Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Jurnal Kolaboratif Sains
Alief Akbar Musaddad
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
The Application of Compulsory Bequest to Non-Muslim Heirs: A Comparative Study of Islamic Law and Jurisprudence in Indonesia Mirza Elmy Safira; Alief Akbar Musaddad; Bambang Supriadi; Hamzah Mardiansyah; Mawardi
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 7 No. 1: January 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i1.6813

Abstract

The application of wasiat wajibah (compulsory will) is a significant issue within inheritance law in Indonesia, particularly regarding non-Muslim heirs who inherit from Muslim relatives. In Islamic law, wasiat wajibah refers to the entitlement given to heirs who are excluded from inheritance based on the faraid rules, with the intention of promoting fairness. This research aims to evaluate the application of wasiat wajibah for non-Muslim heirs, through a comparative analysis between Islamic law and the current jurisprudence in Indonesia. The methodology applied is a normative approach, focusing on the analysis of relevant legislation and judicial precedents. The discussion covers the concept of wasiat wajibah in Islamic law, its implications for non-Muslim heirs, and an evaluation of how it is implemented within the Indonesian legal framework. The results are expected to enhance the understanding of the implementation of wasiat wajibah in Indonesia’s multi-religious society.
Kedudukan Istri dalam Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia: The Position of the Wife in the Division of Marital Property According to Islamic Family Law and the Marriage Law in Indonesia Yohanes Don Bosco Watu; Christina Bagenda; Kalijunjung Hasibuan; Alief Akbar Musaddad; Mohammadong
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6262

Abstract

Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama pernikahan dan dianggap sebagai harta bersama antara suami dan istri dan dibagi ketika terjadi perceraian atau saat salah satu pasangan meninggal dunia. Pembagian harta ini biasanya mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum perdata, hukum agama, atau perjanjian pranikah yang telah disepakati sebelumnya. Menurut hukum keluarga Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia terhadap harta gono-gini menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Karena kedudukan istri dalam pembagian harta gono-gini di Indonesia sangat diperhatikan baik dalam Hukum Keluarga Islam dan juga Undang-Undang Perkawinan. Istri memiliki hak yang jelas atas harta bersama, dan prinsip keadilan menjadi landasan dalam proses pembagian tersebut. Dalam hal perselisihan, mediasi dan pengadilan dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah ini secara adil.
Akibat Hukum Perkawinan Beda Kewarganegaraan dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia: Legal Consequences of Inter-Nationality Marriages from the Perspective of Civil Law in Indonesia Christina Bagenda; Maria Alberta Liza Quintarti; Alief Akbar Musaddad; Chris Anggi Natalia Berutu; Ayi Ishak Sholih Muchtar
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6573

Abstract

Perkawinan beda kewarganegaraan semakin umum terjadi di Indonesia seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas lintas negara. Dalam konteks hukum perdata, perkawinan antar warga negara menimbulkan kompleksitas hukum yang khas, terutama terkait keabsahan status perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta implikasi kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini membahas pengaturan hukum Indonesia terhadap perkawinan beda kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta penerapan prinsip lex domicilii untuk menentukan hukum yang berlaku dalam pengelolaan harta bersama dan hak asuh anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan hukum antara negara asal pasangan dapat menimbulkan konflik hukum, terutama dalam hal status kewarganegaraan anak yang diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan pada usia 18 tahun. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang mendalam mengenai ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara adalah penting bagi pasangan beda kewarganegaraan agar mereka dapat memastikan pemenuhan hak-hak mereka dalam perkawinan secara sah.
Kedudukan Anak Hasil Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan: The Position of Children from Secret Marriages from the Perspective of Islamic Law and the Marriage Law Ade Daharis; Alief Akbar Musaddad; Sandi Yoga Pradana; Nadzif Ali Asyari; Seftia Azrianti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 2: Februari 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.6971

Abstract

Sebagian masyarakat Indonesia masih melakukan pernikahan siri, yaitu pernikahan yang tidak diresmikan di lembaga negara. Salah satu konsekuensi dari pernikahan siri, status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan ini tidak jelas menurut hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Artikel ini membahas posisi hukum anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan silang dengan sudut pandang hukum negara dan hukum Islam (UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Tujuan dari percakapan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman kita tentang hak-hak anak yang lahir dari pernikahan siri dan konsekuensi hukumnya.
Co-Authors Ade Daharis Ayi Ishak Sholih Muchtar Bambang Supriadi Chris Anggi Natalia Berutu Christina Bagenda Hamzah Mardiansyah Kalijunjung Hasibuan Maria Alberta Liza Quintarti Mawardi Mirza Elmy Safira Mohammadong Nadzif Ali Asyari Sandi Yoga Pradana Seftia Azrianti Yohanes Don Bosco Watu