Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENDAMPINGAN PENDAFTARAN PERSEROAN PERORANGAN BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA Dirkareshza, Rianda; Sadiawati, Diani; Novyana, Hilda; Sakti, Muthia; Agustanti, Rosalia Dika; Permatasari, Elizabet Devi; Hulu, Samuel Arthur; Falevi, Yunizar; Akhdan, Fariz Ridhanus; Marasabessy, Masita; Amanda, Nur Septiana
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 3 (2023): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i3.15680

Abstract

Abstrak: Adanya stigma negatif dan sulitnya akses informasi bagi penyandang disabilitas menyulitkan mereka untuk memperoleh pekerjaan ataupun membuat usaha sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan solusi agi penyandang disabilitas yang kurang mendapatkan informasi terkait pendaftaran perseroan perorangan sehingga mereka cinderung kesulitan untuk memperoleh izin atas usaha yang mereka miliki adanya pengabdian ini tentu dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi dengan adanya izin yang jelas terkait usaha mereka sehingga mereka dapat menjalankan usahanya dengan lancar. yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka terutama dalam aspek ekonomi . Pada kegiatan ini, menggunakan metode survei yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data dari fenomena yang berlangsung dan mencari keterangan-keterangan secara factual dari suatu kelompok. Kemudian dilanjutkan dengan analisis pendampingan pendaftaran perseroan perorangan bagi penyandang disabilitas. Hasil pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya pendampingan dan pelatihan terkait pendaftaran perseroan perorangan memberikan pengetahuan dan juga keterampilan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam menjalankan usaha. Kegiatan pendaftaran perseroan perorangan ini menghasilkan 3 (tiga) buah Sertifikat Nomor Induk Berusaha dan 9 (Sembilan) Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan.Abstract: The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions for people with disabilities who lack information related to individual company registration so that they have difficulty obtaining permits for their businesses the existence of this service can certainly improve their living standards, especially in the economic aspect with a clear permit related to their business so that they can run their business smoothly. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then followed by the analysis of assistance for individual company registration for persons with disabilities as many as 13 people. The results of community service show that assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment. The existence of negative stigma and difficult access to information for people with disabilities makes it difficult for them to get a job or create their own business. To overcome this problem, this community service aims to provide solutions that can improve their standard of living, especially in the economic aspect. In this activity, using the survey method is a study conducted to obtain data from ongoing phenomena and seek factual information from a group. Then proceed with the analysis of the assistance of individual company registration for persons with disabilities. The results of community service show that the assistance and training related to the registration of individual companies provide the knowledge and skills needed to provide protection and legal certainty in running a business. This individual company registration activity resulted in 3 (three) certificates of business Identification Number and 9 (nine) certificates of registration of Company establishment.
PERAN PEMERINTAH DAERAH KOTA DEPOK ATAS KEWAJIBAN KETERANGAN TIDAK HALAL PADA PRODUK PANGAN DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN Sakti, Muthia; Sulastri, Sulastri; Dirkareshza, Rianda; Novyana, Hilda; Prima Dirkareshza, Nada; Nabila, Tiara
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p17

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Depok terkait perlindungan konsumen atas keterangan tidak halal pada produk pangan yang diperdagangkan di Kota Depok. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen muslim dapat tidak terlindungi ketika membeli produk pangan dikarenakan tidak adanya regulasi dalam hal ini Peraturan Daerah di Kota Depok mengenai produk makanan halal serta kemungkinan terdapat produsen yang melakukan penipuan dalam hal penggunaan bahan pangan tidak halal namun tidak mencantumkan informasi halal atau tidaknya produk yang dijual meskipun dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produsen wajib memberikan keterangan tidak halal apabila bahan yang digunakan merupakan bahan yang diharamkan, sehingga pemerintah Kota Depok perlu segera membuat Peraturan Daerah yang mengatur produk makanan halal agar konsumen muslim dapat terlindungi. ABSTRACT This study aims to analyze the role of the Depok City Regional Government regarding consumer protection for non-halal information on food products traded in Depok City. This research was conducted using normative legal research method with statutory approach and conceptual approach. The results showed that Muslim consumers may not be protected when buying food products due to the absence of regulations in this case the Regional Regulation in Depok City regarding halal food products and the possibility that there are producers who commit fraud in terms of using non-halal food ingredients but do not include halal information or not the products sold even though Article 26 paragraph (2) of the Halal Product Guarantee Act has stated that producers are required to provide non-halal information if the ingredients used are prohibited ingredients, so the Depok City government needs to immediately make Regional Regulations governing halal food products so that Muslim consumers can be protected.
Peningkatan Pengetahuan Mengenai Upaya Pencegahan Bullying Melalui Penyuluhan Hukum Terhadap Pelajar Waluyo, Bambang; Prasetyo, Handoyo; Subakdi, Subakdi; Ibrahim, Aji Lukman; Novyana, Hilda; Fauzan, Muhammad; Noerman, Chiquita Thefirstly; Pasah, Marip
Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 6 (2023): November 2023 - Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Indonesian Scientific Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59395/altifani.v3i6.490

Abstract

Untuk memberikan pemahaman atas tindakan perundungan dan larangan-larangannya diperlukan adanya pemberian materi serta arahan yang tepat dan baik kepada peserta didik. Melalui penyampaian edukasi hukum mengenai tindakan perundungan dan larangan-larangannya kepada peserta didik menjadi salah satu bentuk asa yang dilakukan penyusun untuk memberikan edukasi kepada peserta didik khususnya di SMA Negeri 66 Jakarta. Pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode ceramah, penyuluhan, dan diskusi yang berjudul Hentikan Bullying Sekarang Juga, Sekolah Terasa Indah Tanpa Bullying. Target khusus pengabdian ini adalah siswa Sekolah Menengah Atas yang sudah memiliki pemahaman atas tindakan perundungan dan memahami hukum. Adapun tujuan utama dari Pengabdian kepada masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada objek pengabdian terkait dengan tindakan perundungan dan larangan-larangannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan kondusif dari tindakan perundungan. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan dapat dilihat dari hasil posttest yang membuktikan siswa dan siswa sangat memahami materi yang diberikan.
PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI SLB NEGERI 02 JAKARTA MELALUI SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PENDIDIKAN INKLUSIF Surahmad; Novyana, Hilda; Simanjuntak, Anni Alvionita; Dirkareshza, Rianda; Akbar, Sahda Saraswati; Aryaputri, Aqila Shafiqa; Gumilar, Egi Rivaldi
Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jailcb.v5i4.4231

Abstract

Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara, terutama dalam pendidikan inklusif yang belum sepenuhnya diterima atau dipahami oleh masyarakat. Di SLB Negeri 02 Jakarta, terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak pendidikan inklusif di kalangan penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk memberdayakan penyandang disabilitas dengan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban mereka dalam pendidikan inklusif, serta memberikan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan diri mereka. Mitra dalam kegiatan ini adalah siswa-siswi SLB Negeri, komite orang tua, interpreter, dan guru atau pengajar SLB Negeri 02 Jakarta. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA), yang berfokus pada pendekatan partisipatif untuk mengumpulkan informasi dan memahami kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan di sekitar penyandang disabilitas. Hasil dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta, baik penyandang disabilitas maupun masyarakat sekitar, merasa lebih terinformasi tentang hak-hak mereka dalam pendidikan inklusif. Selain itu, peserta juga merasa lebih percaya diri dalam mengakses layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa peserta sangat antusias dan berkomitmen untuk mengimplementasikan pemahaman yang didapat untuk mendukung pendidikan inklusif di lingkungan mereka. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan inklusif serta memberi dampak positif pada pengembangan potensi penyandang disabilitas.
Construction of Regulations for the Development of Coastal Areas for Tourism based on Local Wisdom in Pandeglang Regency, Banten Novyana, Hilda; Suherman; Ramadhani, Dwi Aryanti; Muthia Sakti; Erina Nur Afifa
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 2 (2024): SANTHET: (JURNAL SEJARAH, PENDIDIKAN DAN HUMANIORA) 
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i2.4598

Abstract

In a country, territory is one of the mandatory elements for the establishment of the country. The potential owned by a region will not be utilized optimally if there is no development of the region. This study aims to determine how the construction of regulations in the development of coastal areas by Pandeglang Regency, to determine the effectiveness of the construction of regulations that have been owned by Pandeglang Regency and what problems arise, as well as solutions that can be applied as a solution to these problems. The normative legal research method is carried out by means of a literature study in the form of secondary data as a basic material for research and also by carrying out a qualitative approach. Pandeglang Regency has great potential for the development of coastal tourism. However, to maintain the sustainability of the local environment and culture, regulations are needed that integrate local wisdom in every aspect of tourism development. The results of the study indicate the need for regulations based on local wisdom to ensure sustainable coastal tourism development and provide adequate legal protection for the local community and environment. Keywords: Regulation, tourism, coastal, local.
PROSPEKTIF GANJA INDONESIA PROSPEKTIF GANJA INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN Tomi Gumilang, Singgih; Waluyo, Bambang; Harefa, Beniharmoni; Hartono, Teguh; Novyana, Hilda
Esensi Hukum Vol 5 No 1 (2023): Juni - Jurnal Esensi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v5i1.216

Abstract

Pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia masih terbentur ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, walaupun Komisi Narkotika PBB telah mengeluarkan ganja dari daftar narkotika paling berbahaya karena memiliki manfaat medis. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus nyata, menemukan bahwa kebijakan kriminal Negara Republik Indonesia yang lebih mengedepankan pendekatan pemidanaan terhadap pemanfaatan ganja daripada aspek keadilan restoratif, perlu dievaluasi. Sehingga mendesak segera dilakukan dekriminalisasi terhadap pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan pembaharuan hukum terkait pengaturan ganja yang dipandang sudah tidak sesuai lagi, yaitu dengan cara mereformulasi Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaanya, sehingga prospektif ganja Indonesia dapat diberdayakan untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat di bidang kesehatan maupun industri medis tanpa harus melakukan impor dari luar negeri.
Pendidikan Bela Negara Melalui Internalisasi Nilai-Nilai Kejuangan’45 Guna Membentuk Karakter Pemuda Yang Tangguh Dalam Menghadapi Era Globalisasi Wahyuni, Ridha; Tarina, Dwi Desi Yayi; Simanjuntak, Anni Alvionita; Novyana, Hilda
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i2.665

Abstract

Perkembangan teknologi informasi di era gloabalisasi saat ini tidak hanya membawa dampak positif namun juga dampak negatif bagi masyarakat khususnya dikalangan generasi muda. Beberapa dampak negatif tersebut diantaranya: masalah demoralisasi sikap-prilaku yang berujung pada rendahnya semangat kejuangan, rasa cinta tanah air di kalangan pemuda. Kondisi ini tentu bisa menjadi penghalang ketika bangsa ini ingin menjadi salah satu bangsa yang kuat dan maju. Berdasarkan fenomena ini, maka upaya internalisasi nilai-nilai jiwa dan semangat ’45 (jsn’45) di kalangan pemuda menjadi penting dan harus tetap terus  dilakukan di dalam kerangka Bela Negara guna membentuk mental dan karakter pemuda yang tangguh dalam menghadapi tantangan globalisasi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka Fakultas Hukum UPNVJ wajib berperan serta dalam melakukan desiminasi Bela Negara melalui internalisasi nilia-nilai JSN/45 di kalangan pemuda khususnya Pelajar Di SMU No. 07, Tambun Selatan, Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi, diskusi  serta survey kepada para siswa (audience). Melalui kegiatan ini, para siswa diharapkan bisa memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai konsep-konsep tentang nilai-nilia JSN’45 sebagai perwujudan bela negara, yang mana nilai-nilai ini harus terus diinternalisasi di dalam jiwa dan fikiran para pemuda kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pengamalan niai-nilai kejuangan, patrotisme, kesetiakawanan dan cinta tanah air di dalam mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang pada akhirnya mampu membentuk karakter pemuda yang tangguh dalam menghadapi tantantangan globalisasi.
Implementasi Perbandingan Perkara Tindak Pidana Korupsi antara Negara Indonesia dengan Negara China Danardono, Danardono; Novyana, Hilda
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.11816

Abstract

Pada dasarnya Negara Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi yaitu “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum memiliki fungsi sebagai pelindung kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional, termasuk di dlaamnya adalah penegakan hukum tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang berpusat pada norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Hasil dan pembahasan menemukan bahhwa faktor dari terjadinya tindak pidana korupsi salah satunya adalah adanya perintah dari atasan yang mungkin bertentangan dengan hati nurani pegawai bawahan selain dari adanya korupsi yang terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukannya. Kemudian negara China memiliki konsep yang lebih komprehensif dan berorientasi penghukuman pada kerugian negara yang diambil, bukan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Untuk merealisasikannya perlu merubah ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor agar pemberlakuan hukuman mati tidak didasarkan pada anasir non yuridis, namun berkaitan dengan anasir kerugian negara yang nyata konkrit adanya.
PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG KESEJAHTERAAN ANAK Yuli Wahyuningsih, Yuliana; Novyana, Hilda; Hermina , Hermina; Kayowuan Lewoleba, Kayus; Desi Yayi Tarina, Dwi; Satino, Satino
Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol 17 No 2 (2023): SEPTEMBER
Publisher : Institut Agama Islam Ngawi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56997/almabsutjurnalstudiislamdansosial.v17i2.1040

Abstract

Abstrak: Praktik pengangkatan anak merupakan suatu prosedur yang mengizinkan seseorang untuk menjadi orangtua angkat bagi anak yang tidak memiliki orangtua dan keluarga. Pengangkatan anak dilaksanakan dengan motif dan tujuan yang berbeda-beda, meskipun tujuan dan latar belakang yang berbeda-beda dalam mengangkat seorang anak, ndamun semua prosesdur harus mengikuti hukum positif yang berlaku. Pasca pengangkatan anak, maka hak asasi manusia yang melekat harus dilindungi dan dijaga dengan baik, seperti hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, dan lain-lain. Dengan makna lain artinya seorang anak harus tercapai kesejahteraannya. Di Indonesia realitanya kesejahteraan anak adopsi masih jauh dari optimal. Penelitian ini merumuskan suatu masalah bagaimana praktik hak pengangkatan anak (adopsi) beserta kesejahteraannya berdasarkan hukum positif dan bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia? Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis, melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep akan menjawab kedua rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang-undang hak asasi manusia terhadap anak beserta undang-undang kesejahteraan anak sudah cukup mengakomodir untuk mendukung jalannya kesejahteran seorang anak pasca pengangkatan anak (adopsi), namun dalam praktiknya masih kurang optimal, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat kesejahteran anak itu dapat terwujud, saran untuk pemerintah adalah menciptakan kegiatan sosialisasi kebutuhan anak secara masif dan sistematis secara nasional. Kata Kunci : Adopsi Anak, Kesejahteraan anak, Hak Asasi Manusia, Undang-Undang.   Abstract; The practice of child adoption is a procedure that allows a person to become an adoptive parent for a child who does not have parents and family. Although there are different purposes and backgrounds for adopting a child, all processes must follow the applicable positive law. After the adoption of a child, the inherent human rights must be protected and maintained properly, such as the right to protection, education, and others. In other words, it means that a child's welfare must be achieved. In Indonesia, the reality is that the welfare of adopted children is far from optimal. This research formulates a problem of how the practice of child adoption rights and welfare based on positive law and how the supporting factors and inhibiting factors in creating child welfare in Indonesia? The research method used is juridical normative research, through a statutory approach and concept approach will answer both problem formulations. The results of the study indicate that the law on human rights to children and the law on child welfare have accommodated enough to support the welfare of a child after adoption, but in practice it is still not optimal, this is one of the inhibiting factors for the welfare of the child to be realized, the suggestion for the government is to create massive and systematic socialization activities of children's needs nationally. Keywords: Child Adoption, Child welfare, Human Rights, Law
STRATEGI PENDAFTARAN MEREK DAGANG SERTA REALISASI MEREK UNTUK MENINGKATKAN REPUTASI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH JAKARTA SELATAN Novyana, Hilda; Clarence, Jennifer; Sonya, Assyfa Putri; Halikha, Nazwa; Triana Putri, Elvira; Marchela, Amelia
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v1i01.16

Abstract

The existence of a registered brand also provides an opportunity for UMKM to build a positive image and increase competitiveness in the market, and brand registration is an investment to protect business assets and ensure business continuity. This research aims to provide information about the importance of brands and business permits, as well as providing UMKM with the opportunity to register brands and business permits for free. The research method used in this research is a legal method, cognitive in nature with a workshop approach method, a lecture which ends with a discussion session with the community with the aim of participants getting the opportunity to understand the importance of the brand. The results of the research from this outreach were that this outreach was attended by 15 UMKM in JABODETABEK, and based on the results of the questionnaire given to 15 respondents, it can be concluded that knowledge about brands is quite extensive among them, with 100% of respondents stating that they know what a brand is. Keywords : Brand; Business Licensing; UMKM