Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Kepolisian Jurnal Esensi Hukum Jurnal Sosial dan Teknologi Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Jurnal Multidisiplin Indonesia Jurnal Greenation Sosial dan Politik
Koto, Zulkarnein
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Optimization of Predictive Policing Technology for Prevention of Brawling Crimes at Bekasi City Metro Police Station Edco, Herman; Simbolon, Wijaya; Nita, Surya; Koto, Zulkarnein
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 3 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i3.1313

Abstract

The phenomenon of brawl-related crime in the jurisdiction of the Bekasi City Metro Police, which has significantly increased since 2021, represents deviant behavior from social norms commonly referred to as juvenile delinquency. The objectives of this study are to analyze the effectiveness of the currently applied predictive policing technology in preventing brawl-related crime in the Bekasi City Metro Police jurisdiction, the challenges faced by the Bekasi City Metro Police in integrating predictive policing technology for preventing brawl-related crime, and optimal strategies for implementing predictive policing technology to improve the effectiveness of brawl prevention in the Bekasi City Metro Police jurisdiction. This study uses a qualitative research method. The theories used include predictive policing theory, evaluation theory, and SWOT theory. The results indicate that optimizing predictive policing technology at the Bekasi City Metro Police faces significant challenges related to ineffective data integration, limited technological infrastructure, and minimal training for police personnel. To improve its effectiveness, improvements are needed in data integration, adoption of advanced technologies such as big data and artificial intelligence, and intensive training for police personnel. Enhancing data quality, coordination between units, and active community involvement are also crucial to maximizing the technology’s capability in preventing brawls.
Kepastian Hukum Penerbitan Sertipikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Anggraeni, Dewi; Widjajaatmadja, Dhody AR.; Koto, Zulkarnein
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i8.412

Abstract

Artikel ini membahas tentang isu kepastian hukum terkait penerbitan sertifikat ganda bagi pemegang hak milik atas tanah oleh Kantor Pertanahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah hukum yang muncul akibat penerbitan sertifikat ganda oleh instansi terkait serta implikasinya terhadap kepastian hukum pemegang hak milik tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penerbitan sertifikat tanah dan kepastian hukum. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma yang berlaku dan praktik penerbitan sertifikat ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat ganda oleh Kantor Pertanahan dapat menimbulkan konflik hukum, ketidakpastian, dan kerugian bagi pemegang hak milik tanah. Kesimpulannya, perlunya reformasi kebijakan dan tindakan tegas untuk menghindari terbitnya sertifikat ganda serta memastikan kepastian hukum dalam kepemilikan tanah. Artikel ini memberikan wawasan yang relevan bagi praktisi hukum, lembaga pemerintah terkait, dan pemegang hak atas tanah dalam memahami kompleksitas isu penerbitan sertifikat ganda serta urgensi memperkuat mekanisme hukum yang mampu menjaga kepastian hukum dalam kepemilikan tanah.
Legal Implications of the Application of Restorative Justice to Narcotics Crimes in Order to Realize Restorative Justice and Rehabilitation for Perpetrators Hia, Renovasi; Setiono, Joko; Koto, Zulkarnein
Jurnal Greenation Sosial dan Politik Vol. 3 No. 3 (2025): Jurnal Greenation Sosial dan Politik (Agustus - Oktober 2025)
Publisher : Greenation Publisher & Yayasan Global Resarch National

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jgsp.v3i3.436

Abstract

Narcotics crime is one form of offense that has systemic impacts on public health, security, and order. The conventional penal system, which tends to focus on imprisonment, has not been entirely effective in addressing the root problems of narcotics abuse, especially among users. As an alternative in this situation, the restorative justice method seeks to rebuild the community, the victim, and the criminal via communication and rehabilitation. In order to achieve restorative justice and offenders' rehabilitation, this study looks at the legal ramifications of applying restorative justice to drug-related offenses. Law Number 35 of 2009 about narcotics, Supreme Court Regulation Number 4 of 2010, Attorney General Regulation Number 15 of 2020, and Law Number 1 of 2023 about the Criminal Code are all reviewed using a normative method. The study's findings demonstrate that restorative justice is only appropriate for drug users who meet specific requirements, such as not being a recidivist and having a limited amount of evidence. The application of this approach has a positive impact on reducing overcrowding in correctional institutions and fulfilling the offender’s human rights to receive rehabilitation. However, there are still obstacles such as the lack of explicit regulations in the Narcotics Law and the limited availability of adequate rehabilitation facilities. Policy reformulation and the strengthening of synergy among law enforcement officers are important steps in expanding the comprehensive implementation of restorative justice in the future.
Kepastian Hukum Pembagian Legitieme Portie Dalam Warisan Dengan Adanya Hutang Pewaris Kumeang, Indira Assadiyah; Maryano, Maryano; Koto, Zulkarnein
Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 1 No. 10 (2023): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal
Publisher : Al Makki Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57185/mutiara.v1i10.95

Abstract

Penelitian ini membahas Dalam konteks pembagian hukum waris ketika ahli waris meninggalkan utang, penelitian ini mengkaji tentang kepastian hukum. Proses pembagian warisan bisa jadi rumit, apalagi jika ahli waris mempunyai hutang yang harus dibayar. Menemukan hambatan hukum dan solusi untuk memastikan distribusi warisan yang adil dalam menghadapi tanggung jawab keuangan ahli waris adalah tujuan utama dari penelitian ini. Dengan mengkaji putusan pengadilan terkait serta peraturan perundang-undangan terkait, penelitian ini menerapkan metodologi hukum normatif. Temuan studi ini menunjukkan bahwa ketika utang harus dilunasi, kepastian hukum seputar pembagian warisan menjadi lebih rumit. Memprioritaskan pembayaran utang, bagaimana utang mempengaruhi klaim ahli waris atas sebagian warisan, dan akibat hukum bagi ahli waris yang bukan pihak yang berhutang hanyalah beberapa kekhawatiran yang muncul. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kepastian hukum dalam pembagian warisan dengan adanya hutang pewaris, sekaligus memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum yang dapat mengakomodasi situasi ini dengan lebih adil dan efisien.
Pengaruh Kompetensi dan Supervisi Terhadap Self-Control pada Penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dengan Pengalaman Kerja Sebagai Variabel Mediasi Seno, Mohamad Nauval; Meliala, Adrianus E.; Koto, Zulkarnein
Jurnal Sosial Teknologi Vol. 5 No. 4 (2025): Jurnal Sosial dan Teknologi
Publisher : CV. Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsostech.v5i4.32096

Abstract

Profesionalitas Polri merupakan pilar penting kepercayaan publik dan diatur dalam berbagai regulasi guna memastikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, sebagai unit utama dalam menangani kejahatan khusus dan umum, dituntut memiliki profesionalitas tinggi dalam menghadapi tekanan internal maupun eksternal. Salah satu faktor penting dalam menjaga profesionalitas adalah self-control, yang berperan dalam mengelola stres, menghindari penyimpangan, serta mempertahankan integritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengonfirmasi apakah faktor-faktor seperti kompetensi moral, supervisi, memengaruhi self-control apabila dimediasi dengan pengalaman kerja anggota penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori self-control, teori kompetensi, teori supervisi, dan teori pengalaman kerja. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sampel yang ditetapkan dalam penelitian ini sejumlah 55 orang penyidik dengan kriteria sudah memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Terlibat aktif dalam penyelidikan dan penyidikan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mampu memediasi pengaruh dari kompetensi, supervisi terhadap self-control anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Pengalaman kerja berperan sebagai mediator dalam hubungan antara kompetensi dan supervisi terhadap self-control. Dalam hubungan kompetensi terhadap self-control, pengalaman kerja memiliki efek mediasi yang signifikan dengan koefisien interaksi negatif (-0.0375, p=0.0247), menjelaskan 56,24% variabilitas self-control (R²=0.5624), namun pengaruh kompetensi menurun seiring meningkatnya pengalaman kerja (efek dari 0.4513 pada M=410.372 menjadi 0.1542 pada M=489.628). Demikian pula, pada hubungan supervisi terhadap self-control, pengalaman kerja juga memediasi dengan koefisien interaksi negatif (-0.0225, p=0.0251), menjelaskan 83,11% variabilitas self-control (R²=0.8311), dengan efek supervisi yang semakin kecil seiring bertambahnya pengalaman kerja (efek dari 0.6257 pada M=41.0372 menjadi 0.4472 pada M=48.9628). Ditreskrimsus Polda Metro Jaya disarankan untuk mengembangkan program pelatihan berkelanjutan yang mencakup peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan psikologis guna memperkuat self-control anggota Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Mekanisme supervisi perlu lebih adaptif sesuai kebutuhan individu, sementara program rotasi kerja dapat mempercepat pembelajaran dan meningkatkan ketahanan psikologis. Selain itu, program mentoring bagi anggota berpengalaman dapat membantu menjaga efektivitas kontrol diri tanpa ketergantungan berlebih pada supervisi. Standarisasi pelatihan dan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan emosional, termasuk layanan psikologi dan sistem dukungan rekan kerja, juga perlu diterapkan lebih lanjut.
Rungkad Hakekat Penuntutan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP BARU) dan Kegalauan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri marasin, ferlyanto; Koto, Zulkarnein
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 18 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 18 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v18i1.439

Abstract

This is different from the term Wetboek van Strafprocesrecht, which in Indonesian means "Criminal Procedure Code". According to legal expert from Hasanuddin University Makassar; Hamzah (1985:13) the Dutch Minister of Justice emphasized that the term "Strafvordering" covers all criminal prosecution procedures. Therefore, it can be concluded that the Criminal Procedure Code in Indonesia is not a descendant of Dutch blue blood/a colonial product, while also confirming that the current Criminal Procedure Code does not merely discuss prosecution procedures. The explanation of Article 132 of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code reads "in this provision what is meant by "prosecution" is the judicial process which begins with an investigation". The explanation of Article 132 of the new Criminal Code is a butterfly effect phenomenon if not receiving special attention will certainly damage the essence of prosecutorial authority which is neatly structured in the Indonesian criminal procedural justice system. The explanation of Article 132 of the new Criminal Code does not at all understand Stufenbau's legal theory where the expanded role of prosecutors is in direct contrast to Article 30 paragraph (4) of the Law. -The 1945 Constitution which is the ground norm or basic norm. Apart from that, the Explanation of Article 132 of the New Criminal Code is too vulgar to rebel against the principle of Functional Differentiation which is already compatible with the Indonesian criminal procedural justice system. It requires awareness of all Polri personnel through education about the latent dangers of the explanation of Article 132 of the New Criminal Code. This is in order to explain that this article slightly confuses the existence of investigators/assistant investigators of the National Police so that investigative authority should not be compromised.
Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hutapea, Dr Tagor; Koto, Zulkarnein; Syafruddin, Syafruddin
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 18 No 1 (2024): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 18 Nomor 1 Tahun 2024
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v18i1.445

Abstract

Pembaharuan hukum pidana (penal reform) di bidang hukum pidana materiil (ius poenale) Indonesia pada induk (‘inang’) hukum pidana materiil berdasarkan asas lege generalis yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS/Wetboek van Strafrecht), melalui produk hukum kodifikasi yang telah berjalan sejak tahun 1964 (terhitung dari Konsep Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana [KUHP] pertama) menjadi hukum yang dicita-citakan (ius constituendum) telah mewujud menjadi kodifikasi hukum positif (ius constitutum/ius positivum) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Perluasan Kewenangan Penuntutan oleh Kepolisian dalam Kasus Korupsi Muin, Rais; Setyabudi, Chairul Muriman; Koto, Zulkarnein
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19048

Abstract

Penelitian ini menganalisis determinan dan sinkronisasi regulasi terkait perluasan kewenangan penuntutan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam kasus korupsi. Korupsi merupakan ancaman serius yang telah membudaya di semua level pemerintahan, merugikan negara, dan sulit dibongkar karena sifatnya yang unik dan merusak. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemulihan kerugian negara masih minim dan korupsi terus memberikan dampak negatif bagi pembangunan dan reputasi Indonesia di mata internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual yang meliputi konsep-konsep perluasan, penuntutan, kewenangan kepolisian, dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor determinan dalam upaya perluasan kewenangan penuntutan Polri melibatkan aspek hukum, kebijakan dan praktik, antara lain faktor konstitusi, undang-undang, persepsi masyarakat, kapasitas Polri, kerjasama antar lembaga, kebijakan pemerintah, dan pengalaman Polri. Sinkronisasi regulasi pelaksanaan kewenangan penuntutan oleh Polri dalam perkara korupsi merupakan langkah penting untuk mengatur dan menyelaraskan berbagai peraturan terkait, yang bertujuan untuk menjamin efisiensi dan efektivitas penanganan perkara korupsi, menghindari tumpang tindih tanggung jawab antarlembaga penegak hukum, serta menjamin kesesuaian dengan standar internasional dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perluasan kewenangan penuntutan oleh Polri dapat memberikan keadilan, memaksimalkan kemampuan Polri dalam melayani masyarakat, dan membangun supremasi hukum yang lebih baik.
PENGAWASAN POLRI MELALUI MEDIASI DALAM PENANGANAN KELUHAN MASYARAKAT Hynan Poeloengan, Andrea; Koto, Zulkarnein; Imanuddin, Imam; Sutrisno; Yulia, Rena; Hamid, Supardi
Esensi Hukum Vol 4 No 2 (2022): Desember - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v4i2.157

Abstract

Keluhan masyarakat terhadap lembaga kepolisian merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Hal ini disebabkan karena kepolisian secara fungsional menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat dalam bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sejauh ini, keluhan masyarakat yang disampaikan kepada pengawas internal dan eksternal ditanggapi oleh lembaga kepolisian melalui prosedur baku yang legalistic dan berdampak pada aspek pembinaan karir personil yang dikeluhkan. Pada sisi lain, tingkat kebenaran laporan masuk, yang layak ditindak lanjuti berdasarkan data Kompolnas 2016 -2020 hanya berkisar 6 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan membuka peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan local dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dan mengetahui mediasi sebagai mekanisme penanganan keluhan masyarakat terhadap Polri pada fungsi pengawasan Polri, dilihat dari sudut pandang sosiologis, kriminologis, dan hukum pidana. Metode yang digunakan dengan normatif dan empiris. Tekmik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara di sejumlah kantor kepolisian di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang pengembangan mekanisme penanganan keluhan masyarakat melalui mekanisme mediasi berbasis pada kearifan lokal dan cara hidup Bangsa Indonesia yang bersifat nasional dapat dilihat dari pola interaksi masyarakat Indonesia yang penuh dengan kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh anggota Polri dengan model musyawarah mufakat/mediasi selama ini sudah dilakukan di setiap daerah dengan nilai dan norma masing-masing daerah sesuai kearifan lokal daerah. Dengan model mediasi yang dikembangkan untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.Kata kunci: Mediasi; Polri; Keluhan Masyarakat; Itwasum; Propam
Co-Authors Adrianus Eliasta Meliala Chairul Muriman Setyabudi Dewi ANGGRAENI Edco, Herman Hia, Renovasi Hutapea, Dr Tagor Hynan Poeloengan, Andrea Imanuddin, Imam JOKO SETIONO Kumeang, Indira Assadiyah marasin, ferlyanto Maryano, Maryano Muin, Rais Nita, Surya Rena Yulia Seno, Mohamad Nauval Simbolon, Wijaya Supardi Hamid SUTRISNO Syafruddin Syafruddin Widjajaatmadja, Dhody Ar.