Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) JURNAL USM LAW REVIEW MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Ragam Pengabdian
Erina Nur Afifa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Dalam Perspektif Hukum Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, Jakarta Muthia Sakti; Sulastri; Dwi Aryanti Ramadhani; Samuel Arthur Hulu; Sherlyta Ramadhani; Rangga Wira Syahputra; Marcella Azzahra; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i14
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dan merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan sehingga muncul berbagai macam masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia, seperti gangguan pendengaran, nyeri pada punggung dan leher, osteoarthritis, jantung, diabetes militus, kolesterol dan hipertensi. Namun, ketika menghadapi masa tua ini banyak dari mereka yang malah diabaikan oleh keluarganya dengan menitipkan orang tuanya ke panti sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang dihadapi lansia serta mengevaluasi prinsip-prinsip lansia guna merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan mereka secara holistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan juga studi literatur. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses penuaan membawa berbagai macam tantangan pada lansia, seperti penurunan Kesehatan fisik, gangguan psikologi keterbatasan aktivitas sosial, dan penurunan ekonomi. Penerpan prinsip-prinsip lansia seperti kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri dan martabat terbukti dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Program pengabdian Masyarakat di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 menegaskan pentingnya sinergi antar keluarga, mesyarakat dan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan lansia melalui edukasi, dukungan sosial, dan perlindungan hak-hak mereka.
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Construction of Regulations for the Development of Coastal Areas for Tourism based on Local Wisdom in Pandeglang Regency, Banten Novyana, Hilda; Suherman; Ramadhani, Dwi Aryanti; Muthia Sakti; Erina Nur Afifa
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4598

Abstract

In a country, territory is one of the mandatory elements for the establishment of the country. The potential owned by a region will not be utilized optimally if there is no development of the region. This study aims to determine how the construction of regulations in the development of coastal areas by Pandeglang Regency, to determine the effectiveness of the construction of regulations that have been owned by Pandeglang Regency and what problems arise, as well as solutions that can be applied as a solution to these problems. The normative legal research method is carried out by means of a literature study in the form of secondary data as a basic material for research and also by carrying out a qualitative approach. Pandeglang Regency has great potential for the development of coastal tourism. However, to maintain the sustainability of the local environment and culture, regulations are needed that integrate local wisdom in every aspect of tourism development. The results of the study indicate the need for regulations based on local wisdom to ensure sustainable coastal tourism development and provide adequate legal protection for the local community and environment. Keywords: Regulation, tourism, coastal, local.
Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan Erina Nur Afifa; Dwi Aryanti Ramadhani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12993

Abstract

This study analyzes the legal implications and dispute resolution mechanisms concerning the division of joint marital property following the recognition of postnuptial agreements made during marriage after Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The decision marked a significant shift in Indonesian marriage law by allowing spouses to conclude marital agreements not only before or at the time of marriage but also during the subsistence of marriage, thereby introducing greater contractual flexibility in property arrangements. Employing a normative juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines the legal force of postnuptial agreements and their consequences for spouses and third parties. The findings indicate that postnuptial agreements are legally valid instruments for separating joint property only if they are formally registered; otherwise, they bind the spouses internally and do not affect third parties such as creditors. Disputes arising from joint property separation may be resolved through litigation, which offers stronger legal certainty, or through non-litigation mechanisms that emphasize efficiency and amicable settlement. The novelty of this study lies in its focused analysis of dispute resolution models arising specifically from postnuptial agreements, highlighting the crucial role of registration and notarial involvement in ensuring legal certainty, fairness, and balanced protection for all parties within Indonesia’s marital property regime.   Penelitian ini menganalisis implikasi hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama akibat pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menandai perubahan mendasar dalam hukum perkawinan Indonesia dengan memberikan ruang bagi suami istri untuk menyusun perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sehingga meningkatkan fleksibilitas pengaturan harta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian kawin pascanikah serta dampaknya terhadap para pihak dan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat dalam masa perkawinan hanya memiliki kekuatan hukum penuh apabila dicatatkan secara resmi; tanpa pencatatan, perjanjian tersebut hanya mengikat secara internal dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga seperti kreditur. Sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yang memberikan kepastian hukum lebih kuat atau melalui non-litigasi yang lebih efisien dan berorientasi pada perdamaian. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan mekanisme penyelesaian sengketa yang secara spesifik timbul dari perjanjian kawin pascanikah serta pentingnya peran pencatatan dan notaris dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan perlindungan bagi seluruh pihak dalam rezim harta perkawinan di Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Antara Penjual dan Pembeli (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459/K/Pdt/2020) Cinta Rizqareka D; Erina Nur Afifa; Rania Syifa Busroni; Dwi Desi Yayi Tarina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17837783

Abstract

Settlement of land sale and purchase disputes between sellers and buyers with a focus on Supreme Court Decision Number 3459/K/Pdt/2020. The dispute arose due to the seller’s breach of contract by refusing to hand over the land object despite the buyer having fully paid the purchase price and completing all procedures for the transfer of rights, including the execution of the PPJB, Power of Attorney, Vacant Possession Deed, and the Sale and Purchase Deed (AJB) before an authorized PPAT. This study aims to analyze the mechanisms for resolving land sale and purchase disputes and to examine the judicial considerations in Supreme Court Decision Number 3459/K/Pdt/2020. The research employs a normative juridical method through an examination of legislation, legal doctrines, and court decisions. The analysis shows that all levels of the judiciary—the District Court, the High Court, and the Supreme Court—found the sale and purchase relationship to be valid and the seller to have committed a breach of contract. The Supreme Court rejected the cassation petition because no error in the application of law was found, while reaffirming the evidentiary strength of authentic deeds and the importance of legal certainty in land transactions. This decision reinforces legal protection for good-faith buyers and provides an important reference for ensuring that land sale and purchase practices proceed in an orderly, lawful manner and prevent future disputes between the parties.
A Comparative Study of Marriage Agreements Between Cross-National Couples in Indonesia and the Netherlands Cinta Rizqareka D; Erina Nur Afifa; Rania Syifa Busroni; Raysha Aulia Fazila; Muhamad Dafi Akbar; Dwi Aryanti Ramadhani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 1 (2026): March
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17847469

Abstract

Marriages between Indonesian citizens and foreign nationals create complex legal consequences, particularly regarding the regulation of joint property and the legal status of the parties involved. A prenuptial agreement serves as an essential legal instrument to provide legal certainty and protection for the rights and obligations of both spouses. This study aims to analyze the differences in the regulation of prenuptial agreements for couples with different nationalities between Indonesia and the Netherlands, as well as to examine their implications for the recognition and enforcement of such agreements in both countries. The research employs a normative juridical method with statutory and comparative approaches, using primary legal materials such as the Indonesian Civil Code and the Dutch Burgerlijk Wetboek, along with secondary materials including legal literature and academic journals. The findings reveal that Indonesia still applies the joint property system as the default rule under Law Number 1 of 1974 on Marriage, whereas the Netherlands, since 2018, has adopted the limited community of property system, which establishes the separation of personal property as the legal foundation. Moreover, the Netherlands grants couples with different nationalities the freedom to choose the applicable law through the choice of law mechanism as regulated in Council Regulation (EU) No. 2016/1103, while Indonesia does not yet have a clear mechanism in this regard. These differences have implications for legal certainty, regulatory flexibility, and the protection of spousal rights in mixed marriages
Empowerment of MSEs through Business Contract Preparation Training with the Participatory Rural Appraisal (PRA) Method in Grogol Village Muthia Sakti; Suherman, Suherman; Sulastri, Sulastri; Winriadirahman, Prameswara; Rika Aprilina; Erina Nur Afifa; Evan Dori; Marcy Euggeline Audreya; Aliya Sari; Isabel Maryam
Jurnal Ragam Pengabdian Vol. 3 No. 2 (2026): Mei-Agustus, Sustainable Development Goals (SDGs): Multidisciplinary Perspectiv
Publisher : Lembaga Teewan Journal Solutions

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/rrrm3v19

Abstract

Micro and Small Enterprises (MSEs) still face low legal literacy and the lack of use of written contracts in business activities, making them vulnerable to disputes and business losses. This community service activity aims to improve the understanding and skills of MSE actors in drafting simple business contracts through the Participatory Rural Appraisal (PRA) method. The activity was carried out in Grogol Village, West Jakarta involving 40 MSE actors. The PRA method is applied through the stages of problem identification, participatory planning, implementation of interactive training, and participatory evaluation. The training is carried out through contract law counseling, simulation of the preparation of business contracts, discussions on non-litigation dispute resolution, and the provision of Business Contract Pocket Books. Evaluation was carried out using pre-test and post-test to measure the increase in participants' capacity. The results showed an increase in participants' understanding of the function of business contracts, non-litigation dispute resolution, and the ability to draft simple contracts from 15% to 80%. This activity shows that the PRA method is effective in increasing legal literacy and business capacity of MSE actors in a participatory and sustainable manner.
Co-Authors Aliya Sari Cinta Rizqareka D Cinta Rizqareka D Dwi Desi Yayi Tarina Evan Dori Isabel Maryam Marcella Azzahra Marcy Euggeline Audreya Muhamad Dafi Akbar Muthia Sakti Novyana, Hilda Ramadhani, Dwi Aryanti Rangga Wira Syahputra Rania Syifa Busroni Raysha Aulia Fazila Rika Aprilina Rizkianti, Wardani Samuel Arthur Hulu Sherlyta Ramadhani Suherman Suherman, Suherman SULASTRI Sulastri Sulastri Sylvana Murni Deborah Hutabarat Winriadirahman, Prameswara