Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research Media Hukum Indonesia (MHI)
Syaeh, Muhammad Tunjang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pelanggaran Usaha Neynis Food Ditinjau dari Peraturan Menteri Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Ditinjau dari Aspek Kepastian Hukum Syaeh, Muhammad Tunjang; Syahputra, Fajar Dwi; Mohamad, Syafa Fattah; Tjokronolo, Nabil Raditya; Ramadhani, Dwi Aryanti
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A franchise is a business system that involves two parties, namely the Franchise Owner (franchisor) and the Franchisee (franchisee), where the Franchise Owner grants licensing rights to the Franchisee based on a written agreement. In order for a business to be categorized as a franchise, the business must meet several criteria, including registering a franchise agreement prospectus and having a Franchise Registration Certificate. However, in the case of Neynis Food, the business has not registered its franchise with the state even though it has claimed to be a franchise business. This research aims to analyze the legal consequences if the Franchise Owner does not register their business, as well as legal protection for the Franchisee. This research uses normative juridical methods, which examine the laws that apply in society and their application in practice. The research results show that the Neynis Food business does not meet the requirements to be categorized as a franchise, and if it continues to claim so, the business can be considered illegal because it does not comply with the provisions in Minister of Trade Regulation No. 71 Years 2019.
Analisis Sentimen Terhadap Diskriminasi Usia Maksimum Sebagai Proporsionalitas Syarat Bekerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Cipta Kerja Syaeh, Muhammad Tunjang; Ramadhan, Adam; Ramadhani, Rashya Serien; Pangaribuan, Calvin Philip Andrew; Marsal, Irsyaf
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 10.B (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diskriminasi usia dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika pasar kerja yang terus berubah. Banyak perusahaan menetapkan batas usia maksimal dalam lowongan pekerjaan, sering kali tanpa dasar objektif yang jelas. Praktik ini dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama mengenai kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi semua pekerja, terlepas dari usia mereka. Batasan usia ini sering mengakibatkan marginalisasi bagi pencari kerja di luar rentang usia yang ditentukan, sehingga meningkatkan angka pengangguran di kelompok usia produktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang mengkaji regulasi yang ada terkait diskriminasi usia dalam ketenagakerjaan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi perundang-undangan, artikel jurnal, dan studi literatur terkait. Analisis dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan batas usia dan mendasari usulan reformasi. Praktik pembatasan usia dalam rekrutmen tenaga kerja berpotensi melanggar prinsip hak asasi manusia dan menciptakan ketidaksetaraan sosial-ekonomi. Meskipun diakui bahwa pembatasan usia bisa dibenarkan dalam situasi tertentu, banyak praktik saat ini yang tidak sesuai dengan pertimbangan objektif. Oleh karena itu, pemerintah perlu merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja untuk memasukkan larangan eksplisit terhadap diskriminasi usia. Selain itu, perlu ada penguatan pengawasan dan edukasi publik mengenai pentingnya perlakuan setara dalam dunia kerja, serta insentif untuk perusahaan yang menerapkan kebijakan rekrutmen yang inklusif.
Analisis Kasus Wanprestasi Perjanjian Kredit Oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Syaeh, Muhammad Tunjang; Hermanto, Jessica; Sitanggang, Febriola; Leon, Leon; Liandi, Vina Verensia; Ramadhani, Dwi Aryanti
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14937

Abstract

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa inovasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam kemudahan transaksi melalui kartu kredit. Kartu kredit melibatkan dua pihak utama: kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Kelalaian dalam menunaikan kewajiban dari salah satu pihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebagaimana yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 338/Pdt.G/2023/PN Mdn. Kasus ini melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai kreditur yang memberikan pinjaman kepada nasabah, dan nasabah tersebut adalah seorang pemilik sebidang tanah dan seorang pengusaha. Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit dan dampaknya terhadap kedua belah pihak, serta peran penting teknologi dalam mendukung pelaksanaan perjanjian kredit. Studi ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi mempengaruhi dinamika perjanjian kredit dan bagaimana hukum menanggapi isu-isu yang timbul dari perkembangan teknologi tersebut.
Co-Authors Adam Ramadhan Hermanto, Jessica Leon, Leon Liandi, Vina Verensia Marsal, Irsyaf Mohamad, Syafa Fattah Pangaribuan, Calvin Philip Andrew Ramadhani, Dwi Aryanti Ramadhani, Rashya Serien Sitanggang, Febriola Syahputra, Fajar Dwi Tjokronolo, Nabil Raditya