Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Prasada, Erisa Ardika; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37462

Abstract

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e – commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebu, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.   Abstract Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION Trinanda, Moulyta Elgi; Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4077

Abstract

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak.
PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA INFLUENCER ATAS ENDORSEMENT PRODUK KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DI SOSIAL MEDIA Amini, Fitria
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.242

Abstract

Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena baru dalam praktik pemasaran, yaitu penggunaan influencer sebagai alat promosi yang efektif. Namun, di balik efektivitas tersebut, muncul permasalahan hukum ketika influencer mempromosikan produk ilegal yang dapat merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata influencer dalam mempromosikan produk ilegal serta mekanisme perlindungan hukum represif yang dapat diakses oleh konsumen. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan influencer yang mempromosikan produk ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata karena melanggar asas kehati-hatian dan dapat menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan meliputi ganti kerugian atas dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Mekanisme perlindungan hukum represif seperti gugatan perdata melalui pengadilan atau melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen menjadi langkah konkret dalam memberikan keadilan bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi regulasi yang lebih ketat terhadap praktik endorsement serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku industri digital.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRIVASI INFORMASI DATA PRIBADI KONSUMEN JASA LAYANAN TRANSPORTASI ONLINE Fitriyani, Fitriyani; Amini, Fitria
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.243

Abstract

The development of information technology in the digital era has given birth to various application-based services, including online transportation such as Gojek and Grab. These services offer various conveniences for consumers, such as easy access, affordable rates, and 24-hour service. However, behind these conveniences, there are serious problems related to the protection of users' personal data. This study aims to examine the legal protection of the privacy of personal data of consumers of online transportation services in Indonesia. The research method used is normative with a legislative approach. Data were obtained through literature studies covering primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the analysis show that although there are regulations such as the ITE Law and other regulations, protection of consumers' personal data is still weak. This is evidenced by the rampant misuse of data by third parties without user consent. Collective awareness is needed, both from the government, business actors, and the community, to strengthen legal protection of personal data, as well as the formation of special regulations that regulate data protection as a whole.