Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) DALAM PENCATATAN KWH METER LISTRIK DI KOTA KUPANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Seseli, Yunita Berlian; Jacob, Yossie M Y; Kaesmetan, Rini Marselin; Ndolu, Juliana S
Petitum Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Petitum Law Journal Volume 2, Nomor 2, Mei 2025
Publisher : Petitum Law Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35508/pelana.v2i2.20793

Abstract

Indonesia is a state governed by law, prioritizing legal principles in all aspects of national life. One effort to uphold this principle is the development of legal frameworks to ensure justice, legal certainty, order, and a law-conscious society. Upholding the rule of law and justice is rooted in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as UUD 1945), which emphasizes human rights and guarantees equality for all citizens before the law and government without exception. Legal protection for consumers is a fundamental issue in public services, including electricity provision. This study focuses on the recording of kilowatt-hours meters by PT. PLN (Persero) in Kupang City, which often experiences inaccuracies that may disadvantage consumers. This study employs an empirical juridical approach, with primary data obtained through interviews and observations, and secondary data gathered from literature reviews. The findings reveal that (1) inaccuracies in kilowatt-hours meter recording frequently occur due to human errors, device malfunctions, and system weaknesses, causing financial losses to consumers. (2) PT. PLN is responsible for correcting errors, providing compensation, and improving the recording system. Recommendations include enhancing recording accuracy, replacing defective devices, and educating consumers about their rights. Implementing more effective legal protection is expected to increase consumer trust in electricity services.
SOSIALISASI TENTANG PENINGKATAN PENGETAHUAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL BAGI MASYARAKAT DESA OELOMIN, KECAMATAN NEKAMESE KABUPATEN KUPANG Bire, Chatryen M Dju; Jacob, Yossie Maria Yulianti; Nubatonis, Orpa Juliana; Kaesmetan, Rini Marselin; Nunuhitu, Tiara G
Jurnal Abdi Insani Vol 11 No 4 (2024): Jurnal Abdi Insani
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/abdiinsani.v11i4.1961

Abstract

People tend not to be interested in taking economic benefits from communal intellectual property due to lack of knowledge. The lack of awareness about the importance of intellectual work assets has led to rampant cases of violations of communal intellectual property. This is the point of awakening awareness of increasing knowledge of intellectual property rights of communal communities. Starting from the above conditions, this community service aims to explain about increasing knowledge of intellectual property rights for the community of Oelomin Village, Nekamese District, Kupang Regency. The solution offered in this community service is to explain intellectual property rights. The method used is through socialization of material delivery and question and answer discussions directly with the local community. The results of the activity show that the socialization given to the local community can increase the understanding and knowledge of the Oelomin Village community related to communal intellectual property rights, this can be seen from the high enthusiasm of the community during the question and answer discussion. Seeing these conditions, it is necessary to do more socialization to the community in order to further deepen and strengthen the understanding of the community related to communal intellectual property rights.
Tinjauan Hukum Terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Missa, Jefri Karel; Jacob, Yossie Maria Yulianty; Kaesmetan, Rini Marselin
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 2 No. 5 (2025): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Oktober 2025
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v2i5.993

Abstract

Tulisan ini merupakan intisari dari skripsi yang membahas mengenai Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunggan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 Tentang Hak Tanggungan dengan masalah pokok 1) Bagaimana tinjauan hukum terhadap Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? dan 2) Bagaimana implikasi terhadap implementasi ketentuan Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? Metode yang digunakan penulis yakni penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Ketentuan tersebut melindungi pemberian kredit/perjanjian kredit antara kreditor dengan debitur untuk membuat perjanjian tertulis di hadapan Notaris atau PPAT. Sementara Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) menimbulkan implikasi hukum penting terkait jaminan kredit, khususnya dalam konteks pembebanan hak tanggungan atas tanah. SKMHT memberikan kuasa kepada pihak lain, biasanya bank, untuk membebankan hak tanggungan pada objek hak atas tanah, biasanya sertifikat yang masih atas nama pengembang. Namun, penggunaan SKMHT yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pendaftaran hak tanggungan dapat menyebabkan hak tanggungan tidak terbentuk, sehingga bank tidak memiliki hak eksekusi jika debitur wanprestasi. Diharapkan agar para pihak dalam membuat perjanjian kredit perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah agar pemberi hak tanggungan tidak kehilangan haknya.