Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wissen: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Melda Fadiyah Hidayat
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Petani Tambak oleh Pemerintah Desa Tambak Kalisogo Kabupaten Sidoarjo Khusherawati, Naprillia; Melda Fadiyah Hidayat; Harmanto, Harmanto; Eva Hany Fanida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7969

Abstract

Daerah di provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi tambak adalah Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah desa yang 70% berupa tambak menjadikan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai petani tambak. Pengelolaan tambak dilakukan oleh petani tambak dengan metode tradisional atau ilmu turun temurun yang dipelajari secara otodidak. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya keterbatasan kemampuan budidaya yang dimiliki. Oleh karenanya, diperlukan adanya peran pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok petani tambak untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yakni budidaya perikanan tambak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap kelompok petani tambak di Desa Tambak Kalisogo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan kerangka teori pemberdayaan masyarakat menurut Scheyvens yang terdiri atas pemberdayaan ekonomi, psikologis, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa masih memerlukan peningkatan signifikan, khususnya pada aspek pemberdayaan psikologis dan sosial. Minimnya keterlibatan pemerintah desa dalam aktivitas kelompok petani tambak menjadi kendala dalam tercapainya pemberdayaan yang maksimal. Maka dari itu, penelitian ini menyarankan perlunya perbaikan dalam pola interaksi antara pemerintah desa dan kelompok petani tambak, serta penguatan kapasitas kelompok melalui pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk mencapai pemberdayaan yang optimal.
Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pemenuhan Hak Administrasi Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sidoarjo Maise Ismandar; Muhammad Farid Maruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 2 (2026): Maret: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i2.961

Abstract

Innovative service programs are still unable to ensure that all administrative rights related to civil registration are properly fulfilled, especially for vulnerable groups such as people with mental disorders and persons with disabilities. This study aims to examine the role of the Sidoarjo District Population and Civil Registration Office in fulfilling the administrative rights of the community, identify factors that facilitate and hinder this process, and evaluate how inclusive public service policies are implemented. This study uses a qualitative approach to understand how inclusive public services are implemented. The study shows that there are obstacles in procedures and administration, particularly in the initial online application process, and that there are no clear SOP documents regulating services for persons with disabilities. In addition, the manner of imposing official sanctions in the implementation of the Peduli Dilan Program is not yet clear. Nevertheless, the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency has made efforts to provide inclusive services and focus on fulfilling rights. This study shows that the role of the Population and Civil Registration Office of Sidoarjo Regency is already functioning, but it still needs to be strengthened in terms of resources, data collection systems, and service coverage expansion so that the administrative rights of vulnerable groups can be fulfilled more evenly and sustainably.
Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Kabupaten Ponorogo Farhana Khoirunnisa’ Hidayah; Muhammad Farid Ma'ruf; Galih Wahyu Pradana; Melda Fadiyah Hidayat
WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 1 (2026): Februari : WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/wissen.v4i1.1602

Abstract

Public accountability is a key principle in the implementation of good governance, particularly in fulfilling the responsibilities of local governments. One instrument of this accountability is the Regional Government Administration Report (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah / LPPD), which is prepared annually by regional heads and submitted to the central government. This study aims to analyze public accountability in the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency. The research employs a descriptive qualitative approach using interviews, observations, and documentation for data collection. Informants include the LPPD preparation team at the Regional Secretariat of Ponorogo Regency and Regional Apparatus Organizations (OPD) involved in providing data. The analysis uses accountability indicators including responsiveness, debate forums, coordination, autonomy, clarity of performance evaluation standards, negotiation, accountability campaigns, evaluation and feedback, and participation and responsiveness to environmental changes. The results indicate that the preparation of the LPPD in Ponorogo Regency has followed administrative procedures and is supported by the involvement of regional agencies and a digital-based reporting system. However, its implementation remains less than optimal, particularly in terms of responsiveness of regional agencies, cross-sector coordination, public accountability campaigns, and mechanisms for public participation.
Co-Authors EVA HANY FANIDA Farhana Khoirunnisa’ Hidayah GALIH WAHYU PRADANA Harmanto Harmanto Ililiyun, Dwindya Khusherawati, Naprillia Maise Ismandar Muhammad Farid Ma'ruf MUHAMMAD FARID MARUF