Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM TINDAK PIDANA EKONOMI: STUDI KASUS NOMOR 140/PDT.G/2024/PN JKT.PST Vini Novilia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam putusan yang diambil dari kasus nomor 140/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, terdapat berbagai elemen yang mencerminkan dinamika hukum dalam menangani perkara ekonomi. Kasus ini melibatkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap tergugat, dengan argumen yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Melalui analisis terhadap putusan ini, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk bukti-bukti yang diajukan, argumen hukum, serta interpretasi terhadap peraturan yang berlaku. Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam kasus ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum berfungsi dalam konteks ekonomi dan bagaimana keadilan dapat dicapai melalui sistem peradilan. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat lebih menghargai kompleksitas yang terlibat dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi.  
PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PENANGANAN TINDAKPIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK: KAJIAN HUKUM DAN PRAKTIK DI INDONESIA Vini Novilia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 8 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana yang tidak hanya berdampak fisik tetapi juga psikologis. Dalam konteks peradilan pidana, psikologi forensik memegang peran penting dalam menggali keterangan korban anak, menilai dampak psikologis, dan memberikan keterangan ahli di persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran psikologi forensik dalam proses hukum kasus kekerasan terhadap anak, termasuk dasar hukum, bentuk intervensi psikologis, dan tantangan penerapannya di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun psikologi forensik telah digunakan dalam praktik, masih terdapat kekosongan hukum dan kurangnya standar kerja yang menghambat efektivitasnya.
EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: PERSPEKTIF HUKUMAN EKONOMI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI Vini Novilia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas sanksi ekonomi dalam menanggulangi kejahatan korporasi, khususnya dalam konteks tindak pidana ekonomi khusus di Indonesia. Kejahatan korporasi, yang melibatkan tindakan ilegal oleh organisasi besar untuk mendapatkan keuntungan finansial, memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan sanksi ekonomi, yang mencakup denda besar, pembatasan akses pasar, serta kompensasi bagi korban, dipandang sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku. Namun, efektivitas sanksi ini sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, termasuk kompleksitas struktur korporasi, lemahnya penegakan hukum, dan adanya celah regulasi yang dimanfaatkan oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sanksi ekonomi mampu mencegah pelanggaran berulang serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat regulasi terkait. Melalui analisis literatur dan studi kasus, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam upaya mengoptimalkan penerapan sanksi ekonomi guna menciptakan ekosistem bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.
PERAN SUBDIT INDAG DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI DI SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Vini Novilia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks globalisasi yang semakin berkembang, sektor perindustrian dan perdagangan memainkan peran yang sangat vital dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB), tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, seiring dengan pertumbuhan yang pesat, muncul berbagai tantangan yang mengancam stabilitas ekonomi, salah satunya adalah tindak pidana ekonomi. Tindak pidana ekonomi mencakup berbagai bentuk kejahatan yang merugikan perekonomian, seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan praktik monopoli. Keberadaan tindak pidana ini tidak hanya merugikan pelaku usaha yang jujur, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan hukum yang ada. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif di sektor ini menjadi sangat penting untuk menjaga integritas pasar dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.
VIKTOMOLOGI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Vini Novilia; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Viktomologi, sebagai cabang ilmu yang mempelajari korban kejahatan, telah menjadi topik penting dalam konteks sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan peran viktomologi dalam memperbaiki proses peradilan pidana dengan fokus pada perlindungan dan kepentingan korban. Melalui pendekatan kualitatif, kami menganalisis konsep viktomologi dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana, serta menerapkan teori-teori terkait viktomologi dalam konteks hukum pidana. Studi ini menyoroti perlunya perlindungan korban dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan kepentingan korban. Dengan menggunakan studi kasus yang relevan, kami menganalisis bagaimana pengadilan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak korban dalam putusan mereka. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang viktomologi dapat memperbaiki keadilan dalam sistem peradilan pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar terhadap korban dalam proses peradilan. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip viktomologi, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak-hak korban di kalangan aparat penegak hukum dan pengadilan. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi para pemangku kepentingan hukum untuk memastikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kejahatan.
KERANGKA HUKUM UNTUK KERJASAMA PUBLIK-SWASTA (PPP) DALAM SEKTOR ENERGI: PERSPEKTIF INDONESIA Vini Novilia; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kerjasama Publik-Swasta (PPP) dalam sektor energi telah menjadi fokus penting dalam pembangunan infrastruktur energi di Indonesia. Dalam konteks ini, sebuah kerangka hukum yang kokoh menjadi kunci untuk mengatur dan mendorong investasi swasta yang diperlukan. Artikel ini mengulas kerangka hukum yang ada untuk PPP dalam sektor energi Indonesia, menyoroti instrumen hukum yang relevan, tantangan yang dihadapi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan hukum yang lebih jelas dan mendukung bagi kemitraan publik-swasta dalam pengembangan sektor energi Indonesia.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS PERBURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ratna Dewi; Ria Fitriah; Vini Novilia; William Gilbert Onsen; Yosua Roni
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah isu yang semakin mendesak dalam konteks globalisasi ekonomi dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata, dengan fokus pada studi kasus perburuhan. Dalam latar belakang globalisasi ekonomi, pekerja migran menjadi tulang punggung bagi banyak sektor ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, perlindungan hukum bagi mereka masih menjadi tantangan yang signifikan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pekerja migran, dasar hukum perlindungan pekerja migran, serta konsep hukum perdata dalam konteks perlindungan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis berbagai literatur terkait dan kasus nyata yang terjadi pada pekerja migran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata melibatkan beberapa aspek. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia pekerja migran yang meliputi hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Kedua, perlindungan terhadap hak-hak kontraktual pekerja migran, termasuk upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak. Ketiga, tanggung jawab majikan dalam hukum perdata terhadap pekerja migran, termasuk kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung serta memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran sesuai kontrak kerja. Studi kasus perburuhan pekerja migran mengungkapkan adanya tantangan dan hambatan dalam perlindungan hukum mereka, seperti minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja migran dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan hukum melalui perbaikan kebijakan dan praktik hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diakui dan dihormati secara menyeluruh. Implikasi temuan ini adalah pentingnya meningkatkan kerjasama antar negara dalam melindungi pekerja migran dan memastikan bahwa hukum perdata dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi mereka