Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

An Evaluation of the Internship Learning Model to Improve the Competence of Higher Education Graduates Tjitjik Rahaju; Eva Hany Fanida; Muhammad Farid Ma'ruf; Novi Marlena; Siti Atika Rahmi; I Made Yudhiantara; Abdul Rahman Abdul Latip
Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/ji.v9i2.4404

Abstract

Increasing the competence of graduates is a significant problem in the evaluation of study programs related to the absorption of graduates in the world of work. This problem can be answered by implementing an innovative internship program and collaborating with various partners. The stipulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards, which regulates apprenticeship as a form of learning outside the classroom, aims to provide practical experience to students and reduce the low absorption of graduates in the world of business and industry. This research examines the evaluation of the certified apprenticeship program in the 2019 Public Administration Undergraduate Study Program, which is analyzed using evaluation theory (Dunn), which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. This research is descriptive research with a qualitative approach. The results showed that things need to be improved, especially in terms of efficiency. This research contributes to the importance of commitment and attention to study programs in collaborating with stakeholders to improve the quality of graduates through internship programs. Suggestions for this research are the need to increase collaboration with external parties related to apprenticeship activities to expand the apprentice network. In addition, it is necessary to increase street vendor guidance activities between supervisors and street vendor students, which are carried out intensively.
An Evaluation of the Internship Learning Model to Improve the Competence of Higher Education Graduates Tjitjik Rahaju; Eva Hany Fanida; Muhammad Farid Ma'ruf; Novi Marlena; Siti Atika Rahmi; I Made Yudhiantara; Abdul Rahman Abdul Latip
Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan Vol. 9 No. 2 (2024): Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/ji.v9i2.4404

Abstract

Increasing the competence of graduates is a significant problem in the evaluation of study programs related to the absorption of graduates in the world of work. This problem can be answered by implementing an innovative internship program and collaborating with various partners. The stipulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning National Higher Education Standards, which regulates apprenticeship as a form of learning outside the classroom, aims to provide practical experience to students and reduce the low absorption of graduates in the world of business and industry. This research examines the evaluation of the certified apprenticeship program in the 2019 Public Administration Undergraduate Study Program, which is analyzed using evaluation theory (Dunn), which includes six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy. This research is descriptive research with a qualitative approach. The results showed that things need to be improved, especially in terms of efficiency. This research contributes to the importance of commitment and attention to study programs in collaborating with stakeholders to improve the quality of graduates through internship programs. Suggestions for this research are the need to increase collaboration with external parties related to apprenticeship activities to expand the apprentice network. In addition, it is necessary to increase street vendor guidance activities between supervisors and street vendor students, which are carried out intensively.
Analisis Belanja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Tahun 2023 Shahirah Nurza Illani; Chelsea Denisa; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi Vol. 14 No. 1 (2026): JURNAL RISET MAHASISWA AKUNTANSI VOLUME 14 NOMOR 1 TAHUN 2026
Publisher : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas PGRI Kanjuruhan Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21067/jrma.v14i1.14181

Abstract

Penelitian ini didasari oleh adanya ketidaksesuaian antara belanja pemerintah daerah dengan kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat di Surabaya. Meskipun alokasi dana untuk tahun 2023 meningkat, masih terdapat beberapa kendala dalam pelayanan seperti keterlambatan program, ketimpangan fasilitas, dan tingginya SILPA yang menunjukkan bahwa penyerapan dana masih belum berjalan dengan baik. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih dominan menggunakan metode kuantitatif, sementara kajian kajian kualitatif mengenai seberapa efektif pengeluaran daerah dalam pelayanan publik masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana belanja pemerintah daerah memengaruhi kinerja pelayanan publik di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripstif dengan teknik purposive sampling yang berfokus kepada pegawai pemerintah dan masyarakat yang menggunakan layanan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, seta dokumentasi dari APBD, LKjlP, dan laporan pelaksanaan anggaran. Hasil dari penelitian ini mengindikasiakn bahwa pengeluaran operasional mendukung layanann rutin, sementara pengeluaran modal memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur publik. Akan tetapi, tingginya SILPA menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belum berjalan secara maksimal, sehingga efektivitas layanan dipengaruhi oleh ketepatan dalam alokasi dan kemampuan aparatur pemerintah.
Analisis Keterbukaan Informasi Anggaran pada Website Pemerintah Kota Surabaya Faranova Aulia Rizkilah; Claudia Amelia Safitri; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi (Mei)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmae.v5i1.2408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi anggaran pada website Pemerintah Kota Surabaya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi yang bersumber dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta website resmi Pemerintah Kota Surabaya dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Fokus penelitian diarahkan pada ketersediaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan APBD (P-APBD), dan laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan melalui website resmi pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan informasi anggaran secara terbuka melalui sistem e-budgeting dan portal transparansi anggaran sehingga masyarakat dapat mengakses dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga realisasi anggaran secara lebih mudah dan terstruktur. Keterbukaan informasi tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis digital. Selain itu, penyediaan informasi anggaran melalui website pemerintah juga mendukung partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti penyajian informasi yang belum sepenuhnya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penyajian informasi dan pengembangan fitur website pemerintah daerah masih diperlukan agar keterbukaan informasi anggaran dapat berjalan lebih optimal.
Efisiensi Pengeluaran Modal Pemkot Surabaya pada APBD 2025: Studi Kasus Proyek Revitalisasi Jalan dan Taman Fannisa Nabila Shafira; Ziana Zain Ramadhani; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.16911

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemerintah Kota Surabaya mengelola uang rakyat dalam APBD 2025, terkhusus pada belanja modal untuk proyek revitalisasi Taman dan Jalan. Meski pelaksanaanya di lapangan sangat efisien (mencapai pada angka 96%), didalam penelitihan ini di temukan adanya ketimpangan alokasi. Uang negara masih banyak yang tersedot untuk biaya operasional (pegawai, administrasi, dll.) sebesar 68%, sedangkan yang di gunakan untuk pembangunan fisik hanya 32%. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pemerintahan daerah meningkatkan keseimbangan antar belanja modal dan belanja operasional guna memperkuat kualitas infrastruktur serta pelayanan publik secara berkala atau jangka panjang.
Implementasi Ekonomi Hijau dalam Meningkatkan Koordinasi Keuangan Pusat-Daerah: Studi Kasus Pemerintah Kota Surabaya Rayi Septiana Afifa; Ivana Jolie Firginia; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17082

Abstract

The transition toward a green economy requires strong fiscal synchronization between central and local governments. This study aims to analyze fiscal coordination in supporting green economy policies in Surabaya City during the 2021–2024 period. Employing a descriptive quantitative approach with content analysis of Budget Realization Reports (LRA), this study evaluates the trends of Local Original Revenue (PAD) and Transfer Revenue within the framework of green budgeting. The results indicate that Surabaya City possesses high fiscal independence, with PAD realization consistently averaging above IDR 5 trillion per year, providing the flexibility to independently fund green innovations. Furthermore, the implementation of Law No. 1 of 2022 (HKPD) has proven to strengthen fiscal coordination, where green budgeting serves as a catalyst for Surabaya's economic growth of 5.87%. This study concludes that strengthening regional fiscal capacity is an absolute prerequisite for the sustainability of the low-carbon economic transition at the local level. These findings serve as a vital reference for other regions in optimizing financial instruments to achieve ecological targets.
Analisis Perbandingan Perencanaan dan Realisasi Anggaran pada Proyek Revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Levia Cindy Arianti; Fida Aprillia; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17180

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perbandingan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada proyek revitalisasi Alun-Alun Kabupaten Sidoarjo di Tahun 2025, serta untuk menentukan penyebab yang mengakibatkan deviasi, dan menilai efektivitas pengelolaan anggaran. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan metode deskriptif komparatif yang mencakup tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dari sisi anggaran, tidak ada perbedaan signifikan antara rencana dan pelaksanaan, yang tetap berada di angka Rp 24,6 miliar. Namun, dari segi waktu pelaksanaan, terdapat keterlambatan yang sangat berarti dibandingkan dengan rencana awal, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan proyek. Penyebab deviasi ini mencakup perencanaan waktu yang tidak realistis, manajemen proyek yang kurang baik, kinerja kontraktor, serta faktor eksternal seperti masalah teknis dan kondisi lapangan. Secara keseluruhan, proyek dianggap cukup efektif karena sasaran pembangunan telah tercapai, tetapi belum efisien dalam hal waktu pelaksanaan.
Analisis Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Sidoarjo Nur Syahwal Fauzan; Sheva Arrayan Ekyuna; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17340

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kapasitas fiskal relatif besar namun memerlukan evaluasi terhadap dampak pengalokasian anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh alokasi APBD terhadap kesejahteraan masyarakat serta mengidentifikasi sektor prioritas belanja yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup. Metode penelitian menggunakan pendekatan mixed method dengan desain explanatory sequential, Sampel kuantitatif terdiri dari 15 responden masyarakat yang dipilih menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan wilayah kecamatan. Sementara itu, informan kualitatif terdiri dari 5 orang pejabat perangkat daerah dan 5 akademisi. Analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda dan analisis tematik yang diintegrasikan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan sosial dengan tingkat realisasi yang tinggi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan akses layanan publik, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, pengelolaan APBD yang terarah, efektif, dan akuntabel menjadi faktor penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi teoretis pada kajian keuangan publik daerah dan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan alokasi anggaran berbasis prioritas pembangunan yang berkelanjutan.
Analisis Alokasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional Kaymeeloa Vipassana Ramadhani; Ilma Hanifa; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17591

Abstract

Stunting dan permasalahan pemenuhan gizi masih menjadi tantangan berkelanjutan di Indonesia. Di sisi lain, konflik global yang berkepanjangan berpotensi memicu krisis pangan sehingga memperkuat urgensi pemerintah dalam mengambil langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjadikan ketahanan pangan sebagai agenda nasional melalui implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kedua, yaitu Zero Hunger. Namun, implementasi program tersebut menimbulkan perdebatan terkait prioritas fiskal akibat indikasi realokasi anggaran yang berpotensi memengaruhi sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan ketahanan pangan dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berperan dalam menekan angka stunting dan mengurangi beban konsumsi rumah tangga, tetapi juga mendorong aktivitas ekonomi. Akan tetapi program ini, masih menghadapi tantangan pada aspek prioritas anggaran dan keberlanjutan kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan diperlukan agar program berjalan efektif tanpa mengorbankan sektor pembangunan lainnya.