Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

DIGITALISASI KEUANGAN SANTRI MELALUI SISTEM E-SANTRI DI BPR SYARIAH LANTABUR TEBUIRENG Shiddiq, Jafar; Rama Sultan Duta Alamsyah; Nur Laily Hidayati
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 5 No 01 (2024): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v5i01.71

Abstract

Pesantren dan lembaga keuangan memang dua hal yang berbeda akan tetapi pondok pesantren sebagai lembaga yang sudah lama hadir dapat melahirkan lembaga lain selain lembaga pendidikan yakni lembaga keuangan, PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng lahir dari rahim pondok pesantren Madrasatul Qur'an dan Pondok Pesantren Tebuireng. Hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah ini merupakan wujud implementasi dalam berbuat kebaikan. Lantabur telah menjalankan sistem operasionalnya dengan prinsip syariah yang baik serta ditunjang oleh pegawai profesional dan diawasi oleh dewan pengawas syariah yang kompeten sehingga menjadikan lembaga keuangan syariah ini mendapat perhatian dan apresiasi yang besar dari masyarakat terutama kalangan pesantren. Seiring dengan perkembangan dan tantangan zaman semua lembaga perlu berbenah dan mengikuti perkembangan zaman terutama dalam bidang teknologi keuangan, Lantabur telah melakukan semua hal ini demi menunjang pelayanan yang maksimal dengan salah satunya hadir Lantabur Mobile yang mana aplikasi ini sangat bermanfaat bagi mitra maupun nasabah. Transformasi digital ini juga tidak menjadikan Lantabur lupa akan identitas dirinya yang bersala dari pondok pesantren, oleh karena itu Lantabur membuat sistem yang diberinama E-Santri untuk mengajak tranformasi keuangan digital di lingkup pondok pesantren, hal yang dilakukan dari awal adalah dengan mensosialisasikan kepada pondok-pondok besar yang telah mempunyai ribuan santri kemudian mengajar pondok-pondok tersebut untuk bergabung dalam tranformasi digital dalam bidang keuangan di pondok pesantren, hal ini yang menjadikan Lantabur berbeda dari BPRS Pada umumnya
IMPLEMENTASI MARKETING MIX SYARIAH DI ERA INDUSTRI 4.0 PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Shiddiq, Jafar; Wahid, Abdul; Asofik, Muhammad Rif'an
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 2 No 02 (2021): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v2i02.27

Abstract

Era industri 4.0 konsumen lebih menyesuaikan diri dengan opini sosial. Faktanya, keputusan pembelian yang paling personal pada dasarnya adalah keputusan sosial. Konsumen berkomunikasi satu sama lain dan berkaitan tentang produk dari masing-masing perusahaan. Berdasarkan sudut pandang komunikasi pemasaran, konsumen tidak lagi Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Marketing Mix Syariah di Era industri 4.0 dan strategi Marketer di Era Market digital Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan bersifat penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumbernya. Dengan menekankan penelusuran dan penelaahan bahan-bahan pustaka dan literatur yang sesuai dengan marketing mix syariah di era industri 4.0 dan strategi marketer di era market digital perspektif hukum ekonomi syariah. Baik menurut buku-buku tentang marketing syariah dan hukum ekonomi syariah serta literatur-literatur penunjang sebagai pelengkap dan pembanding. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa di era industri 4.0 implementasi marketing mix syariah dan strategi marketer di era market digital harus sesuai dengan nilai-nilai Islam yang memiliki sumber hukum Al-Qur’an, sunnah, ijma’ dan qiyas. Empat komponen sumber hukum tersebut harus dapat di jadikan rujukan oleh para marketer dalam kegiatan pemasaran di era digital dan strategi yang diterapkan pada marketing mix syariah harus berdasarkan praktik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi marketing mix syariah di era industri 4.0 harus dapat memenangkan persaingan dengan para competitors dengan menerapkan strategi marketing mix syariah yang relevan dengan tantangan zaman Dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK JUAL BELI IKAN HIAS DENGAN SISTEM CELUP KERTAS: (Studi Kasus Di Kelurahan Noyontaansari Kec. Pekalongan Timur Jawa Tengah) Shiddiq, Jafar; Wahid, Abdul; Shiddiq, Ahmad
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 3 No 01 (2022): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v3i01.35

Abstract

Praktek jual beli dimasyarakat kadang tidak sesuai dengan hukum syara’ yang berlaku, sehingga praktek tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Kegiatan jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur ini didalamnya diketahui mengandung unsur kesamaran atau ketidaktahuan antara penjual dan pembeli mengenai objek yang akan diperolehnya yaitu praktek Jual Beli Ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas dan juga untuk mengatahui bagaimana status hukum menurut islam tentang praktik jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan utuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara penomena yang diselidiki. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas di Kelurahan Noyontaansari Kecamatan Pekalongan Timur adalah praktik jual beli dengan mencelupkan potongan kertas yang telah disediakan oleh penjual. Jika pembeli bernasib baik kertas yang dicelupkan tersebut akan memunculkan kode dengan kode tersebut pembeli akan mendapatkan ikan hias sesuai dengan kode yang pembeli dapat, tapi jika sebaliknya maka pembeli hanya akan mencelupkan kertas kosong (pembeli dirugikan). Pelaksanaan jual beli ikan hias dengan sistem celup kertas ini tidak sah, karena mengandung unsur gharar yang dilarang dalam hukum Islam dan dapat merugikan pihak salah satu pihak.
KEHARUSAN PELAKU USAHA MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN UUPK Azizah, Ninik; Wahid, Abdul; Shiddiq, Jafar
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 3 No 02 (2022): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v3i02.40

Abstract

Seiring menguatnya arus globalisasi, semakin menguat pula kesadaran akan upaya pengaturan ekonomi yang mengarah pada meningkatkan efisiensi, mewujudkan iklim usaha yang kondusif serta upaya menjamin kesejahteraan masyarakat, tak terkecuali Indonesia dengan dibentuknya hukum perlindungan konsumen. Disini terlihat bahwa hukum telah dijadikan sebagai instrumen dalam pembangunan, karena hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan dan yang tak kalah pentingnya adalah fungsi dan peranananya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Guna mendapat tujuan pembangunan ekonomi dimaksud, maka langkah-langkah di bidang ekonomi itu sendiri memerlukan kepastian hukum dan jalur (channel) hukum, sehingga terjalin sinergi antara bidang hukum dan ekonomi. Penyampaian informasi yang benar terhadap konsumen mengenai suatu produk menjadi kewajiban bagi pelaku usaha agar konsumen tidak salah terhadap gambaran mengenai produk. Kesadaran konsumen yang relatif rendah menyebabkan sebagian pelaku usaha memanfaatkan kelemahan-kelemahan konsumen. Konsumen mengalami kerugian yang berlipat ganda, tanpa menyadari bahwa mereka telah dicurangi. Oleh sebab itu, tulisan ini mencoba memetakan ketentuan hukum yang dianut di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) terkait kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi produk edar. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan hukum Islam untuk diketahui persamaan dan perbedaannya.
ANALISIS MINAT KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN ULANG PRODUK COCA COLA KEMASAN BOTOL 1 LITER Shiddiq, Jafar; Wahid, Abdul; Setiawanhengky.1999@gmail.com , Hengky
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 4 No 01 (2023): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v4i01.48

Abstract

According to data of CCAI (Coca Cola Amatil Indonesia) that opportunity of at home consumption is enormous, where as the market share of CCAI has only 13% of total drinking at home consumption. To support strategic for increasing at home consumption, CCAI has been doing home consumption business plan namely 1 liter’s bottle price drop from Rp.3000 to Rp.2700, giving Bell Soda Glass for each 3 closures of 1 liter’s bottle changed, increasing liter penetration in market, and continuing campaign of “Semangat” advertisement. Bell Soda Glass promotion begin from March 1 to August 31, 2000 that previous with reducing price on February 21, 2000 for all outlets. Then added other attributes have got from pre survey that might support 1 liter at home consumption. The research aims to identify a person’s Attitude toward a specific behavior is proposed to be a function of the perceived consequences of performing that behavior for repurchasing of 1 liter Coca Cola product and of the person’s evaluation of those consequences. Identify Subjective Norms is determined by the perceived expectations of specific referent individuals or groups, and the person’s motivation to comply with those expectations. Identify behavioral intentions are a function of the weighted sum of two variables are Attitude and Subjective Norms. This research uses survey method with questioner by respondent that had ever purchase 1 liter Coca Cola product that live at Yogyakarta and its environs according to company’s segmentation. The result of this research exhibited that consumer had good Attitude and supported to all consequences of 1 liter Coca Cola product, where as reference had a little influence for repurchasing of 1 liter Coca Cola product. The most dominant suggestion from reference that followed in repurchasing decision is the family’ s suggestion. The result, consumer is very intentions to repurchasing 1 liter Coca Cola product in given situation. The attribute has got the highest valuation is attribute for closure at that time is opened and can be closed again, and followed by attribute of Bell Soda Glass gift.
Inovasi Produk Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Daya Saing di Era Digital Budi Santoso, Mohammad Syafii; Nasiruddin, Muhammad; Shiddiq, Jafar
TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah Vol 6 No 01 (2025): Tijatorana : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64454/tj.v6i01.93

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat menuntut industri perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk terus berinovasi agar mampu bersaing secara efektif di pasar keuangan modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran inovasi produk dalam meningkatkan daya saing perbankan syariah di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis data sekunder dari laporan industri dan studi sebelumnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi produk berbasis teknologi, seperti mobile banking syariah, layanan keuangan digital (fintech syariah), serta integrasi sistem berbasis kecerdasan buatan dan blockchain, mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat loyalitas nasabah. Kendati demikian, tantangan dalam aspek regulasi, literasi digital, dan pengembangan sumber daya manusia masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar perbankan syariah memperkuat kolaborasi dengan startup teknologi, meningkatkan investasi pada riset dan pengembangan, serta mempercepat digitalisasi proses internal guna memperkuat posisi di tengah persaingan global.
Empowerment of UP2K Cadres through the Sharia Financial Literacy Program as an Effort to Strengthen MSMEs in Sajen Village, Pacet District, Mojokerto Regency Husen, Mohamad Nur; Ahmad, Zakiyyah Ilma; Shiddiq, Jafar; Wahid, Abdul; Umam, Syafiul; Maulana, Kevin; Nasirin, Muhammad Khoirun
Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 6 (2025): November
Publisher : Edumedia Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55824/0jz4zf10

Abstract

The Student Creativity Program (PKM) aims to empower Family Income Improvement Enterprise (UP2K) cadres through a sharia financial literacy program to strengthen the capacity of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). Problems faced by MSMEs at the village level are often related to a lack of understanding of financial management, particularly in the context of sharia finance that aligns with the religious values ​​of the local community. Through an educational and participatory approach, this activity involves training, mentoring, and a simple application-based sharia financial recording simulation. Implementation methods include needs mapping, developing a sharia financial literacy module, training cadres of the Sajen Village UP2K, and monitoring and evaluating the impact on strengthening the fostered MSMEs. The results of the activity show a significant increase in the cadres' understanding of sharia financial concepts and practical financial recording skills. This program is expected to become a sustainable empowerment model that encourages economic independence based on sharia values ​​at the grassroots level.