Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Stunting di Desa Kadipaten Wonosobo Melalui KKN Mandiri Berbasis Hukum Keluarga Islam Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Widodo, Yuda; Yuliana, Yuliana; Dewanto, I Joko; Muhiran, Muhiran; Afiat, M
Al-Khidmah Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2025): JANUARI-APRIL
Publisher : Institute for Research and Community Service (LPPM) of the Islamic University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56013/jak.v5i1.3875

Abstract

The prevention of stunting in Indonesia, particularly in Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, is a key focus in efforts to improve the quality of life in the community. Stunting, which affects the physical and mental development of children, can be minimized through various approaches, one of which is legal awareness emphasizing parental responsibility for child health. As part of the Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri program, students from the Law Department, Class C1, Universitas Tangerang, implemented a community service program in Desa Kadipaten to enhance the community’s understanding of stunting prevention through an Islamic family law approach. From the perspective of Islamic family law, parents have an obligation to provide adequate nutrition and ensure the health of their children, a responsibility that must be fulfilled to guarantee the optimal realization of children’s rights. This program was carried out through socialization, training for housewives, and discussions with community leaders and the village head. The results of this activity show an increase in community awareness regarding the importance of a healthy lifestyle and proper nutrition management in preventing stunting. The legal awareness provided through this approach is expected to strengthen parental commitment in fulfilling children’s rights and support the development of a healthy and quality generation.
Peningkatan Kapasitas Hukum dalam Pengelolaan Bumdes untuk Mewujudkan Kadipaten Menjadi Desa Mandiri di Kabupaten Wonosobo Muhiran, Muhiran; Muntako, Muntako; Hendrawan, Hendrawan; Widodo, Yuda; Rahmiati, Rahmiati; Latukau, Fikry; Nadila, Gesti; Satiadharmanto, Deddi Fasmadhy
Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Mei
Publisher : Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54471/khidmatuna.v5i2.3482

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas hukum dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kadipaten, Kabupaten Wonosobo, guna mendorong terwujudnya desa mandiri yang kuat secara kelembagaan dan berkelanjutan secara ekonomi. Permasalahan yang dihadapi desa meliputi rendahnya pemahaman pengelola BUMDes terkait aspek legalitas hak atas tanah, mekanisme pengelolaan aset, serta transparansi dan akuntabilitas keuangan. Melalui pendekatan Service Learning, mahasiswa Universitas Tangerang Raya bersama mitra lokal menyelenggarakan pelatihan hukum yang komprehensif untuk pengelola BUMDes dan perangkat desa. Materi pelatihan meliputi prosedur perizinan usaha, pengelolaan aset desa secara hukum, serta penyusunan peraturan internal guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu, mahasiswa turut menggagas inovasi berbasis potensi lokal, seperti pengembangan homestay berbasis komunitas dan pengolahan hasil pertanian bernilai tambah. Pelibatan aktif pemerintah desa, pengelola BUMDes, dan warga dalam setiap tahapan kegiatan memperkuat semangat kolaboratif dan rasa kepemilikan terhadap perubahan yang diinisiasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan program menunjukkan adanya peningkatan pemahaman hukum, terbentuknya kerjasama lintas elemen desa yang lebih solid, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola BUMDes. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan BUMDes yang akuntabel, sekaligus menjadi praktik baik yang dapat direplikasi di desa lain dengan kondisi serupa. Kegiatan ini membuktikan bahwa penguatan kapasitas hukum merupakan strategi penting dalam mewujudkan kemandirian desa yang inklusif dan berkelanjutan.