Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin ALWAQFU Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Lusi Febriani
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Lembaga Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara (MUI-SU) Terhadap Produk Yang Belum Bersertifikat Halal Najri Aulia; Nur Fitria Habiba; Muhammad Rifqi Al Husaini; Vina Ameera; Junita; Nabilla Azzahra; Lusi Febriani; Akmaluddin Syaputra
ALWAQFU: Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf Vol. 3 No. 01 (2025): Februari Jurnal Hukum Ekonomi dan Wakaf
Publisher : P2WP MUI Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) telah mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk tertentu di Indonesia. Pelaksanaan ini bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya umat Muslim, dari produk yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Namun, hingga batas waktu implementasi wajib seluruh produk pada Oktober 2024, banyak pelaku usaha, khususnya Usaha (UMKM), belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Hal ini memunculkan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, MUI Sumatera Utara memiliki peran penting dalam mendukung implementasi sertifikasi halal, baik melalui ketetapan sertifikasi produk, maupun edukasi kepada Masyarakat, dan pelaku usaha. Terkait dengan itu semua Penelitian ini mengeksplorasi lebih jauh peran strategis MUI Sumatera Utara dalam implementasi kebijakan Jaminan Produk Halal, termasuk tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman pelaku usaha, serta faktor biaya sertifikasi. Berdasarkan analisis ini, diusulkan rekomendasi untuk memperkuat sinergi antara MUI, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam memastikan keberhasilan sertifikasi halal yang merata. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU JPH di Sumatera Utara.
Analisis Verzet Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata Fauziah Lubis; Tazkiya Asri Syam; Liza Fauzanti Sagala; Anggina Elsa Ritonga; Lusi Febriani; Sigit Sigit
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i2.5248

Abstract

This study aims to analyze the legal remedies for denial of default in the civil procedural law system in Indonesia. The main problem raised is how the denial mechanism can provide legal protection for defendants who are not present at the trial, and how the application of denial in judicial practice is related to the principle of fair and speedy trials. The background of this study is based on the phenomenon of many civil cases being decided by default due to the absence of the defendant, which then leads to the submission of denial as a means of protecting the defendant's rights. The research method used is normative juridical with a statutory approach and case studies. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, court decisions, and relevant literature, and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that denial is an important legal right for defendants to defend themselves against unilaterally imposed decisions. However, in practice, the implementation of denial is often hampered by administrative factors, the defendant's ignorance of their rights, and different interpretations by law enforcement officers regarding the deadline for submitting denial. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and socialize the mechanism of verzet so that the principle of justice in the civil trial process can be realized optimally.
Kepala Sekolah Sebagai Administrator dan Supervisor Muhammad Hasan Basari; Amila Utami; Lusi Febriani; Titim Fatimah
JPNM Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin Vol. 3 No. 4 (2025): December : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin (ACCEPTED)
Publisher : SM Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59945/jpnm.v3i4.893

Abstract

Kepala Sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi amanah untuk memimpin jalannya Lembaga Pendidikan erta sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, yaitu wadah interaksi antara guru sebagai pemberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. Seorang administrator dapat dipahami sebagai pihak yang menjalankan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dengan dasar pertimbangan rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan sangat bergantung pada kompetensi kepala sekolah. Supervisi, sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan, berfungsi sebagai layanan berbasis kerja sama yang bersifat internal. Secara hakikat, supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang berfokus pada pengawasan dan pembinaan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.
Co-Authors Akmaluddin Syaputra Amila Utami Anggina Elsa Ritonga Fauziah Lubis Junita Liza Fauzanti Sagala Muhammad Hasan Basari Muhammad Rifqi Al Husaini Nabilla Azzahra Najri Aulia Nur Fitria Habiba Sigit Sigit Tazkiya Asri Syam Titim Fatimah Vina Ameera