Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : J-CEKI

Peran Protokol Dan Komunikasi Pimpinan (PROKOPIM) Sekretariat Daerah Dalam Menyusun Agenda Kepala Daerah Kota Tomohon Bryan Johanis Marcellino Atotoy; Steven V. Tarore; Laurens Bulo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah dalam menyusun agenda kegiatan Kepala Daerah Kota Tomohon. Menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Prokopim memiliki peran strategis dalam menjamin keteraturan dan efisiensi agenda kepala daerah melalui empat tahapan utama: penjadwalan kegiatan, koordinasi dan komunikasi, survei lokasi, serta pendampingan. Meskipun telah menjalankan tugasnya secara optimal, kendala seperti perubahan agenda mendadak dan keterbatasan sarana masih menjadi tantangan utama. Temuan ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas-bagian serta inovasi digital dalam penyusunan agenda kepala daerah yang responsif dan adaptif terhadap dinamika pemerintahan.
Kompetensi Protokoler Pada Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa David Yonatan Tambuwun; Wilson Bogar; Laurens Bulo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10380

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi protokoler dalam menjalankan tugas-tugas keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa. Menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis, penelitian ini mengeksplorasi pengalaman subjektif aparatur protokoler melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural yang dibutuhkan belum sepenuhnya dimiliki oleh para aparatur. Permasalahan yang ditemukan meliputi ketidaktepatan tata tempat, ketidaksiapan dalam tata upacara, kurangnya koordinasi dalam pengaturan kunjungan, dan rendahnya partisipasi dalam pelatihan teknis. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran turut memperburuk kondisi. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis untuk meningkatkan kapasitas protokoler baik dari aspek sumber daya manusia maupun dukungan struktural. Rekomendasi utama meliputi peningkatan pelatihan, penambahan personil, serta penguatan manajemen dan evaluasi kinerja keprotokolan.
Reformasi Birokrasi Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado Grisella Y Sinaga; Evi Elvira Masengi; Laurens Bulo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10382

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Manado. Fokus utama diarahkan pada implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK sebagai kerangka nilai dasar aparatur negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi telah mendorong sejumlah inovasi pelayanan, seperti digitalisasi layanan, Gerai Dukcapil Keliling, dan percepatan proses dokumen kependudukan. Namun demikian, reformasi tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat tantangan seperti resistensi budaya kerja, rendahnya kedisiplinan ASN, keterbatasan sumber daya manusia, serta infrastruktur teknologi yang belum memadai. Selain itu, masih ditemukan praktik diskriminatif dalam pelayanan serta tidak konsistennya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas ASN, penguatan sistem pengawasan kinerja, serta integrasi reformasi birokrasi dengan pendekatan berbasis teknologi dan orientasi pelayanan publik yang berkeadilan.