Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Firmansyah, Muhamad Atji
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Bawaslu dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi di Era Digital Firmansyah, Muhamad Atji; Alallah, A. Azkia Mutawakil
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.616

Abstract

Artikel ini membahas peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam memberikan informasi kepada masyarakat umum sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008). Di samping itu, mengulas pula peran Bawaslu dalam memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbasis pada apa yang sedang diminati masyarakat saat ini. Artikel ini termasuk sebagai socio-legal studies dengan berbasis pada data sekunder yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya, peran Bawaslu untuk memberikan informasi dimulai dari pengawasan hingga pemilihan sesuai dengan tujuan UU No. 14 Tahun 2008. Selain itu, Bawaslu juga menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian masyarakat agar melihat postingan di media sosialnya, seperti menggunakan gaya mutakhir video yang sedang viral, postingan bergambar, dan berupa teks.
Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 68/PUU-XXII/2024, tanggal 12 September 2024, terkait Syarat Usia Minimum Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Noorlaila, Maulidya; Firmansyah, Muhamad Atji; Adzan, Robith Haqqi; Rohayatun, Siti; Nabawi, Naufal; Agustin, Nur Laila
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 4 No 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v4i2.709

Abstract

Anotasi ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 68/PUU-XXII/2024, 12 September 2024, terkait syarat usia minimum calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Anotasi ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundangan-undangan. Hasilnya, adanya batasan usia untuk pendaftaran calon pemimpin KPK tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), khususnya prinsip kesetaraan (equality) dalam konteks hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Anotasi ini merekomendasikan penghapusan pembatasan usia dan penekanan seleksi pada pengalaman serta kompetensi sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip HAM.
Co-Authors Adzan, Robith Haqqi Agustin, Nur Laila Aji, Michelle Salma Khotom Alallah, A. Azkia Mutawakil Nabawi, Naufal Noorlaila, Maulidya Purwanti, Unsa Elen Rizal, Moch. Choirul Rohayatun, Siti