Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI KASUS PIDANA TERKAIT TRANSAKSI ELEKTRONIK: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst Ria Fitriah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam era digital yang semakin maju, transaksi elektronik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru terkait keamanan dan keabsahan transaksi, seperti yang terlihat dalam Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak putusan tersebut terhadap praktik transaksi elektronik dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung berperan penting dalam menetapkan standar hukum yang harus diikuti oleh pengadilan di tingkat yang lebih rendah, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih efektif dalam melindungi konsumen di era digital.

PERAN HUKUM KEDOKTERAN FORENSIK DALAM PENEGAKAN KEADILAN DI KASUS TINDAK PIDANA Ria Fitriah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kedokteran forensik adalah cabang ilmu yang mengintegrasikan pengetahuan medis dengan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal dan peristiwa hukum lainnya yang memerlukan bukti ilmiah terkait kondisi medis. Peran utama kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana sangat penting, terutama dalam mengidentifikasi penyebab kematian, menganalisis luka, serta memberikan bukti medis yang dapat diterima di pengadilan. Dokter forensik berfungsi sebagai saksi ahli yang memberikan kesaksian objektif yang sangat vital untuk menentukan kebenaran dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana, seperti pembunuhan, kekerasan seksual, atau kecelakaan. Selain itu, kedokteran forensik juga berperan dalam menganalisis bukti biologis, seperti DNA, cairan tubuh, dan jejak lainnya yang dapat menghubungkan tersangka dengan kejadian atau korban. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, dokter forensik menghadapi tantangan etika dan objektivitas yang besar, terutama dalam menjaga independensinya dari tekanan pihak manapun. Untuk itu, penting bagi profesi kedokteran forensik untuk terus memperbaharui pengetahuan medis dan hukum serta memastikan bahwa setiap bukti yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan sah di pengadilan. Kolaborasi antara kedokteran forensik dan sistem peradilan pidana menjadi kunci dalam memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang transparan, objektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Ria Fitriah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang merupakan tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal yang diperoleh dari kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau terorisme, sehingga dapat digunakan tanpa kecurigaan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga seperti Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Namun, implementasinya dihadapkan pada berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, masalah birokrasi yang kompleks, serta kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga internasional dalam menindak kejahatan lintas negara. Dengan memanfaatkan sinergi kerja sama global, Indonesia diharapkan dapat memperkuat efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana ini secara komprehensif, sehingga mencegah dampak negatif yang lebih luas pada ekonomi nasional dan global.

IMPLIKASI HUKUM TINDAK PIDANA EKONOMI TERHADAP STABILITAS PASAR: TINJAUAN NORMATIF DI INDONESIA Ria Fitriah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana ekonomi merupakan isu yang krusial di Indonesia, mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan korupsi, yang tidak hanya merugikan individu atau perusahaan, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas pasar dan perekonomian nasional. Dalam konteks globalisasi, dampak dari tindak pidana ekonomi menjadi semakin kompleks, sehingga pemahaman mengenai implikasi hukum dari kejahatan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor, yang merupakan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun telah ada regulasi yang ketat, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dan No. 31 Tahun 1999, praktik tindak pidana ekonomi masih marak terjadi, menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap sistem hukum yang ada diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari solusi yang tepat agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Penerapan Teori-teori Kriminologi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Sebuah Analisis Ria Fitriah; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjadi penting dalam memahami dan menangani kasus-kasus kriminal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi teori-teori kriminologi seperti teori strain, teori kontrol sosial, dan teori labeling dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Metode analisis dokumen dan studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi terkait penerapan teori-teori kriminologi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori strain dalam sistem peradilan pidana Indonesia memungkinkan pengadilan untuk memahami motif di balik perilaku kriminal. Faktor-faktor ekonomi dan sosial yang memicu ketegangan dan potensi tindakan kriminal dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan hukum. Selain itu, teori kontrol sosial juga memiliki relevansi yang kuat, di mana tingkat ikatan sosial dan komitmen terhadap norma-norma sosial dapat mempengaruhi putusan pengadilan terhadap pelaku kejahatan. Selanjutnya, teori labeling juga memengaruhi proses peradilan pidana di Indonesia. Label yang melekat pada seseorang dapat mempengaruhi persepsi dan penanganan kasus oleh sistem peradilan. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan stigma dan stereotip dalam proses peradilan untuk memastikan keadilan yang objektif. Kesimpulannya, penerapan teori-teori kriminologi dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam memahami dan menangani kasus-kasus kriminal. Melalui pemahaman yang mendalam tentang teori-teori kriminologi ini, pengadilan dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang teori-teori kriminologi menjadi kunci dalam menanggulangi tantangan kriminalitas dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pengaruh Regulasi Investasi terhadap Kerjasama Pemerintah dan Swasta: Evaluasi dan Strategi Perbaikan Ria Fitriah; Suyatno
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kerjasama antara sektor publik dan swasta telah menjadi landasan penting dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi di banyak negara. Regulasi investasi memainkan peran kunci dalam menentukan dinamika dan keberhasilan kerjasama tersebut. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh regulasi investasi terhadap kerjasama antara pemerintah dan swasta, serta merumuskan strategi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas kerjasama tersebut. Pendekatan kualitatif digunakan dengan melakukan analisis dokumen regulasi investasi yang relevan serta studi kasus kerjasama pemerintah-swasta dalam beberapa proyek infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi investasi memiliki dampak signifikan terhadap kerjasama pemerintah dan swasta, baik dalam hal pelaksanaan proyek, alokasi risiko, maupun keberlanjutan investasi. Namun, beberapa hambatan seperti ketidakpastian regulasi, birokrasi berlebihan, dan ketidakselarasan antara regulasi nasional dan lokal masih menjadi tantangan utama. Berdasarkan temuan tersebut, strategi perbaikan termasuk penyederhanaan regulasi, peningkatan koordinasi antara lembaga terkait, dan penguatan mekanisme insentif untuk mendorong investasi swasta yang berkelanjutan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA MIGRAN: STUDI KASUS PERBURUHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Ratna Dewi; Ria Fitriah; Vini Novilia; William Gilbert Onsen; Yosua Roni
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran adalah isu yang semakin mendesak dalam konteks globalisasi ekonomi dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Studi ini bertujuan untuk menginvestigasi perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata, dengan fokus pada studi kasus perburuhan. Dalam latar belakang globalisasi ekonomi, pekerja migran menjadi tulang punggung bagi banyak sektor ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, perlindungan hukum bagi mereka masih menjadi tantangan yang signifikan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pekerja migran, dasar hukum perlindungan pekerja migran, serta konsep hukum perdata dalam konteks perlindungan mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan menganalisis berbagai literatur terkait dan kasus nyata yang terjadi pada pekerja migran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran dalam perspektif hukum perdata melibatkan beberapa aspek. Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia pekerja migran yang meliputi hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Kedua, perlindungan terhadap hak-hak kontraktual pekerja migran, termasuk upah, jam kerja, dan kondisi kerja yang layak. Ketiga, tanggung jawab majikan dalam hukum perdata terhadap pekerja migran, termasuk kewajiban untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung serta memastikan pemenuhan hak-hak pekerja migran sesuai kontrak kerja. Studi kasus perburuhan pekerja migran mengungkapkan adanya tantangan dan hambatan dalam perlindungan hukum mereka, seperti minimnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak pekerja migran dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan hukum melalui perbaikan kebijakan dan praktik hukum menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja migran diakui dan dihormati secara menyeluruh. Implikasi temuan ini adalah pentingnya meningkatkan kerjasama antar negara dalam melindungi pekerja migran dan memastikan bahwa hukum perdata dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi mereka

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search