indonesia, one of which is in Pematangsiantar City. The Tax Amnesty Volume 1 Program is expected to be effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, which will automatically be effective in increasing revenue from the tax sector. This research aims to analyze to determine the effectiveness of the Tax Amnesty Volume 1 Program in increasing the legal awareness of Taxpayers in Pematangsiantar City. This research is a type of normative research, using a holistic normative juridical method, using a primary data and secondary data. The data obtained was analyzed deductively qualitatively, which was further analyzed based on legal norms and Theory of Legal Effectiveness which is synergistic with the Theory of Legal Awareness. The results of the research concluded that the Tax Amesty Program Volume 1 in Pematangsiantar City had not been effective in increasing Taxpayers’ legal awareness, for which 2 (two) solutions were proposed regarding these legal facts.
Penyusunan Model Pengembangan Pariwisata Pedesaan Berkelanjutan di Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun Saragih, Jef Rudiantho; Ummu Harmain; Pasaribu, Muldri Pudamo James; Ester Ria Aurora; Doloksaribu, Sulastri; Samosir, Elida
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/ahqtca65

Abstract

Peningkatan jalan ruas Simpang Sonom ke Haranggaol sepanjang 18 km mendorong pengembangan pariwisata di kawasan Danau Toba. Kegiatan pengabdian ini melakukan penilaian potensi pariwisata dan menyusun model pengembangan pariwisata pedesaan berkelanjutan (PPPB) di Nagori Togu Domu Nauli (TDN). Pariwisata belum berkembang di wilayah ini akibat buruknya aksesibilitas selama puluhan tahun. Melihat potensi pantai, agrowisata, alam, budaya, dan masyarakat lokal; kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyusun konsep awal model PPPB. Metode yang digunakan adalah reviu hasil penelitian/pengabdian sebelumnya, survei awal, pedoman observasi, plotting, RRA, dan penyusunan model. Komponen PPPB di Nagori TDN terdiri dari pantai, agrowisata, atraksi, dan masyarakat lokal. Komponen pantai terdiri dari prasarana pantai (joglo/pondok, jalur pedestrian), permainan/wisata air, fasilitas berenang, fasilitas memancing, kuliner lokal, pohon dan buah mangga, dan spot foto. Komponen agrowisata meliputi kebun kopi arabika Sigarar Utang, pengolahan kopi arabika, cafe (Simalungun specialty), demplot kebun bawang merah, demplot kebun stroberi, budidaya lebah madu, dan spot foto. Sementara komponen atraksi terdiri dari demo prosesing kopi arabika spesialti dan produksi madu. PPPB ini memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan: pemerintah kabupaten (Dinas Pariwisata), perguruan tinggi, perusahaan publik dan swasta, masyarakat lokal, dan media. Pengembangan wisata komponen pantai dan komponen agrowisata, kegiatan pengabdian ini telah mengidentifikasi empat lokasi potensial. Model awal dan konsep denah lokasi disajikan pada bagian akhir naskah ini.
PEMBINAAN KESADARAN HUKUM PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN SIANTAR SITALASARI KOTA PEMATANGSIANTAR Malau, Sisca Juita; Hermes, Christian Daniel; Sitinjak, Juni Irianti; Situmorang, Andrio; Marpaung, Bonar; Harmain, Ummu; Pasaribu, Muldri Pudamo James
Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambei Manoktok Hitei Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat SAPANGAMBEI MANOKTOK HITEI
Publisher : Universitas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/v90ex672

Abstract

Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sebab pembangunan yang dimaksudkan sebagai tujuan negara di dalam mencapai masyarakat adil dan makmur bukanlah hanya sekedar pembangunan infrastuktur, melainkan juga pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pembangunan perlu dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat melalui pembinaan hukum yang pada gilirannya menciptakan suatu kesadaran hukum bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat di bidang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ini dilakukan di Kecamatan Siantar Sitalasari. Bentuk kegiatan adalah sosialisasi dan pembinaan hukum. Berdasarkan fakta yang ditemukan di masyarakat di lokasi Pengabdian Masyarakat ditemukan bahwa masyarakat masih belum memahami dengan jelas Undang-undang PKDRT. Sebagai hasil kegiatan dilakukan pembentukan kelompok kesadaran hukum masyarakat yang nantinya akan mendapatkan pembinaan berkala dari Universitas Simalungun melalui Lembaga Pengabdian Masyarakat
LEGAL CERTAINTY TERM OF PROTECTION TRADEMARKS FOR SME AND IKM ACTORS Pasaribu, Muldri Pudamo James; Naldo, Rony Andre Christian; Sinurat, Anggiat
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.3179

Abstract

The practice of SMEs and IKM which are the most developed business units in Indonesia. Regarding its development, in order to create legal certainty and obtain legal protection, every SME and IKM actor should register their trademark. For applications for registration of trademarks that are accepted, SMEs and IKM actors obtain rights to trademarks, which furthermore the Menkumham via DGIP issues trademark certificates, the official excerpt of which can be obtained by SMEs and IKM actors through filing an application by paying an official fee. This study discusses the registration of trademarks by SME and IKM business actors and/or their proxies in order to create legal certainty and obtain legal protection. In this regard, this study uses the Theory of Legal Certainty, focused on examining legal certainty regarding the term of trademark protection for SMEs and IKM actors. This research is a type of normative research. The method used in this study is a normative juridical research method. This research is a prescriptive analysis, using various types of data in legal research related to national and regional economic growth. The results of the study conclude that legal certainty for trademark legal protection for SMEs and IKM actors is 10 (ten) years from the date of receipt, and can be extended for 10 (ten) years. In Law Number 20 of 2016, there is no legal certainty regarding the application for further extension by SMEs and IKM actors who own trademarks and/or their proxies in order to obtain trademark legal protection. Tariffs related to the registration or extension of trademarks have been determined by the Government in Government Regulation Number 28 of 2019.
Co-Authors Buyung Buyung, Buyung Doloksaribu, Sulastri Ester Ria Aurora Hermes, Christian Daniel Hutasoit, Arianto Suhardhiman Malau, Sisca Juita Marpaung, Bonar Naldo, Rony Andre Christian Samosir, Elida Saragih, Jef Rudiantho Sinurat, Anggiat Sitinjak, Juni Irianti Situmorang, Andrio Ummu Harmain, Ummu