Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Gagasan Membangun Lembaga Keuangan Partisipasif Pada Ekonomi Kerakyatan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Dalam Menghadapi Kapitalisme Prasada, Erisa Ardika
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1, No 1 (2019): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khdk.v1i1.2438

Abstract

Di bawah dominasi kapitalisme, kerusakan ekonomi terjadi di mana-mana. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perekonomian dunia tengah memasuki suatu fase yang sangat tidak stabil dan masa depan yang sama sekali tidak menentu.Alur sederhana kapitalisme yang dianut oleh Indonesia dapat dilihat ketika perusahaan melakukan ekspansi dan eksploitasi, maka di balik layar selalu ada dukungan investasi dari lembaga-lembaga keuanganDiperlukan lembaga keuangan alternatif untuk memutus kapitalistik semacam ini, karena yang juga terkena dampak dari adanya sistem ekonomi kapital adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sedangkan cita-cita kemakmuran perekonomian dalam konstitusi adalah untuk seluruh lapisan masyarakat.Baitul Maal wat Tamwil (BMT) disebut juga dengan Balai-usaha Mandiri Terpadu. Dalam suatu lembaga BMT terdapat dua manajemen keuangan di dalamnya, yakni baitul maal dan baitul tamwil.Perkembangan BMT di Indonesia cukup pesat dari tahun ke tahun.  Lembaga keuangan mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai pembiayaan mikronya.Kata Kunci: Kapitalisme, Baitul Maal, Lembaga Keuangan
Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia Prasada, Erisa Ardika
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 4, No 1 (2022): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v4i1.4488

Abstract

Traditional knowledge is part of society that is passed down from generation to generation and needs to be protected by law. There is potential for economic benefits resulting from the use of traditional knowledge by developed countries through biopiracy or misappropriation. This article aims to examine the legal protection for people who possess traditional knowledge from acts of biopiracy or misappropriation under the Patent Law (UU Patent). The research method in writing is normative research with a statutory approach. The results of the study reveal that the legal protection of traditional knowledge is regulated in Article 26 of Law no. 13 of 2016 concerning Patents, namely if the invention relates to and/or originates from genetic resources and/or traditional knowledge, it must clearly and correctly state the origin of the genetic resources and/or traditional knowledge in the description. This is done so that genetic resources and/or traditional knowledge are not recognized by other countries and in order to support Access Benefit Sharing (ABS). The distribution of results and/or access to the use of genetic resources and/or traditional knowledge is carried out in accordance with the laws and regulations and international agreements in the field of genetic resources and traditional knowledge.Keywords: Benefit Sharing; Patent; Traditional Knowledge
PENDAMPINGAN MAHASISWA PROGRAM KAMPUS MENGAJAR DALAM RANGKA PENGUATAN LITERASI, NUMERASI, DAN ADAPTASI TEKNOLOGI DI SMK NEGERI 2 KAYUAGUNG Firmansyah, Firmansyah; Ali, Mukti; Prasada, Erisa Ardika
ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6 No 2 (2023): (Oktober 2023)
Publisher : LPPM Institut Agama Islam (IAI) Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69552/abdi_kami.v6i2.2153

Abstract

This community service activity is intended to: 1) improve students' ability to provide classroom assistance, 2) improve students' ability to develop students' literacy and numeracy, and 3) improve students' ability to adapt technology to students' learning and academic activities. The mentoring method is carried out through 4 stages, namely: 1) planning stage, 2) implementation stage, 3) evaluation and monitoring, and 4) reporting. The results of this mentoring activity have significantly improved students' abilities in: 1) providing classroom assistance, 2) developing student literacy and numeracy, and 3) adapting technology to student learning and academic activities. These indicators can be seen from the various activities that have been carried out by students in an effort to strengthen literacy, numeracy, and technology adaptation at SMK Negeri 2 Kayuagung.
Edukasi Hukum Transaksi E-Commerce Guna Menciptakan Konsumen Cerdas di SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai Ramadhan, Muhammad Syahri; Syaifuddin, Muhammad; Prasada, Erisa Ardika; Trinanda, Moulyta Elgi; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 4 No. 3 (2024): December 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jdh.v4i3.37462

Abstract

Meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap transaksi elektronik (e-commerce) di Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam memahami regulasi yang terkait dengan aktivitas ini, terutama bagi generasi muda yang mendominasi pengguna internet. Seiring dengan tingginya angka transaksi e-commerce, berbagai bentuk penyimpangan seperti penipuan transaksi juga semakin marak. Untuk mengatasi tantangan ini, Tim Penyuluh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (FH Unsri) mengadakan program penyuluhan hukum bagi siswa SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi e-commerce. Metode pelaksanaan yang digunakan ialah metode ceramah disertai sesi tanya jawab dan kuisioner. Tanggapan siswa dan guru di sekaligus peserta dalam penyuluhan sangat baik. Siswa sebagian besar peserta memiliki pengetahuan yang minim mengenai aspek hukum transaksi daring dan belum memahami langkah penyelesaian sengketa yang terkait. Kegiatan ini dapat memberikan edukasi tentang pemahaman hukum dasar yang kuat bagi siswa untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi dalam transaksi e-commerce terutama terkait perlindungan hukum apabila mengalami kasus penyimpangan e – commerce serta menindaklanjuti atas proses penyelesaian sengketa beserta dasar hukum permasalahan tersebu, sehingga tercipta pengguna internet yang cerdas dan terlindungi. siswa lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam melakukan transaksi elektronik.   Abstract Legal Education on E-Commerce Transactions to Create Smart Consumers at SMK Muhammadiyah Pangkalan Balai.The increasing public enthusiasm for electronic transactions (e-commerce) in Indonesia requires special attention in understanding the regulations related to this activity, especially for the younger generation who dominate internet users. Along with the high number of e-commerce transactions, various forms of irregularities such as transaction fraud are also increasingly widespread. To overcome this challenge, the Sriwijaya University Faculty of Law Extension Team (FH Unsri) held a legal counseling program for students at Muhammadiyah Pangkalan Balai Vocational School, Banyuasin Regency, South Sumatra Province, which aims to increase understanding of e-commerce regulations. The implementation method used is the lecture method accompanied by a question and answer session and a questionnaire. The response from students and teachers as well as participants in the counseling was very good. Most of the student participants have minimal knowledge regarding the legal aspects of online transactions and do not understand the steps involved in resolving disputes. This activity can provide education about a strong basic legal understanding for students to overcome risks that may occur in e-commerce transactions, especially regarding legal protection if they experience cases of e-commerce irregularities and follow up on the dispute resolution process along with the legal basis for the problem, so as to create users smart and protected internet. students are more careful and responsible in carrying out electronic transactions.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DIREKSI PERSEROAN TERBATAS YANG DIBERHENTIKAN MELALUI KEPUTUSAN CIRCULAR RESOLUTION Trinanda, Moulyta Elgi; Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Amini, Fitria
Sriwijaya Journal of Private Law Volume 1, No.2 : Oktober 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sjpl.v1i2.4077

Abstract

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham untuk membuat keputusan mengikat di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui mekanisme circular resolution, yang memiliki kekuatan hukum setara dengan keputusan RUPS. Keputusan tersebut diambil tanpa perlu mengadakan RUPS fisik, melainkan dengan mengirimkan usul secara tertulis kepada semua pemegang saham yang kemudian harus disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Namun, peraturan mengenai circular resolution dalam Undang-Undang PT sangat terbatas. Undang-Undang ini tidak secara rinci mengatur mekanisme, jangka waktu, atau hal-hal yang diizinkan dalam circular resolution, khususnya untuk pemberhentian direksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap direksi Perseroan Terbatas yang diberhentikan melalui keputusan circular resolution. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan hukum melalui studi pustaka. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang fokus pada asas-asas dan sistematika hukum. Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa keputusan circular resolution sah jika sesuai dengan ketentuan Pasal 91 dan Pasal 105 ayat (3) UU PT. Sebelum keputusan diambil, direksi yang akan diberhentikan harus diberitahu mengenai rencana pemberhentiannya beserta alasannya dan diberikan kesempatan untuk membela diri jika keberatan atas pemberhentiannya tersebut. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum sehingga pemberhentian direksi tidak terjadi secara sepihak.
Legal Implications of Financial Services Authority Regulation Number 30 of 2024 on the Financial Conglomerate System in Indonesia Prasada, Erisa Ardika; Putri, Rizha Claudilla; Nurfitrah, Mesya Assauma
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Issue 4, June 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v5i4.3043

Abstract

Introduction: Financial conglomeration in Indonesia is a strategy of combining companies from different sectors to diversify income and reduce risk.Purposes of the Research: This research aims to analyze the Financial Services Authority Regulation Number: 30/2024, which aims to harmonize the provisions of financial conglomeration with Law Number: 4/2023 on Financial Sector Development and Strengthening.Methods of the Research: The method used is normative research, focusing on analyzing legal norms and related policies.Findings of the Research: The results show that Financial Services Authority Regulations Number 30/2024 introduces a Financial Conglomerate Holding Company that is responsible for the control and consolidation of conglomerate members. The implementation of integrated supervision is expected to enhance financial system stability and support inclusive and sustainable economic growth. This research provides insight into the challenges and opportunities in regulating financial conglomerates in Indonesia.