Garuda - Garba Rujukan Digital

PROSES DAN TEKNIK PEMBUATAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA: MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEBUTUHAN MASYARAKAT DAN PRINSIP HUKUM Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Ali Mukti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i8.10827

Pembuatan perundang-undangan adalah proses penting dalam sistem hukum yang bertujuan untuk menghasilkan produk hukum yang adil dan efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis teknik pembuatan perundang-undangan di Indonesia, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas peraturan dan keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan prinsip hukum yang berlaku. Proses pembuatan perundang-undangan dimulai dengan identifikasi masalah sosial yang perlu diatur, diikuti dengan penyusunan draf peraturan yang berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang ada. Evaluasi dan konsultasi dengan berbagai pihak menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya relevan, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif. Faktor-faktor seperti partisipasi publik, kejelasan norma hukum, kapasitas aparatur negara, dan dampak sosial-ekonomi menjadi penentu utama dalam kualitas suatu peraturan. Selain itu, teknik pembuatan perundang-undangan harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hukum yang berlaku, melalui mekanisme pemantauan dan revisi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembuatan perundang-undangan bergantung pada proses yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan, yang dapat menghasilkan produk hukum yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

EFEKTIVITAS MEDIASI DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECEPATAN SERTA KEPUASAN DALAM PENANGANAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN INDONESIA Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Fairuzzaman, Fairuzzaman
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i8.10831

Penanganan perkara perdata di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antarindividu atau badan hukum secara adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan metode mediasi, faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa, serta pengaruh keputusan hakim terhadap kepuasan pihak yang terlibat dalam perkara perdata. Penerapan metode mediasi, sebagai alternatif penyelesaian sengketa, terbukti dapat mempercepat proses dengan biaya yang lebih rendah, meskipun keberhasilannya bergantung pada kesiapan dan kesediaan pihak-pihak untuk mencari penyelesaian damai. Selain itu, efisiensi penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti beban kerja pengadilan, kualitas hakim, dan penerapan teknologi informasi dalam sistem administrasi pengadilan. Proses persidangan yang transparan dan adil memiliki dampak besar terhadap kepuasan pihak yang terlibat dalam perkara perdata, karena keputusan yang jelas dan objektif akan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara perdata, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan penerapan mediasi yang lebih maksimal. Keputusan hakim yang adil dan tepat juga sangat penting dalam menciptakan kepuasan para pihak dan menjaga integritas sistem peradilan di Indonesia.

PERAN ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) DALAM MENCIPTAKAN PENYELESAIAN SENGKETA YANG CEPAT, EFISIEN, DAN DAMAI, TERUTAMA DALAM SENGKETA LINTAS NEGARA Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Diana Setiawati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i8.10832

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan mekanisme penting dalam menyelesaikan konflik hukum di luar pengadilan. Artikel ini membahas peran, kelebihan, kelemahan, dan efektivitas implementasi arbitrase dan ADR dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan damai, terutama dalam konteks sengketa lintas negara. Arbitrase menawarkan kepastian hukum melalui keputusan yang bersifat final dan mengikat, dengan proses yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan litigasi. Selain itu, sifat privat arbitrase menjaga kerahasiaan informasi para pihak. Di sisi lain, ADR seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi berfokus pada dialog dan kerja sama untuk mencapai kesepakatan bersama, menciptakan penyelesaian yang saling menguntungkan. Kelebihan arbitrase dan ADR mencakup efisiensi waktu, penghematan biaya, dan fleksibilitas prosedural, yang sangat bermanfaat dalam sengketa bisnis dan lintas negara. Namun, keduanya juga memiliki kelemahan, seperti biaya arbitrase yang tinggi, keterbatasan banding, dan tantangan dalam menegakkan keputusan arbitrase di yurisdiksi berbeda. Efektivitas ADR dalam sengketa lintas negara ditingkatkan dengan penggunaan mediator yang netral dan berpengalaman, meski tantangan seperti ketimpangan kekuasaan atau perbedaan budaya dapat menjadi hambatan. Kesimpulannya, arbitrase dan ADR adalah solusi alternatif yang relevan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, efisien, dan damai, dengan potensi besar untuk mengurangi beban pengadilan serta menciptakan keadilan yang lebih adaptif. Implementasi yang optimal membutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memaksimalkan manfaatnya dalam sistem hukum nasional maupun internasional.

PENDEKATAN TERBARU DALAM TEKNIK PEMBUATAN KONTRAK: EVALUASI LITERATUR, TEMUAN UTAMA, DAN KESENJANGAN PENELITIAN Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Septarina Budiwati
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i9.10833

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi teknik pembuatan kontrak, mengidentifikasi konsep-konsep utama yang terkait dengan pembuatan kontrak, serta menganalisis temuan-temuan penelitian terdahulu dan kesenjangan yang ada dalam literatur. Pembuatan kontrak yang baik membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum, kesepakatan bersama, dan objek yang sah, serta proses sistematis yang mengarah pada kesepakatan yang jelas dan mengikat secara hukum. Studi literatur ini menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk menyusun kerangka teoretis yang membantu memahami hubungan antar konsep-konsep tersebut, serta bagaimana kontrak diimplementasikan dalam konteks yang lebih luas. Temuan-temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan pentingnya ketelitian dalam merumuskan klausul kontrak, serta perlunya pendekatan yang menggabungkan teori dan praktik. Namun, terdapat kesenjangan dalam literatur mengenai penerapan teknologi dalam pembuatan kontrak dan pemahaman terhadap dampaknya terhadap hubungan hukum antar pihak. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun banyak literatur yang telah mengidentifikasi faktor-faktor utama dalam pembuatan kontrak, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengintegrasikan perspektif digital dan otomatisasi dalam proses kontrak, yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut sangat penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dan mengembangkan pendekatan yang lebih holistik dalam pembuatan kontrak.

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI DI INDONESIA: PENERAPAN TEORI KONSTITUSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Ariffudin Nur Fadly Rosyid; Falah Al Ghozali
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v10i9.10834

Penanganan perkara konstitusi di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan negara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Mahkamah Konstitusi (MK) berfungsi sebagai penjaga konstitusi dengan memutuskan perkara yang berhubungan dengan hak konstitusional warga negara, uji materi terhadap undang-undang, dan sengketa lembaga negara. Penerapan teori konstitusi dalam penanganan perkara di MK berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Keputusan MK dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interpretasi konstitusi, pandangan ahli hukum, dinamika sosial-politik, serta tekanan eksternal dari masyarakat dan lembaga negara lainnya. Selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam mendukung penegakan konstitusi dengan meningkatkan kesadaran hukum, berpartisipasi dalam proses hukum, dan mengawasi kebijakan yang berpotensi melanggar konstitusi. Dengan demikian, penegakan konstitusi tidak hanya menjadi tugas MK, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga negara dan masyarakat, guna menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penanganan perkara konstitusi, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan MK, serta peran masyarakat dalam mendukung penegakan konstitusi di Indonesia.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search