Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal HAM Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara
Aji, Michelle Salma Khotom
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini dan Perundungan di Kalangan Remaja Na'mah, Ulin; Dermawan, Rizki; Rizal, Moch. Choirul; Rachmatulloh, Mochammad Agus; Widodo, Muhammad Fajar Sidiq; Qamaria, Rezki Suci; Mayaningsih, Afifah; Putri, Kharisma Firda Candra; Inderaswari, Siska Fajri; Aji, Michelle Salma Khotom; Alfan M, M Ijaz
Kontribusi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Cipta Media Harmoni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53624/kontribusi.v4i2.428

Abstract

Pernikahan dini dan perundungan (bullying) merupakan dua isu yang krusial di kalangan remaja Indonesia. Kedua masalah tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial remaja. Dalam upaya mengurangi insiden pernikahan dini dan perundungan pada remaja, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum yang berlaku. Penyuluhan ini sangat penting dalam mencegah pernikahan dini dan perundungan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum remaja seperti memberikan informasi mengenai undang-undang perlindungan anak, hak-hak anak, dan konsekuensi hukum dari pernikahan dini dan perundungan. Dimana kegiatan tersebut merupakan wujud nyata pengabdian Fakultas Syariah IAIN Kediri kepada masyarakat dengan metode Participatory Action Reasearch (PAR). Hasil kegiatan ini menyimpulkan bahwa penyuluhan hukum adalah alat yang efektif dalam upaya preventif pernikahan dini dan perundungan di kalangan remaja. Dengan meningkatkan kesadaran hukum dan menyediakan edukasi yang komprehensif, diharapkan insiden pernikahan dini dan perundungan dapat dikurangi secara signifikan.
Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri Aji, Michelle Salma Khotom; Latifa, Zulfa Niamul
Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara Vol 3 No 2 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30762/vjhtn.v3i2.617

Abstract

Artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika seseorang memang terbukti melakukan pelanggaran. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah socio-legal studies melalui studi kasus, analisis dokumen, dan wawancara bersama pihak terkait. Hasilnya menunjukkan, penanganan kasus perusakan alat peraga kampanye yang terjadi di Kota Kediri hanya dapat diselesaikan hingga tahap penelusuran awal, karena tidak terpenuhinya salah satu syarat formil laporan. Sementara itu, penanganan tindak pidana perusakan alat peraga kampanye dapat diselesaikan hingga tahap akhir, yaitu putusan pengadilan serta menjatuhkan pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku apabila seluruh syarat terpenuhi.
Pemidanaan terhadap Perbedaan Pemahaman: Analisis Hak Asasi Manusia atas Perkara Penodaan Agama di Indonesia Rizal, Moch. Choirul; Aji, Michelle Salma Khotom; Firmansyah, Muhamad Atji; Purwanti, Unsa Elen
Jurnal HAM Vol 16, No 2 (2025): August Edition
Publisher : Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2025.16.135-150

Abstract

The right to have different interpretations of mainstream religious teachings in Indonesia can lead to criminal penalties. In practice, judges often rely on expert testimony to gain confidence that “those who are different” have committed the crime of blasphemy. The research method employed in this article is the Human Rights (HAM) research method, which emphasizes the study of court decisions related to criminal acts of blasphemy in Indonesia, particularly regarding the spread of beliefs that differ from the mainstream as blasphemy. The court decisions are analyzed using a human rights approach, especially the right to freedom of religion or belief (FoRB). As a result, 3 (three) of the 11 (eleven) court decisions reviewed still ignore the principle of impartiality in testing differences in interpretations of mainstream religious teachings. Judges do not open up space for dialogue to explore expert testimony from the defendant's perspective. This criminal justice practice, in turn, will undermine FoRB as a meaningful concept. In the future, differences in interpretation of mainstream religious teachings will not be a matter of criminalization, but rather of dialogue. Even if criminalization is necessary, what is prohibited is the crime of broadcasting religious hatred, the judicial process for which is carried out independently and impartially.
Co-Authors Alfan M, M Ijaz DERMAWAN, RIZKI Firmansyah, Muhamad Atji Inderaswari, Siska Fajri Latifa, Zulfa Niamul Mayaningsih, Afifah Mochammad Agus Rachmatulloh Muhammad Fajar Sidiq Widodo Na'mah, Ulin Purwanti, Unsa Elen Putri, Kharisma Firda Candra Rizal, Moch. Choirul