Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Opinion
YUSMAN, BENNY D.
Faculty of Law Tadulako University
Education

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Legal Opinion

 1 
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN KENDARAAN TRUK YANG MELEBIHI BEBAN ANGKUTAN DI JALAN RAYA (STUDI KASUS DI WILAYAH PARIGI MOUTONG) ARDIANTO, WANDA; YUSMAN, BENNY D.; KAMAL, KAMAL
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran truk yang melebihi beban angutan di jalan raya. Permasalahan yaitu bagaimanakah prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang di jembatan timbang diwilayah kabupaten Parigi Moutong dan bagaimanakah penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi muatan yang diperkenankan. Meode penelitian yaitu empiris.Hasil penelitian ini diketahui bahwa, prosedur pemeriksaan truk angkutan barang di jembatan timbang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan karena kurangnya kesadaran hukum terhadap petugas, sopir dan pemilik barang, seringnya jembatan timbang rusak, adanya toleransi petugas terhadap truk yang melebihi beban angkutan dan beban jalan dan sebagian tidak melalui jembatan ditimbang dan Penindakan yang dilakukan terhadap truk angkutan barang yang melebihi beban muatan pada umumnya dikenakan denda yang dijadikan biaya retribusi, sehingga lebih mengutamakan Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan penegakan hukum. Disarankan perlunya pergantian Jembatan Timbang Toboli dari konvensional menjadi modern/digital sehingga dapat diketahui/dan tercatat kendaraan yang ditimbang dan besarnya kelebihan beban muatan sehingga dapat mengurangi terjadinya kolusi petugas dengan sopir. Perlunya petugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih mengutamakan penegakan hukum dibandingkan dengan mengejar Pendapatan Asli Daerah
ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA VIDEO COMPACT DISC (VCD) BAJAKAN (Studi Kasus Perkara Pidana Khusus Nomor : 34/ Pid.Sus/2014/ PN. PL) Satmanadika, Gede; Yusman, Benny D.; Itam, Harun Nyak
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28  Tahun 2014, memberikan perlindungan hukum hak  cipta yang lebih ditingkatkan dari peraturan perundang-undangan sebelumnya. Maraknva pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum tetapi telah merambat didalam industri pembuatan game anak. Sanksi terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat terlaksana apabila adanya kesadaran hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat yang harus mengetahui, memahami dan melaksanakan Undang-Undang Hak Cipta dengan penuh rasa tanggung jawab.Adapun yang menjadi permasalahan adalah bagaimanakah bentuk pelanggaran hak cipta VCD bajakan dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL dan bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban pidana dalam kasus pidana khusus nomor : 34/Pid.Sus/2014/PN.PL.  Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, data yang diperoleh kemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGAPUSAN KDRT (Studi Kasus Polres Kota Palu) Sartika, Madia; Yusman, Benny D.; Awaliah, Awaliah
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas penegakan hukum tentang kekersan dalam rumah tangga di Indonesia dari prospektif sosiologi. Soerjono soekanto mengatakan bahwa efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam masyarakat di tentukan oleh beberapa faktor, yaitu apatar hukum, asilitas hukum, kesadaran hukum, kaidah hukum, dan budaya hukum. Prespektif sosiologis di pilih dalam kajian karena penegakan hukum tidak lain adalah upaya melaksanakan hukum dalam masyarakat yang meniscayakan terjadinya interaksi antara hukum sebagai ketentuan normative dengan unsur-unsur dalam masyarakat, seperti nilai, institusi, norma dan lain-lain. Hukum tentrang kekerasan dalam rumah tangga yang di berlakukan melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 hingga saat ini belum sepenuhnya dapat di tegakan secara efekti untuk memberikan perlindungan terhadap korban KDRT.
TINJAUAN HUKUM TENTANG EKSISTENSI PENYANDERAAN TERHADAP WAJIB PAJAK Saputra, Hermawan Jaya; Yusman, Benny D.; Mardin, Nurhayati
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Terkait dengan Skripsi yang saya buat mengenai “tinjauan hukum tentang eksistensi penyanderaan terhadap wajib pajak”pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya penagihan pajak yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan dengan surat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2000. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam dalam pelaksanaan penyanderaan, serta prosesdur penghentian penyanderaan. Penyanderaan dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2000 terdapat pada pasal 1 ayat (21) yang mana penyanderaan tersebut dimaksudkan sebagai pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Penyanderaan mengandung konsekuensi  tidak bebasnya wajib pajak untuk berhubungan dengan keluarganya, penyanderaan sebagai upaya paksa dalam hukum pajak tidak termasuk pelanggaran hak asasi Wajib pajak untuk melunasi hutang pajaknya. Wajib pajak yang dimaksudkan disini yaitu orang pribadi atau badan yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya seratus juta rupiah (Rp. 100.000.000) serta diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan pajaknya. Jangka waktu penyanderaan selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak Penanggung Pajak ditempatkan dalam tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum Empiris yaitu mengacu pada karakter ilmu hukum yang ditujukan bukan hanya peraturan-peraturan tertulis yang memiliki sangkut paut dengan penulisan ini, tetapi juga membutuhkan proses pengumpulan data dari lembaga yang berkaitan demi menunjang kelengkapan dalam penulisan ini. Adapun tempat penelitian yaitu di kantor perpajakan pratama palu.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BUKTI PERMULAAN DALAM TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN PRA-PERADILAN NO.10/PID.PRAP/2015/PN.PAL) Maryano, Muhammad; Yusman, Benny D.; Kamal, Kamal
Legal Opinion Vol 6, No 6 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bukti permulaan yang cukup merupakan konsep elementer dari dimulainya sebuah proses pidana di Indonesia. Pada undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara umum, fungsi bukti permulaan yang cukup  di dalam KUHAP ialah merupakan alat untuk mengendalikan diskresi kewenangan penegakan hukum  yang berada pada penyidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar memenuhi kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas lex certa dan lex stricta dalam hukum pidana maka frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” harus ditafsirkan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, tindak pidana dalam pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi syarat objektif dan subjektif, sebagaimana dalam putusan pra-peradilan Nomor 10/Pid.Prap/2015/PN.Pal tidak sesuai karena tidak mencantumkan siapa yang disuruh untuk memasukkan keterangan palsu tersebut dan untuk selesainya tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik tersebut harus sudah nyata bahwa hal atau kejadian tersebut telah nyata – nyata dimuat dalam akta autentik, artinya akta itu telah diterbitkan.
Co-Authors ARDIANTO, WANDA Awaliah, Awaliah Itam Abu, Harun Nyak KAMAL, KAMAL Maryano, Muhammad Nurhayati Mardin Saputra, Hermawan Jaya Sartika, Madia Satmanadika, Gede