Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

COMPARATIVE ANALYSIS PRACTICES OF POLITICAL STABILITY IMPLEMENTATION IN SOUTHEAST ASIA Eliza Meiyani; Delila Putri Sadayi; Fadhil Hayan Mochammad
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 5 No. 1 (2025): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/morfai.v5i1.2545

Abstract

Stability is a condition of a system whose components tend to fall into, or return to, an established relationship. Stability is the same as the absence of fundamental or chaotic changes in a political system, or changes that occur within agreed or predetermined boundaries. Development requires security and stability. The development itself must also include security and stability, even the development of security and stability is carried out together with development in other fields. This study uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques in the form of literature studies by looking at previous studies, as well as online news as a supporting source. From the data obtained, it will be processed by linking it with the theories that have been previously designed. The approach to political stability as a form of government resilience can be seen from the government management system related to the economy, social, and state security, thus creating political stability in it. Singapore's government tends to have good governance so that it affects the level of the economy and the stability of the country itself, in contrast to Thailand and Myanmar which have a fluctuating index. Especially Myanmar, which has the smallest index for 10 years below the index of 20. This is influenced by the leadershipofr of the warring parties so that it has an impact on coups that often occur.
MINAT POLITIK GENERASI MUDA DAN POLARISASI KONFLIK DIGITAL DI PROVINSI BANTEN: ANALISIS KUALITATIF BERBASIS SOCIAL NETWORK ANALYSIS Lukman Hakim; Delila Putri Sadayi; Zahra Aulia Mumtaz; Andi Iksan
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.2097

Abstract

Perubahan ruang digital telah membentuk pola baru sosialisasi politik generasi muda, termasuk di Provinsi Banten. Tingginya akses internet pemuda membuka peluang perluasan minat politik, tetapi pada saat yang sama menghadirkan risiko polarisasi, disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik simbolik. Penelitian ini bertujuan menganalisis relasi antara minat politik generasi muda dan polarisasi konflik digital di Provinsi Banten melalui perspektif kualitatif berbasis Social Network Analysis (SNA). Metode penelitian menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan SNA interpretatif. Data diperoleh dari literatur akademik, dokumen resmi, dan sumber kelembagaan yang relevan, kemudian dianalisis melalui identifikasi node, klasifikasi relasi, penyusunan matriks jejaring, visualisasi sociogram konseptual, dan sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat politik generasi muda dibentuk oleh jejaring akses informasi digital, media sosial, institusi kepemiluan, keluarga, sekolah/kampus, komunitas, dan aktor politik. Namun, jejaring yang sama dapat berubah menjadi arena polarisasi ketika dipengaruhi selective exposure, algoritma platform, echo chamber, kontestasi identitas, dan rendahnya literasi digital politik. Penelitian ini menegaskan bahwa ruang digital di Banten perlu dibaca sebagai arena partisipasi politik sekaligus ruang reproduksi konflik digital. Penguatan literasi digital politik, pendidikan pemilih berkelanjutan, serta kolaborasi antara lembaga pemilu, institusi pendidikan, komunitas, dan platform digital menjadi prasyarat penting untuk menjaga kualitas demokrasi lokal.
Representasi Perempuan: Peran Legislator dalam Memperkuat Ketahanan Sosial dan Demokrasi di Kota Cilegon Ika Arinia Indriyany; Ratu Inayah; Delila Putri Sadayi
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 32, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.116972

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk melihat lebih lanjut keterpilihan legislator perempuan pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kota Cilegon termasuk memotret tantangan dan hambatan yang ditemui di tengah pusaran demokrasi lokal yang maskulin. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh minimnya representasi perempuan yang duduk di kursi lembaga perwakilan. Kota Cilegon sendiri sebagai lokus riset pada periode 2019 dan 2024 hanya 4 dari 40 kursi (10%) yang berjenis kelamin perempuan. Representasi perempuan merupakan indikator penting menunjukkan sejauh mana demokrasi inklusif berjalan. Isu ini berkorelasi dengan lahirnya keberpihakan kebijakan publik pada isu perempuan dan anak. Meskipun sudah terdapat kebijakan afirmasi melalui UU Pemilu berupa partai politik harus mencalonkan perempuan minimal 30%, angka ini tidak selaras dengan angka keterpilihan perempuan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan multiple case study dimana peneliti membandingkan pola keterpilihan pada 2 (dua) legislator. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam pada legislator terpilih, pengurus partai, dan aktor kunci lain yang paham dinamika politik lokal di Cilegon. Metode ini diilih karena akan mampu melihat secara komprehensif proses keterpilihan legislator perempuan dan tantangan dalam membawa agenda representasi substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterpilihan legislator perempuan di Cilegon tidak semata ditentukan oleh adanya kebijakan afirmasi pencalonan. Keteprilihan legislator perempuan ditentukan oleh kombinasi rekam jejak kerja, kedekatan dengan konstituen, pengabdian pada masyarakat, jejaring sosial, serta kemampuan kandidat untuk menavigasi norma politik yang maskulin. Perempuan dengan perolehan suara tertnggi yaitu Qoidatul Sitta (3.368 suara) dan Abadiah (3.109 suara) menunjukkan bahwa legitimasi politik dirinya sebagai perempuan dibangun oleh kepercayaan publik, integritas, pengalaman sosial dan ikatan dengan masyaakat. Partai politik sebagai aktor intermediary memainkan peran yang strategis sebagai penyangga institusional melalui proses kaderisasi, strategi pemenangan dan kampanye calon. Kesimpulannya, keterpilihan legislator perempuan di Kota Cilegon menunjukkan bahwa demokrasi lokal tidak hanya berfokus pada representasi deskriptif. Persoalan representasi substantif berupa etika kerja dan integritas juga merupakan persoalan penting Representasi perempuan yang substansial berkontribusi pada tata kelola yang lebih inklusif, setara, dan berkeadilan serta memperkuat ketahanan sosial melalui lembaga-lembaga lokal, kohesi sosial, dan kebutuhan akan legitimasi politik.