Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

The Interaction Between Economic Interests and Law Formation: A Max Weber Perspective Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Widodo, Yuda; Sofyan; Cempokowulan, Amin; Anwar, Saryono
Economics and Business Journal (ECBIS) Vol. 1 No. 1 (2022): November
Publisher : PT. Maju Malaqbi Makkarana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/ecbis.v1i1.154

Abstract

This study explores the relationship between economic interests and legal formation through the lens of Max Weber's perspective. The key issue addressed is the extent to which economic factors influence legal structures and their reciprocal impact on economic systems. The objective is to analyze how economic rationality shapes lawmaking processes and the implications for modern transactions. The study employs a qualitative method, relying on textual analysis of Weber’s works and related legal theories. The findings reveal that economic interests are fundamental drivers of legal predictability, calculability, and stability, which are essential for fostering business growth and investment confidence. However, the tension between formal legal rationality and substantive justice poses challenges to achieving equity. These insights underscore the necessity of a structured legal framework that aligns with dynamic economic needs while ensuring fairness. The results contribute to a deeper understanding of the interplay between economics and law, offering guidance for policymakers to balance economic progress with social equity.
Fakultas Hukum di Indonesia: Perubahan dan Penyesuaian dalam Menyongsong Revolusi Industri 5.0 dengan Perspektif Pemikiran Islam Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy; Sofyan; Widodo, Yuda; Rahmiati; Safira, Rifka
Maksimal Jurnal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol 2 No 1 (2024): Oktober
Publisher : Maximal Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya dan Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan dan penyesuaian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum di Indonesia dalam menyongsong Revolusi Industri 5.0, dengan fokus pada tantangan integrasi teknologi dan kebutuhan baru di dunia hukum.( Prabowo, Y. (2024). Dalam perspektif Islam, perubahan ini harus memperhatikan prinsip adl (keadilan) dan amanah (tanggung jawab) dalam pendidikan hukum.( Mansur, A. (2021). Penelitian ini mengkaji aspek perubahan kurikulum, penerapan teknologi, dan kesenjangan antara teori dan praktik. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI), banyak fakultas masih menghadapi hambatan infrastruktur dan kesiapan tenaga pengajar. Dalam konteks pemikiran Naquib al-Attas, pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika, serta berorientasi pada kemaslahatan umat (maslahah). Al-Attas menekankan pentingnya keseimbangan antara teori dan praktik, serta inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mempersiapkan lulusan yang kompetitif di dunia hukum global, perlu ada pembaruan kurikulum, pelatihan teknis bagi dosen, dan peningkatan fasilitas teknologi. Semua langkah ini harus dilakukan dengan amanah dan mengutamakan kebermanfaatan bagi umat, memastikan bahwa pendidikan hukum tidak hanya unggul dalam keahlian teknis, tetapi juga dalam membentuk karakter yang baik dan beretika.
Penyuluhan Stunting di Desa Kadipaten Wonosobo Melalui KKN Mandiri Berbasis Hukum Keluarga Islam Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Widodo, Yuda; Yuliana, Yuliana; Dewanto, I Joko; Muhiran, Muhiran; Afiat, M
Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): JANUARI-APRIL
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jak.v5i1.3875

Abstract

The prevention of stunting in Indonesia, particularly in Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, is a key focus in efforts to improve the quality of life in the community. Stunting, which affects the physical and mental development of children, can be minimized through various approaches, one of which is legal awareness emphasizing parental responsibility for child health. As part of the Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri program, students from the Law Department, Class C1, Universitas Tangerang, implemented a community service program in Desa Kadipaten to enhance the community’s understanding of stunting prevention through an Islamic family law approach. From the perspective of Islamic family law, parents have an obligation to provide adequate nutrition and ensure the health of their children, a responsibility that must be fulfilled to guarantee the optimal realization of children’s rights. This program was carried out through socialization, training for housewives, and discussions with community leaders and the village head. The results of this activity show an increase in community awareness regarding the importance of a healthy lifestyle and proper nutrition management in preventing stunting. The legal awareness provided through this approach is expected to strengthen parental commitment in fulfilling children’s rights and support the development of a healthy and quality generation.
Pengembangan Potensi Wisata: Penyuluhan Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal dan Hukum Widodo, Yuda; Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Rahmiati, Rahmiati; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Abdimas Mandalika Vol 4, No 3 (2025): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v4i3.30200

Abstract

Abstract:  This community service aims to develop tourism potential based on local wisdom that can enhance the economy of the community through counseling in Kadipaten Village, Wonosobo Regency. The method used is the Asset Based Approach (ABA), which emphasizes the utilization of existing local assets, such as traditions, culture, and natural resources, to create sustainable solutions in the tourism sector. The parties involved in this community service include local communities, the Kadipaten Village government, the Wonosobo Regency government, and the private sector, which form a partnership to plan and implement activities. The community is involved in every stage of development, starting from the identification of local assets, planning, to the implementation of local wisdom-based tourism activities. The results of community service show that by involving the community in tourism management, as well as providing education about the importance of protecting and preserving local culture, the local economy has improved through an increase in tourist visits and the empowerment of local economic potential.Abstrak: Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui penyuluhan di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo. Metode yang digunakan adalah Asset Based Approach (ABA), yang menitikberatkan pada pemanfaatan aset lokal yang ada, seperti tradisi, budaya, dan sumber daya alam, untuk menciptakan solusi berkelanjutan dalam sektor pariwisata. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengabdian masyarakat ini meliputi masyarakat lokal, pemerintah Desa Kadipaten, pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan sektor swasta yang membentuk kemitraan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari identifikasi aset lokal, perencanaan, hingga pelaksanaan kegiatan wisata berbasis kearifan lokal. Hasil pengabdian masyarakat menunjukkan bahwa dengan melibatkan komunitas dalam pengelolaan wisata, serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian budaya lokal, ekonomi masyarakat meningkat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan potensi ekonomi lokal.
Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Pengelolaan Bumdes untuk Mewujudkan Kadipaten Menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Wonosobo Muhiran, Muhiran; Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Widodo, Yuda; Rahmiati, Rahmiati; Latukau, Fikry; Nadila, Gesti; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei
Publisher : Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/khidmatuna.v5i2.3482

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, guna mendorong terwujudnya desa mandiri yang kuat secara kelembagaan dan berkelanjutan secara ekonomi. Permasalahan yang dihadapi desa meliputi rendahnya pemahaman pengelola BUMDes terkait aspek legalitas hak atas tanah, mekanisme pengelolaan aset, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Melalui pendekatan Service Learning, mahasiswa Universitas Tangerang Raya bersama mitra lokal menyelenggarakan pelatihan hukum yang komprehensif untuk pengelola BUMDes dan perangkat desa. Materi pelatihan meliputi prosedur perizinan usaha, pengelolaan aset desa secara hukum, serta penyusunan peraturan internal guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu, mahasiswa turut menggagas inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan homestay berbasis komunitas dan pengolahan hasil pertanian bernilai tambah. Pelibatan aktif pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan warga dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat semangat kolaboratif dan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang diinisiasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum, terbentuknya kerjasama lintas elemen desa yang lebih solid, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMDes. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMDes yang akuntabel, sekaligus menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang inklusif dan berkelanjutan.