Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia
Larasati, Giaby Amanda
Unknown Affiliation
Arts Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Sebagai Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang: Implikasi Terhadap Penentuan Ganti Rugi Febriansyah, Raafid; Kurniawan, Zhufar Athalla; Syahladin, Firny Ramadina; Larasati, Giaby Amanda; S, Surahmad
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14242631

Abstract

Unlawful acts are an obligation arising from the law and their impact on determining compensation. In an increasingly complex era of globalization, individuals are often involved in cooperation that requires a strong understanding of the law of obligations regulated in the Civil code. The legal relationship between the parties must be legally recognized by fulfilling the requirements for the validity of the agreement. The purpose of this study is to analyze how to determine the amount of compensation arising from Unlawful Acts, as well as the variables that influence the application of the principle of propriety in court decisions. By using a normative legal approach, this study found that determining compensation requires four important elements: the existence of an Unlawful Act, losses, a causal relationship between the loss and the Unlawful Act, and an error by the party committing the Unlawful Act. These findings are expected to contribute to legal practice and the court's handling of cases related to Unlawful Acts.
Evaluasi Proses Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Patricia, Zefanya; Larasati, Giaby Amanda; Fiandie, Ursula Jacqueline
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14253263

Abstract

Sexual violence is a universal issue that cause significant negative impacts on its victims. In addition to deliver impacts on the victim's physical health, sexual violence also leaves a deep traumatic experience. In addition to being contrary to applicable laws and norms, sexual violence is also very contrary to the principles of humanity that are firmly held through human rights. The birth of the Draft of Sexual Violence Crime Law or better known as the RUU TPKS is an important step for Indonesia to strengthen the legal basis for dealing with various forms of sexual violence. Although at the end of its journey the draft has successfully legalized, the long journey of the RUU TPKS reflects the complexity in formulating policies aimed to protect vulnerable groups. This study aims to analyze and reflect the urgency and inhibiting factors in the preparation and ratification of the Draft of Sexual Violence Crime Law.
Pemberdayaan Pelaku Usaha Penyandang Disabilitas Melalui Merek dan Sertifikasi Halal dalam Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Thohari, Ahmad Ahsin; Surahmad, Surahmad; Syahuri, Taufiqurrahman; Wicaksana, Dika Hikmah; Fauzan, Muhammad; Larasati, Giaby Amanda; Lumban Tobing, Vania Athalia
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 2 (2026): Edisi Mei - Agustus
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i2.7127

Abstract

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan demokrasi ekonomi bagi penyandang disabilitas melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola oleh Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Jakarta melalui pendaftaran merek dagang dan sertifikasi halal. Program ini berangkat dari permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM PPDI, yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek dagang serta kurangnya akses terhadap sertifikasi halal. Metode yang digunakan dalam program ini adalah pendekatan berbasis PDCA (Plan, Do, Check, Act), yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kegiatan utama meliputi pelatihan intensif terkait pendaftaran merek dagang, pendampingan teknis dalam pengajuan sertifikasi halal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses administrasi. Selain itu, program ini juga memanfaatkan sistem Halal Online Single Submission (HOSS) dan platform digital Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) guna mempercepat prosedur legalisasi usaha UMKM PPDI Kota Jakarta. Hasil yang didapatkan dari program ini meliputi pendaftaran merek sebanyak 2 (dua) pelaku usaha, dan pendaftaran sertifikasi halal sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha yang keseluruhan pelaku usaha juga sudah termasuk NIB dan PT Perorangan. Program ini sejalan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada poin 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), serta poin 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis kebutuhan mitra, program ini diharapkan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan dalam pemberdayaan ekonomi komunitas penyandang disabilitas.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING PADA ERA GIG ECONOMY DI INDONESIA Hamzah, Amanda Fitra; Yahia, Nawal Essam; Larasati, Giaby Amanda; Diksy, Khoirunnisa Putri; Sinaga, Elsa Nurhayati Roulinta
Jurnal BATAVIA Vol 2 No 5 (2025): SEPTEMBER
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v2i5.217

Abstract

Perkembangan gig economy di Indonesia secara signifikan mengubah hubungan ketenagakerjaan, termasuk praktik outsourcing yang semakin banyak dilakukan melalui platform digital berbasis aplikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum dan kedudukan hukum pekerja outsourcing dalam gig economy di Indonesia, serta mengkaji bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pekerja dalam perjanjian outsourcing di platform gig economy. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yuridis dan konseptual. Temuan menunjukkan bahwa pekerja outsourcing diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, namun implementasinya dalam gig economy masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait kejelasan status ketenagakerjaan, kepastian upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlindungan jika terjadi pemutusan hubungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih kuat dan perjanjian kerja yang lebih transparan untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi pekerja outsourcing di platform gig economy, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ketenagakerjaan Indonesia.
Co-Authors Diksy, Khoirunnisa Putri Febriansyah, Raafid Fiandie, Ursula Jacqueline Hamzah, Amanda Fitra Kurniawan, Zhufar Athalla Lumban Tobing, Vania Athalia Muhammad fauzan Patricia, Zefanya S, Surahmad Sinaga, Elsa Nurhayati Roulinta Surahmad Surahmad, Surahmad Syahladin, Firny Ramadina Syahuri, Taufiqurrahman Thohari, Ahmad Ahsin Wicaksana, Dika Hikmah Yahia, Nawal Essam