Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Dalam Perspektif Hukum Di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2, Jakarta Muthia Sakti; Sulastri; Dwi Aryanti Ramadhani; Samuel Arthur Hulu; Sherlyta Ramadhani; Rangga Wira Syahputra; Marcella Azzahra; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i14
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lansia adalah seseorang yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dan merupakan kelompok umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir dari fase kehidupannya. Kelompok yang dikategorikan lansia ini akan terjadi suatu proses yang disebut aging process atau proses penuaan sehingga muncul berbagai macam masalah kesehatan yang sering terjadi pada lansia, seperti gangguan pendengaran, nyeri pada punggung dan leher, osteoarthritis, jantung, diabetes militus, kolesterol dan hipertensi. Namun, ketika menghadapi masa tua ini banyak dari mereka yang malah diabaikan oleh keluarganya dengan menitipkan orang tuanya ke panti sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang dihadapi lansia serta mengevaluasi prinsip-prinsip lansia guna merumuskan strategi peningkatan kesejahteraan mereka secara holistik. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan juga studi literatur. Hasil penelitian didapatkan bahwa proses penuaan membawa berbagai macam tantangan pada lansia, seperti penurunan Kesehatan fisik, gangguan psikologi keterbatasan aktivitas sosial, dan penurunan ekonomi. Penerpan prinsip-prinsip lansia seperti kemandirian, partisipasi, perawatan, pemenuhan diri dan martabat terbukti dapat membantu meningkatkan kualitas hidup lansia secara menyeluruh. Program pengabdian Masyarakat di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2 menegaskan pentingnya sinergi antar keluarga, mesyarakat dan pemerintah dalam mendukung kesejahteraan lansia melalui edukasi, dukungan sosial, dan perlindungan hak-hak mereka.
Penyuluhan Pada Sdit Alhamidiyah Mengenai Menjadi Orang Tua Cerdas Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Wardani Rizkianti; Muthia Sakti; Sylvana Murni Deborah Hutabarat; Erina Nur Afifa
urn:multiple://2988-7828multiple.v3i24
Publisher : Institute of Educational, Research, and Community Service

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang mendukung kualitas hidup manusia, yang tidak hanya bergantung pada faktor medis, tetapi juga pada asupan makanan yang bergizi. Di sisi lain, kemasan produk makanan yang menarik dan informatif berperan penting dalam melindungi konsumen dan menarik minat mereka. Sayangnya, peredaran jajanan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya, terutama di sekitar sekolah, dapat mengancam kesehatan anak-anak. Jajanan anak sekolah sering kali mengandung bahan berbahaya seperti formalin dan boraks yang berpotensi menyebabkan keracunan pangan atau masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya terkait keamanan pangan, menjadi sangat penting, mengingat rendahnya pengetahuan konsumen dan kesadaran akan bahaya bahan tambahan pangan yang berlebihan. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama orang tua siswa, mengenai perlindungan konsumen, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan di SDIT Alhamidiyah melalui penyuluhan kepada orang tua mengenai pentingnya memilih jajanan yang aman dan bergizi untuk anak-anak. Penyuluhan ini tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan, tetapi juga prosedur penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku usaha yang tidak mematuhi standar keamanan pangan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan sekitar 50 orang tua siswa dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepedulian orang tua terhadap pemilihan makanan yang sehat untuk anak-anak mereka. Penyuluhan ini juga sejalan dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2, SDG 3, dan SDG 16 yang bertujuan untuk memastikan akses pangan yang aman, menjaga kesehatan, dan memperkuat institusi yang berperan dalam perlindungan konsumen.
Construction of Regulations for the Development of Coastal Areas for Tourism based on Local Wisdom in Pandeglang Regency, Banten Novyana, Hilda; Suherman; Ramadhani, Dwi Aryanti; Muthia Sakti; Erina Nur Afifa
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4598

Abstract

In a country, territory is one of the mandatory elements for the establishment of the country. The potential owned by a region will not be utilized optimally if there is no development of the region. This study aims to determine how the construction of regulations in the development of coastal areas by Pandeglang Regency, to determine the effectiveness of the construction of regulations that have been owned by Pandeglang Regency and what problems arise, as well as solutions that can be applied as a solution to these problems. The normative legal research method is carried out by means of a literature study in the form of secondary data as a basic material for research and also by carrying out a qualitative approach. Pandeglang Regency has great potential for the development of coastal tourism. However, to maintain the sustainability of the local environment and culture, regulations are needed that integrate local wisdom in every aspect of tourism development. The results of the study indicate the need for regulations based on local wisdom to ensure sustainable coastal tourism development and provide adequate legal protection for the local community and environment. Keywords: Regulation, tourism, coastal, local.
Penyelesaian Sengketa Pemisahan Harta Bersama Setelah Dibuatnya Perjanjian Kawin Dalam Masa Perkawinan Erina Nur Afifa; Dwi Aryanti Ramadhani
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 8 No. 3 (2025): DECEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v8i3.12993

Abstract

This study analyzes the legal implications and dispute resolution mechanisms concerning the division of joint marital property following the recognition of postnuptial agreements made during marriage after Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XIII/2015. The decision marked a significant shift in Indonesian marriage law by allowing spouses to conclude marital agreements not only before or at the time of marriage but also during the subsistence of marriage, thereby introducing greater contractual flexibility in property arrangements. Employing a normative juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study examines the legal force of postnuptial agreements and their consequences for spouses and third parties. The findings indicate that postnuptial agreements are legally valid instruments for separating joint property only if they are formally registered; otherwise, they bind the spouses internally and do not affect third parties such as creditors. Disputes arising from joint property separation may be resolved through litigation, which offers stronger legal certainty, or through non-litigation mechanisms that emphasize efficiency and amicable settlement. The novelty of this study lies in its focused analysis of dispute resolution models arising specifically from postnuptial agreements, highlighting the crucial role of registration and notarial involvement in ensuring legal certainty, fairness, and balanced protection for all parties within Indonesia’s marital property regime.   Penelitian ini menganalisis implikasi hukum serta mekanisme penyelesaian sengketa pemisahan harta bersama akibat pembuatan perjanjian kawin dalam masa perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan tersebut menandai perubahan mendasar dalam hukum perkawinan Indonesia dengan memberikan ruang bagi suami istri untuk menyusun perjanjian perkawinan tidak hanya sebelum atau pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung, sehingga meningkatkan fleksibilitas pengaturan harta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan konseptual untuk mengkaji kekuatan hukum perjanjian kawin pascanikah serta dampaknya terhadap para pihak dan pihak ketiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin yang dibuat dalam masa perkawinan hanya memiliki kekuatan hukum penuh apabila dicatatkan secara resmi; tanpa pencatatan, perjanjian tersebut hanya mengikat secara internal dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga seperti kreditur. Sengketa yang timbul dapat diselesaikan melalui jalur litigasi yang memberikan kepastian hukum lebih kuat atau melalui non-litigasi yang lebih efisien dan berorientasi pada perdamaian. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan mekanisme penyelesaian sengketa yang secara spesifik timbul dari perjanjian kawin pascanikah serta pentingnya peran pencatatan dan notaris dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan perlindungan bagi seluruh pihak dalam rezim harta perkawinan di Indonesia.