Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia: Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia Christina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Alief Akbar Musaddad; Chris Anggi Natalia Berutu; Ayi Ishak Sholih Muchtar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6573

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip lex domicilii untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.
Implementation of the Role of the Marriage Guidance and Preservation Advisory Board (BP4) in Maintaining Household Harmony Ayi Ishak Sholih Muchtar; Ah. Fathonih; Aden Rosadi; Januri Januri
International Journal of Law and Society Vol. 2 No. 4 (2025): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v2i4.895

Abstract

This research addresses the high divorce rate in three districts and cities, highlighting the lack of household harmony and integrity. The study focuses on the role and function of the Marriage Guidance and Preservation Advisory Board (BP4) in consultation and mediation. The objectives of the research are: 1) To identify the role of BP4 in fostering household harmony, 2) To examine the implications of Family Law in BP4’s role, and 3) To analyze BP4’s contribution to household harmony in East Priangan. The research employs a sociological juridical approach, examining the law based on norms and regulations while assessing its empirical application in community life. The research adopts qualitative methods. The findings show that: 1) BP4's role in maintaining household harmony is functioning normatively and functionally through non-litigation counseling and mediation, but its implementation remains uneven and reactive, preventing optimal development of the preventive function. 2) BP4’s legal implications are strong as a pre-litigation mechanism, but its limited authority and minimal integration with the judicial system hinder its effectiveness. 3) Barriers to BP4’s assistance include low participation, limited legal authority, a litigative culture, and weak institutional capacity. The research suggests a new model for Restorative-Preventive Family Governance to strengthen BP4’s role in conflict prevention