Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Yurispruden Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Sakina: Journal of Family Studies Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) SUPREMASI Jurnal Hukum Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization Suhuf: International Journal of Islamic Studies Al-battar: Jurnal Pamungkas Hukum Qiyas : Jurnal Hukum Islam dan Peradilan
Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.
Religion Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Maslahah Mursalah di Indonesia Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Vol 7 No 2 (2024): Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/yur.v7i2.21598

Abstract

Implementation of penal mediation from the police to the courts must be supported by clear legal regulations to ensure that the concept of restorative justice can be properly realised. The principle of restorative justice emphasises the importance of the judiciary in sharpening legal analysis and strengthening the instinct of justice based on human consciousness and moral values. The purpose of this study is to determine the existence of the application of restorative justice through penal mediation from the perspective of maslahah mursalah hajjiyah in Indonesia. This research uses normative juridical research, using statutory and conceptual approaches.. The results of the research found the existence of penal mediation is in accordance with the concept of fulfilling maslahah mursalah hajjiyah which is all forms of actions and actions that aren’t related to other bases needed by the community, this penal mediation is in accordance with the concept of fulfilling maslahah mursalah hajjiyah.
Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang; Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur Rofrofil Akmal, Ahmad Wildan; Nur Syifa, Siti; Saifullah, Saifullah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i1.10999

Abstract

This article aims to examine the implementation of penal mediation as a form of resolving minor criminal offenses committed by students at Al-Ishlah Putra Islamic Boarding School in Singosari, Malang, and to analyze its application from the perspective of maqashid sharia according to Ibnu Ashur. This article falls under qualitative library research with an empirical legal study approach. The findings show that penal mediation in this pesantren represents a legal resolution that emphasizes educational and restorative values, through mechanisms such as deliberation between the offender, the victim, and the student’s guardian, as well as religious and social sanctions aimed at fostering moral awareness. From the perspective of Ibnu Ashur’s maqashid sharia, this practice reflects efforts to protect the five essential aspects of life—religion, life, intellect, lineage, and property—while also demonstrating a legal approach that is rational, proportional, and oriented toward the public good (maslahah ‘ammah).
Rekonstruksi Tindak Pidana Zina Berbasis Maslahah dalam KUHP Indonesia Perspektif Teori Keadilan John Rawls Rofrofil Akmal, Ahmad Wildan; Azizah, Rani Nur
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 7 No 2 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tindak pidana zina dalam KUHP Indonesia terletak pada pengaturannya yang masih sebatas delik aduan, serta hanya berlaku bagi individu yang terikat perkawinan. Hal ini dinilai tidak sejalan dengan norma agama dan sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi delik zina dalam KUHP dengan pendekatan maslahah dan menilai kesesuaiannya berdasarkan teori keadilan John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian pustaka terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan zina dalam KUHP belum mampu menjawab tantangan sosial karena tidak menjangkau praktik zina di luar pernikahan tanpa adanya laporan dari pihak tertentu. Dalam konteks hukum Islam, seluruh bentuk perzinaan dianggap pelanggaran berat yang memerlukan tindakan hukum preventif. Oleh karena itu, rekonstruksi yang ditawarkan adalah mengubah jenis delik menjadi delik biasa serta menyesuaikan sanksi yang lebih efisien secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan teori Rawls, hukum pidana harus menjamin kebebasan setara dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Kesimpulannya, reformulasi delik zina perlu diarahkan pada keadilan substantif yang responsif terhadap masyarakat pluralistik Indonesia.
REKONSTRUKSI DELIK TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP BERBASIS MASLAHAH DI INDONESIA Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
JAS : Jurnal Ahwal Syakhshiyyah Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS)
Publisher : Fakultas Agama Islam UNISMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jas.v6i1.21189

Abstract

Rekonstruksi hukum pidana perlu dilakukan karena hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan warisan dari kolonial Belanda yang fokusnya pada aspek individual, seharusnya hukum juga memperhatikan aspek sosial. Dalam penerapan hukum pidana di Indonesia juga terdapat andil peran-peran hukum Islam di dalamnya. Namun tidak sepenuhnya hukum Islam dapat diterapkan dalam penegakan pidana di Indonesia mengingat zaman yang sudah berkembang. Maraknya kasus perzinahan yang meresahkan di lingkungan masyarakat tentu menjadi fokus dalam penegakan tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini bersifat mengutarakan pemikiran penulis terhadap unsur-unsur dan proses pembuktian hingga penerapan hukum tindak pidana zina di Indonesia yang dirasa kurang efektif. Maka dengan ini penulis mengambil fokus penelitian dalam hal merekonstruksi delik tindak pidana zina di Indonesia berbasis maslahah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan telaah perundang-undangan serta kajian teori dan asas hukum melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. sehingga yang mulanya zina masih bersifat delik aduan absolut menjadi delik biasa, serta penerapan hukuman cambuk di Indonesia dinilai lebih efektif untuk penanganan kasus perzinahan ini agar memerangi dan meminimalisir terjadinya perzinahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, rekonstruksi ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pikiran dalam mengkonsep penerapan hukum tindak pidana zina di Indonesia Kata kunci: Rekonstruksi, Hukum, Zina   The reconstruction of criminal law needs to be carried out because the existing criminal law in Indonesia is a legacy from the Dutch colonial era, which focuses on individual aspects. Ideally, the law should also consider social aspects. The application of criminal law in Indonesia also involves the influence of Islamic legal principles. However, Islamic law cannot be fully applied in enforcing criminal law in Indonesia given the evolved times. The prevalence of disturbing cases of adultery in the community is undoubtedly a focus in the enforcement of criminal acts in Indonesia. This research aims to express the author's thoughts on the elements and evidentiary processes to the implementation of adultery criminal law in Indonesia, which is perceived as ineffective. Therefore, the author focuses on reconstructing the crime of adultery in Indonesia based on maslahah (public interest) using a normative legal research method related to legislative review, theoretical studies, and legal principles through legislative and conceptual approaches. As a result, adultery, initially considered an absolute complaint crime, becomes an ordinary crime. The application of flogging as a punishment in Indonesia is deemed more effective in handling adultery cases to combat and minimize the occurrences of adultery in the community. This reconstruction is expected to contribute to the conceptualization of the implementation of adultery criminal law in Indonesia. Keywords: Reconstruction, Law, Adultery  
Review of John Rawls' Theory of Justice in Penal Mediation as a Settlement for Minor Offenses at Al-Ishlah Male Islamic Boarding School, Malang Rofrofil Akmal, Ahmad Wildan; Alwi, Khanabi Alwi; Wibowo, Erik
AHKAM Vol 4 No 2 (2025): JUNI
Publisher : Lembaga Yasin AlSys

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58578/ahkam.v4i2.6034

Abstract

This study examines the resolution of minor criminal offenses committed by students at Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah, Singosari, Malang, through penal mediation, analyzed within the framework of John Rawls’ theory of justice. Offenses such as petty theft, verbal insults, and minor vandalism are addressed internally through restorative measures rather than formal legal proceedings. Employing a qualitative field research approach, data were collected through interviews with pesantren administrators and teachers, along with the analysis of documented cases from 2020 to 2024. The pesantren applies restorative and educational sanctions, such as Qur’an recitation, performing the call to prayer, or repairing damaged property while engaging offenders, victims, and guardians in a deliberative mediation process. The findings demonstrate that this approach embodies Rawls’ two key principles of justice: the assurance of equal basic liberties and the application of the difference principle in promoting fairness. Penal mediation at the pesantren functions not only as a deterrent to future misconduct but also as a means of reconciliation and moral development, reinforcing community cohesion. This culturally grounded model of restorative justice offers an alternative framework for addressing juvenile misconduct in educational institutions, illustrating the practical integration of moral philosophy, disciplinary methods, and character education in a faith-based setting.
Mediasi Penal sebagai Penyelesaian Pidana Ringan Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Malang; Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashyur Rofrofil Akmal, Ahmad Wildan; Nur Syifa, Siti; Saifullah, Saifullah
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i1.10999

Abstract

This article aims to examine the implementation of penal mediation as a form of resolving minor criminal offenses committed by students at Al-Ishlah Putra Islamic Boarding School in Singosari, Malang, and to analyze its application from the perspective of maqashid sharia according to Ibnu Ashur. This article falls under qualitative library research with an empirical legal study approach. The findings show that penal mediation in this pesantren represents a legal resolution that emphasizes educational and restorative values, through mechanisms such as deliberation between the offender, the victim, and the student's guardian, as well as religious and social sanctions aimed at fostering moral awareness. From the perspective of Ibnu Ashur's maqashid sharia, this practice reflects efforts to protect the five essential aspects of life—religion, life, intellect, lineage, and property—while also demonstrating a legal approach that is rational, proportional, and oriented toward the public good (maslahah ‘ammah).
Penerapan prinsip dasar taekwondo dalam pembentukan keluarga sakinah pasangan pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo perspektif qirā’ah mubadalah Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i2.3668

Abstract

Menjalani hidup berkeluarga dengan pasangan tentu menjadi impian setiap orang, apalagi memiliki pasangan yang mengerti satu sama lain, saling memahami dalam kondisi suka maupun duka. Demikian juga dengan pasangan suami istri pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo, tentu mereka memiliki cara tersendiri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Di wilayah Malang Raya tepatnya di Kabupaten Malang dan Kota Malang terdapat 5 pasangan pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan prinsip dasar taekwondo dalam pembentukan keluarga Sakinah pasangan pelatih Cabang Olahraga Beladiri Taekwondo Malang Raya, dan menganalisis penerapan prinsip dasar taekwondo dalam pembentukan keluarga Sakinah pasangan pelatih Cabang Olahraga Beladiri Taekwondo Malang Raya perspektif qirā’ah mubadalah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris (lapangan) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil data yang diperoleh dari wawancara tersebut kemudian diproses melalui beberapa tahan seperti: edit, klasifikasi, verifikasi, análisis dan kesimpulan. Hubungan keluarga pasangan pelatih cabang olahraga beladiri taekwondo Malang raya cukup harmonis walaupun mereka lebih sering menghabiskan waktu diluar rumah. Dalam menjaga keharmonisan keluarga agar tetap sakinah, mereka menerapkan prinsip dasar taekwondo dalam kehidupan mereka, seperti: budi pekerti, kejujuran, ketabahan, pengendalian diri, dan semangat pantang menyerah. Penerapan prinsip dasar taekwondo ini selaras dengan lima pilar mubadalah yang bertujuan membangun pondasi keluarga sakinah, seperti: janji atau komitmen yang kuat, berpasangan, mu’asyaroh bil ma’ruf, musyawarah, dan menciptakan kenyamanan bersama. Para pasangan ini menerapkan prinsip kemitraan dalam menjalani profesi kepelatihan. Sehingga dalam menjalani profesi dan kehidupan rumah tangganya, para pasangan ini telah menerapkan prinsip dasar taekwondo sebagai bentuk implementasi pilar-pilar mubadalah dalam membangun keluarga sakinah
Analysis of Fairness in Inheritance Distribution according to Badamai Customs among the Muslim Banjar Community in South Kalimantan Syifa, Siti Nur; Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil; Muzainah, Gusti; Ahmad, Ahmad; Ali, Ghifari Hirza Firhan
Suhuf: International Journal of Islamic Studies Vol. 37 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/suhuf.v37i2.13106

Abstract

The distribution of inheritance according to the Badamai custom is a form of customary inheritance law practised by the Muslim Banjar community in South Kalimantan. This custom results in an equal distribution pattern between male and female heirs. This study aims to analyze the value of justice within this equal distribution system using John Rawls’ Theory of Justice. Conducted as a field study with a sociological approach in South Kalimantan, the research draws on interviews with members of the Indigenous Muslim Banjar Community, community leaders, and supporting literature, including four journal articles. Viewed through Rawls’ theory, the Badamai inheritance system is considered fair because it aligns with two key principles. The first is the principle of equal liberty, which ensures that both men and women have the same fundamental right to inherit property. The second is the difference principle, which seeks to minimize inequality. By implementing equal distribution, the Badamai custom removes disparities in inheritance allocation, ensuring equal opportunities for all heirs. This study contributes to the development of Customary Inheritance Law and encourages local governments to support the establishment of the Badamai institution to help resolve inheritance-related disputes.
Penerapan Plea Bargaining Dalam Hukuman Ta’zir di Pondok Pesantren Putra Al-Ishlah Singosari Malang Khanabi Alwi; Ulinnuha Abdurrahman; Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i1.181-

Abstract

Penelitian ini menganalisis praktik penyelesaian pelanggaran santri di Pondok Pesantren Al-Ishlah Singosari Malang dalam perspektif plea bargaining. Penelitian menggunakan metode studi lapangan dengan pendekatan hukum empiris dan desain kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pengurus dan pengajar pesantren serta dokumentasi kasus pelanggaran santri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus pesantren secara implisit menerapkan prinsip plea bargaining melalui pemberian keringanan sanksi kepada santri yang secara sukarela mengakui pelanggaran sebelum diketahui oleh pihak keamanan. Praktik ini diterapkan terutama pada pelanggaran ringan dan sebagian pelanggaran berat, dengan pertimbangan edukatif, humanis, dan pembinaan moral santri. Namun, keringanan tidak diberikan pada pelanggaran berulang tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik tersebut mencerminkan adaptasi nilai keadilan restoratif dalam konteks pesantren dan relevan dengan konsep plea bargaining dalam hukum modern
Perubahan Kepemimpinan Karismatik Menuju Distorsi Otoritas: Jejak Malapraktik Kekuasaan Kiai dalam Sejarah Pesantren Alwi, Khanabi; Abdurrahman, Ulinnuha; Pambudi, Ahmad Sun'an; Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil
Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization Vol. 10 No. 2 (2026): March
Publisher : Department of History and Islamic Civilization, Faculty of Adab and Humaniora, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the history of Islam in the Indonesian archipelago, pesantren have positioned the kiai as a central figure endowed with strong scholarly authority and charismatic leadership. However, in practice, charisma that is not accompanied by mechanisms of control and accountability may become distorted into an abuse of power. This article aims to analyze the shift of charismatic leadership toward authoritarian malpractice in the historical context of pesantren, focusing on cases of sexual violence against students as documented in a court ruling. This study employs a qualitative approach based on library research, with the primary source being Decision Number 136/Pid.Sus/PN Smp/2025 of the Sumenep District Court. The data are analyzed using a descriptive-analytical method to identify patterns of power relations, forms of religious legitimization, and their impacts on victims. The findings indicate that charismatic leadership, when detached from ethical control and structural oversight, has the potential to transform into an instrument of domination that facilitates sexual violence rooted in hierarchical relations and absolute obedience. The case examined reveals a significant gap between the ideal image of the kiai as a moral guardian of the pesantren and the empirical reality of distorted authority that undermines students’ dignity. This study underscores the importance of historical reflection and structural evaluation of pesantren leadership models to preserve the integrity of pesantren as educational and moral institutions within Islamic civilization.
Co-Authors Abdurrahman, Ulinnuha Ahmad Ahmad Ali, Ghifari Hirza Firhan Alief Abdul Haris Alwi, Khanabi Alwi, Khanabi Alwi Aunul Hakim Azizah, Rani Nur Erfaniah Zuhriah Erik Wibowo Gusti Muzainah Khanabi Alwi Khanabi Alwi Moh Toriquddin Nur Syifa, Siti Pambudi, Ahmad Sun'an Saifullah Saifullah Siti Nur Syifa Syifa, Siti Nur Ulinnuha Abdurrahman Ulinnuha Abdurrahman Wibowo, Erik Yurika Anidza Faqih