Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.693
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ius Constituendum Jurnal Jatiswara MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Independent Jurnal Hukum Pelita JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro PESHUM
M. Abdim Munib
Universitas Bojonegoro
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peranan dan Kedudukan Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro Adrianto Prabowo; M. Abdim Munib
Jurnal Independent Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v7i2.102

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dan kedudukan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum yaitu dengan menggunakan pendekatan kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa peranan dan kedudukan Paralegal dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai penunjang tugas dan fungsi Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau pada Pemberi Bantuan Hukum lainnya. Kata Kunci : Peranan, Kedudukan, Paralegal, Masyarakat, Miskin
URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM PEJABAT DAERAH DARI JERATAN TINDAK PIDANA KORUPSI M. Abdim Munib
Jurnal Independent Vol 8, No 1 (2020): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v8i1.110

Abstract

Gencarnya upaya pemberantasan korupsi, terutama di daerah, terkadang dapat mengakibatkan pejabat publik enggan melaksanakan kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik dengan dalih khawatir akan terjerat dalam tuduhan tindak pidana. Padahal di sisi lain, dalam penegakan hukum pidana di Indonesia terdapat asas subsideritas. Dengan penerapan asas ini perlindungan hukum kepada setiap pejabat publik di daerah sebenarnya sudah diberikan dengan adanya asas ultimum remedium dalam penegakan hukum pidana, termasuk pidana korupsi, yaitu dengan menjadikan penegakan hukum pidana sebagai alternative pemulihan terakhir setelah penyelesaian bidang hukum perdata maupun hukum administrasi sudah tidak mampu memberikan penyelesaian. Jika prinsip ini dipegang teguh oleh aparat penegak hukum yang berwenang, baik kepolisian, kejaksaan maupun KPK, maka Kepala Daerah akan dengan tenang menunaikan pelayanan publik kepada masyarakat yang membutuhkannya.Kata Kunci; Perlindungan hukum, korupsi, pemerintah daerah,  pelayanan public 
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI M. Abdim Munib
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2022): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v11i2.3120

Abstract

Regional autonomy is a way for regional governments to accelerate development in order to achieve social welfare. In this context that the policy of the Bojonegoro Regency government presents the independent farmer program which was legalized through Bojonegoro Regent Regulation Number 48 of 2018 concerning the independent farmer program. The research aims to find out and ensure that the policies made by the local government have been effective or there are still obstacles at the implementation level. This research is an empirical legal research aimed at observing the workings of law in society. Based on this research, the results show that the Bojonegoro Regent's Regulations have been implemented properly to provide legal certainty in implementing the program, although there are still obstacles including the short time span for spending capital assistance (production facilities), there are still concerns about conflicts with other regulations, limited number of resources. humans and the need for more massive socialization. Therefore, it can be suggested to improve the Regent's Regulation, optimize human resources and wider socialization so that people can understand the program and access the independent farmer program.
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA M. ABDIM MUNIB
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Kewenangan Polisi Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengetahui kendala atau hambatan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Kewenangan kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana antara lain adalah menerima laporan dan pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai, tindakan lain menurut hukum, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik, menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan saat perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Hambatan pihak kepolisian dalam melakukan serangkaian tindakan tentang penyelidikan dan penyidikan suatu perkara pidana adalah kurangnya pemahaman tindak pidana oleh masyarakat, kurangnya keberanian penyidik dalam melakukan proses penyelidikan tindak pidana, kesulitan untuk menemukan alat bukti, Kurangnya jumlah penyidik yang mempunyai kejujuran tinggi, kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman penyidik dan kurangnya penguasaan penyidik dalam penggunaan kemajuan pada informasi teknologi.
Perlindungan Hukum Produk Motif Batik Jonegoroan Milik Pengrajin Perorangan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Muhammad Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batik adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain/motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif Batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang di bentuk sedemikian rupa hinga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum produk motif batik jonegoroan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilaksanakan di Sentra Batik Rizki Jonegoroan dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.Metode penelitian yang digunakan adalah normative-empiris. Pentingnya perlindungan hak cipta terhadap motif motif batik yang lahir dari tangan pengrajin batik perlu mendapat perhatian agar nantinya para pemilik hak cipta dapat menikmati hak ekonominya selama waktu berlangsungnya perlindungan hak cipta motif batiknya tersebut.Identifikasi Masalah yaitu bagaimanakah perlindungan hukum atas karya seni batik berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Bagaimana prosedur untuk mendaftarkan ciptaan karya seni batik serta Apa saja permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta karya seni batik dan bagaimana upaya penyelesaiannya.
Pembinaan Narapidana Teroris Sebagai Upaya Mewujudkan Sikap Deradikalisasi: (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro) Nuriyan Masyhar, Ahmad; Abdim Munib, Mohamad
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i1.408

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau instansi pemerintah dimana tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu terkait bentuk pembinaan narapidana terorisme yang dapat mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro serta kendala dan upaya pembinaan narapidana terorisme untuk mewujudkan deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris, yang mana menggunakan fakta empiris yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian bahwa terdapat 2 (dua) program yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro dalam upaya deradikalisasi, yaitu: pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kedua program tersebut terdiri dari beberapa kegiatan yang secara rutin dilakukan oleh narapidana pada hari tertentu dan setiap hari dilakukan. Selain pembinaan terhadap narapidana terorisme yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sendiri, juga ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan pihak atau lembaga lain seperti BNPT, Psikolog, Akademisi maupun lembaga-lembaga lainnya. Adapun kendala dalam upaya deradikalisasi yaitu: Faktor sarana dan prasarana, jumlah petugas yang minim dan juga belum ada petugas khusus yang ahli dan professional dalam bidang menangani Teroris, kurangnya kerjasama dengan lembaga-lembaga lain serta sifat yang tidak ingin berubah dari narapidana menjadi penyebab atau kendala upaya deradikalisasi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bojonegoro.
UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN MINUMAN KERAS JENIS TOAK Agung Santoso; M.Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v5i2.549

Abstract

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengkonsumsi minuman beralkohol tersebut.Melihat pada permasalahan yang terjadi sesuai dengan latar belakang diatas tentang penelitian yuang berjudul Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak, secara garis besar penulis tuangkan dalam beberapa rumusan masalah, yakni: Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro. Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras jenis toak di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus, yaitu dengan mempelajari individu atau suatu kelompok sosial yang terlibat kasus, Untuk data yang dikumpulkan peneliti berasal dari dua sumber yakni data eksplorasi dan data tambahan. Data tambahan bisa diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara, eksperimen, kuesioner, dan lain sebagainya yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap penegakan hukum peredaran minuman keras di Kabupaten Bojonegoro. Kata Kunci : Penegakan Hukum; Peredaran Minuman Keras; Toak.
Perlindungan Atas Hak Rahasia Status Medis Orang Dengan HIV/Aids (Odha) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran (Studi Di Rsud Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro) Andrian Noriza; M. Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v6i1.644

Abstract

Semua aspek hukum dalam peraturan hukum kedokteran menjadi perangkat hukum yang secara khusus menentukan perilaku keteraturan atau perintah keharusan atau larangan perbuatan sesuatu itu berlaku bagi para pihak yang berkaitan dengan usaha kesehatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, merupakan rumah sakit umum daerah yang ikut berperan dalam terciptanya persetujuan tindakan medik antara pihak dokter dan pasien khususnya dalam hal ini adalah perlindungan hak atas rahasia medis penderita HIV/AIDS. Penelitian ini bertujuan, 1) Untuk mengetahui perlindungan hak atas rahasia medis terhadap pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, 2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro apabila terjadi pelanggaran hak atas rahasia medis, 3) Mengetahui perilaku pekerja kesehatan dan substansi hukum mencerminkan budaya hukum yang melindungi status medis orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Lokasi penelitian di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo. Jenis penelitian bersifat normatif-empiris dan penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, Jenis data yang dipergunakan meliputi data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisa data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil Perlindungan hak atas ahasia medis terhadap pasien HIV/AIDS RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, adalah : dilakukan oleh dokter yang bersangkutan, tenaga kesehatan yang berkait, dan pimpinan rumah sakit dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien HIV/AIDS di RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, apabila terjadi pelanggaran hak atas rahasia medis adalah sebagai berikut : lapor ke Rumah sakit, menggugat rumah sakit atas dasar KUH Perdata, dan secara Pidana.
Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Melalui Pembinaan Dan Penyuluhan Kepada Masyarakat Oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Bojonegoro Bukhari Yasin; M. Abdim Munib
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v7i1.941

Abstract

Dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba, pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 membentuk sebuah kelembagaan bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang memiliki jaringan yang tidak pernah putus. Masalah narkoba harus ditangani dengan serius, secara menyeluruh, bersama instansi terkait, tidak lagi dilakukan secara parsial dan yang tentunya kesadaran masyarakat itu sendiri atas bahaya narkoba tersebut. Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, merupakan kejahatan kemanusiaan yang berat, yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Pada masa sekarang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dengan sasaran potensial generasi mudah sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunaannya sudah merata diseluruh strata sosial masyarakat. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melalui pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Satuan Reserse Narkoba sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dan ketahanan sosial masyarakat terhadap bahaya narkotika. Dengan memberikan informasi yang komprehensif, melibatkan berbagai elemen masyarakat, dan mengedepankan pendekatan preventif, program ini berhasil memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus narkotika.
PROBLEMATIKA HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH Munib, M. Abdim; Mangar, Irma
MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum Vol 13 No 2 (2024): Mizan: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Islam Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/mizan.v13i2.5941

Abstract

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan kontestasi untuk memperebutkan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali sebagai salah satu sarana mempertegas prinsip kedaulatan rakyat. Pasal 1 angka (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Bunyi Pasal ini secara tegas mensyaratkan bahwa Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis di bawah asas yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil). Salah satu syarat untuk mewujudkan Pilkada yang Luber dan Jurdil adalah tersedianya kerangka hukum yang jelas serta dapat dipatuhi baik oleh penyelenggara, kontestan, institusi pemerintahan, maupun masyarakat secara luas. Namun, tidak dapat dipungkiri, pelanggaran prinsip netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih saja menjadi fenomena yang selalu menghampiri dalam setiap penyelenggaran Pilkada, padahal dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah disebutkan bahwa ASN harus terbebas dari kegiatan politik praktis. Kondisi inilah yang kemudian memerlukan telaah lebih mendalam baik dari segi aspek regulasinya maupun dari aspek implementasinya.
Co-Authors Adrianto Prabowo Agung Santoso Andrian Noriza Didiek Wahju Indarta Irma Mangar Junianti, Winda Mahendra, DWi Fana Nuriyan Masyhar, Ahmad Nurul Fajriyah Sabrina. A, Nadila Safitri, Alfiani Dewi Bulan Wanda Dwi Safitri Yasin, Bukhari